ANALISIS PEMBERIAN GRASI, AMNESTI, ABOLISI DAN REHABILITASI TERHADAP TEORI PEMIDANAAN

KATA PENGANTAR

Segala syukur kita limpahkan kepada Allah SWT. dan Nabi Muhammad SAW. karena atas limpahan rahmat-Nyalah saya dapat menyelesaikan makalah ini tepat pada waktu dan benar.
Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman karena atas bantuan dan kesempatan dari mereka sehingga semua bahan yang diperlukan untuk menyusun makalah ini, kami dapatkan.
Dan semoga makalah ini kelak nantinya dapat berguna bagi generasi penerus. Harapan saya agar makalah ini tetap dijaga kelayakannya agar bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan ataupun pembaca. Semoga pembaca, teman-teman, dan dosen pengasuh mata kuliah berkenan akan isi makalah saya ini.

Ternate , 29 Desember 2012

Junaedi Kadir

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL …………………………………………………………………………………. i
KATA PENGANTAR ……………………………………………………………………… ii
DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………………….. iii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang …………………………………………………………………….. 1
B. Rumusan Masalah …………………………………………………………….. 3
BAB II PEMBAHASAN
A. Grasi, Abolisi, Amnesti dan Rehabilitasi ……………………………………… 4
B. Teori-teori Pemidanaan …………………………………………………………….. 10
C. Analisis Pemberian Grasi, Amnesti, Abolisi dan Reahabilitasi
Terhadap Teori Pemidanaan ………………………………………………….. 17
BAB III PENUTUP
A. KESIMPULAN …………………………………………………………………….. 20
DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………………………………… iv

DAFTAR PUSTAKA
Samosir C.Djisman. Penologi dan Pemasyarakatan. Bandung: Nuansa Aulia, 2012
Hamzah Andi. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2008
Soetiksno. Filsafat Hukum Bagian I. Jakarta: PT. Pradnya Paramita. 2008
Wirjono Prodjodikoro. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama, 2008
Chazawi Adami. Pelajaran Hukum Pidana 1 (Stelsel Pemidanaan, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Berlakunya Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers, 2010
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 Tentang Grasi
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi
UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Grasi, Amnesti & Abolisi merupakan ketentuan konstitusional dalam Bab kekuasaan pemerintah negara. Dalam UUD 1945 ditentukan bahwa “Presiden memberi Grasi, Amnesti dan Abolisi”. Lebih rinci, dalam UUDS 1950, diatur bahwa “Amnesti dan Abolisi hanya dapat diberikan dengan Undang-Undang ataupun atas kuasa Undang-Undang, oleh Presiden sesudah meminta nasehat dari Mahkamah Agung”.
Dalam sejarah ketatanegaraan kita, pada tahun 1954 sudah pernah dilaksanakan Amnesti dan Abolisi. Amnesti dan Abolisi itu diberikan kepada “semua orang yang telah melakukan sesuatu tindak pidana yang nyata akibat dari persengketaan politik antara Republik Indonesia (Jogyakarta) dan Kerajaan Belanda”. Pelaksanaan ini dituangkan dalam
Grasi, Amnesti dan Abolisi adalah upaya-upaya non hukum yang luar biasa, sebab secara legalistik positivistik, suatu kasus setelah diputus oleh Pengadilan Negeri, melalui upaya hukum Banding diputus oleh Pengadilan Tinggi, kemudian dikasasi di Mahkamah Agung, dan jika putusan Mahkamah Agung sudah berkekuatan hukum pasti atau tetap , maka hanya tinggal satu upaya hukum terakhir, yaitu Peninjauan Kembali si terdakwa disalahkan dan dipidana, maka pertolongan terakhir yang sesungguhnya bukan merupakan alur hukum, dapat ditempuh dengan mengajukan grasi kepada Presiden.
Dalam fungsinya selaku figur can do no wrong kepala negara (bukan kepala pemerintahan) memiliki hak khusus atau hak istimewa yang tidak dimiliki oleh fungsi jabatan kenegaraan lain yakni hak prerogatif. Hak prerogatif adalah hak kepala negara untuk mengeluarkan putusan yang bersifat final, mengikat, dan memiliki kekuatan hukum tetap. Hak prerogatif adalah hak tertinggi yang tersedia dan disediakan oleh konstitusi bagi kepala negara. Dalam bidang hukum, kepala negara, berhak mengeluarkan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Sebagai fungsi jabatan yang ‘terbebas dari kesalahan’ maka terhadap penggunaan hak atas pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi, diatur dalam ketentuan negara yang khusus ditujukan untuk hal tersebut (UUD).
Substansi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi adalah pengakuan atas keterbatasan manusia sebagai makhluk yang tidak sempurna. Manusia bisa khilaf, bahwa kesalahan adalah fitrah manusia, tidak terkecuali dalam memutus perkara. Yudikatif sebagaimana halnya Legislatif dan Eksekutif berada di wilayah ‘might be wrong’. Penggunaan hak prerogatif oleh kepala negara hanya dalam kondisi teramat khusus. Hak prerogatif dalam bidang hukum adalah katup pengaman yang disediakan negara dalam bidang hukum’.
Mengenai teori-teori pemidanaan (dalam banyak literature hukum disebut dengan teori hukum pidana/strafrecht-theorien) berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif tersebut. Teori-teori ini mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut. Pertanyaan seperti mengapa, apa dasarnya dan untuk apa pidana yang telah diancamkan itu dijatuhkan dan dijalankan, atau apakah alasannya bahwa Negara dalam menjalankan fungsi menjaga dan melindungi kepentingan hukum dengan cara melanggar kepentingan hukum dan hak pribadi orang, adalah pertanyaan-pertanyaan mendasar yang menjadi pokok bahasan dalam teori-teori pemidanaan ini. Pertanyaan yang mendasar tersebut timbul berhubungan dengan kenyataan bahwa dalam pelaksanaan hukum pidana subjektif itu berakibat diserangnya hak dan kepentingan hukum pribadi manusia tadi, yang justru dilindungi oleh hukum pidana itu sendiri. Misalnya penjahat dijatuhi pidana penjara atau kurungan dan dijalankan, artinya hak atau kemerdekaan bergeraknya dirampas, atau dijatuhi pidana mati dan kemudian dijalankan, artinya dengan sengaja membunuhnya. Oleh karena itulah, hukum pidana objektif dapat disebut sebagai hukum sanksi istimewa.
Jelaslah kiranya pidana diancamkan (pasal 10 KUHP) itu apabila telah diterapkan,justru menyerang kepentingan hukum dan hak pribadi manusia sebenarnya dilindungi oleh hukum.Tentulah hak menjalankan hukum pidana subjektif ini sangat besar sehingga hanya boleh dimiliki oleh Negara saja.Mengenai Negara seharusnya memiliki hak ini tidak ada perbedaan pendapat.Negara merupakan organisasi sosial yang tertinggi,yang bertugas dan berkewajiban menyelenggarakan dan mempertahankan tata tertib/ketertiban masyarakat.Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tugas itu,maka wajar jika Negara melalui alat-alatnya diberi hak dan kewenangan untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana.
B. Rumusan Masalah
1. Apakah yang dimaksud dengan Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi ?
2. Apakah yang dimaksud dengan teori pemidanaan Absolut, Relatif dan teori gabungan ?
3. Bagaimana analisis pemberian Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi kepada narapidana Terhadap teori pemidanaan ?

BAB II
PEMBAHASAN

A. Grasi, Abolisi, Amnesti dan Rehabilitasi
1. Grasi
Kata grasi berasal dari bahasa Latin Pardonare, yang di terjemahkan kedalam bahasa Inggris yaitu Pardone. Menurut Blacks Law Dictionary Sixth Edition, yang disusun oleh Henry Campbell Black. M.A Tahun 1990 dituliskan bahwa Pardon : an executive action that mitigates or sets asid punishment for a crime. An act of grace from governing power which mitigates the punishment the law demands for the offense and restores the right and privileges forfeited on account of the offense .
Grasi merupakan upaya hukum istimewa, yang dapat dilakukan atas suatu putusan pengadilan yang telah memiliki keuatan hukum yang tetap, termasuk putusan Mahkamah Agung. Istilah grasi berasal dari kata “gratie” dalam bahasa Belanda atau “granted” dalam bahasa Inggris. Yang berarti wewenang dari Kepala Negara untuk memberikan pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim, untuk menghapus seluruhnya, sebagian atau mengubah sifat/bentuk hukuman itu.
Secara singkat, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan grasi sebagai ampunan yang diberikan Kepala Negara terhadap seseorang yang dijatuhi hukuman. Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2002, yang dimaksud Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.
Dari berbagai pengertian diatas, maka dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan grasi ialah sebuah tindakan yang dilakukan oleh Presiden dalam memberikan ampunan pada seseorang dengan cara mengubah, menghapus atau mengurangi hukuman yang diberikan oleh hakim.
Sesungguhnya grasi bukanlah sebuah upaya hukum, karena upaya hukum hanya terdapat sampai pada tingkat Kasasi ke MA. Grasi merupakan upaya non hukum yang didasarkan pada hak prerogatif Presiden dan juga diputuskan berdasarkan pertimbangan subjektif Presiden.
Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2002, maka dapat kita ketahui bahwa grasi.
1. Dapat dimohonkan pada pidana mati, penjara seumur hidup, dan penjara paling rendah 2 (dua) tahun.
2. Permohonan grasi hanya dapat diajukan satu kali, kecuali dalam hal:
a. Terpidana yang pernah ditolak permohonan grasinya dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penolakan permohonan grasi tersebut;
b. Terpidana yang pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal keputusan pemberian grasi diterima.
3. Pemberian grasi oleh Presiden dapat berupa:
a. Peringanan atau perubahan jenis pidana
b. Pengurangan jumlah pidana
c. Penghapusan pelaksanaan pidana.
4. Permohonan Grasi dapat diajukan oleh:
a.Terpidana atau Kuasa Hukumnya
b.Keluarga Terpidana, baik dengan persetujuan terpidana maupun tanpa persetujuan terpidana (bagi terpidana hukuman mati.
Grasi merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh Presiden sebagaimana disebutkan dalam : “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.”
Pemberian grasi merupakan kewenangan Presiden yang diberikan oleh UUD 1945. Pengaturan grasi selanjutnya diatur dengan UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi.
Bentuk pemberian grasi dari Presiden berdasarkan :
a. Peringanan atau perubahan jenis pidana;
b. Pengurangan jumlah pidana; atau
c. Penghapusan pelaksanaan pidana.
Terpidana hanya dapat mengajukan permohonan grasi 1 (satu) kali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang berupa :
1. pidana mati,
2. pidana seumur hidup, atau
3. pidana penjara paling rendah 2 tahun
Jangka waktu untuk mengajukan permohonan grasi adalah 1 (satu) tahun sejak memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 7 UU No. 5 Tahun 2010 . Kemudian, yang dimaksud dengan istilah “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” diartikan sebagai :
1. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana;
2. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; atau
3. Putusan kasasi.
Grasi sangat dibutuhkan dalam pemerintahan suatu negara karena dapat meminimalisasi beberapa resiko yang di khawatirkan sebagai akibat dari vonis yang dijatuhkan oleh hakim, khususnya untuk pidana maksimal seperti pidana mati, yaitu adanya kemungkinan terjadi eksekusi terhadap innocent people.
Selain itu, adanya kekhilafan dalam proses hukum, meliputi proses penuntutan, penangkapan yang salah, atau keterangan dari saksi yang tidak dapat dipercaya, bisa saja terjadi. Boleh dibilang grasi merupakan salah satu lembaga yang bisa mengkoreksi dan mengatasi resiko tersebut. Itulah sebabnya mengapa grasi berada di luar lingkup peradilan pidana. Hal ini memberikan indikasi bahwa, meskipun grasi merupakan kewenangan presiden yang berada dalam lingkup Hukum Tata Negara, hukum pidana juga memandang tentang keberadaan grasi dalam hal upaya dari terpidana untuk menghindarkan dari eksekusi putusan.
2. Abolisi
Abolisi berasal dari bahasa Inggris, “abolition”, yang berarti penghapusan atau pembasmian. Menurut istilah Abolisi diartikan sebagai peniadaan tuntutan pidana. Artinya, abolisi merupakan suatu keputusan untuk menghentikan pengusutan dan pemeriksaan suatu perkara, dimana pengadilan belum menjatuhkan keputusan terhadap perkara tersebut. Seorang presiden memberikan abolisi dengan pertimbangan demi alasan umum mengingat perkara yang menyangkut para tersangka tersebut terkait dengan kepentingan negara yang tidak bisa dikorbankan oleh keputusan pengadilan.
Dari definisi diatas, tentu kita pun dapat mengetahui bahwa sebenarnya abolisi bukanlah suatu pengampunan dari Presiden kepada para terpidana. Tetapi merupakan sebuah upaya Presiden untuk menghentikan proses pemeriksaan dan penuntutan kepada seorang tersangka. Karena dianggap pemeriksaan dan penuntutan tersebut dapat mengganggu stabilitas pemerintahan.
3. Amnesti
Merupakan suatu pernyataan terhadap orang banyak yang terlibat dalam suatu tindak pidana untuk meniadakan suatu akibat hukum pidana yang timbul dari tindak pidana tersebut. Amnesti ini diberikan kepada orang-orang yang sudah ataupun yang belum dijatuhi hukuman, yang sudah ataupun yang belum diadakan pengusutan atau pemeriksaan terhadap tindak pidana tersebut.
Amnesti berasal dari kata Yunani, “amnestia”, yang berarti keterlupaan. Secara umum amnesti adalah sebuah tindakan hukum yang mengembalikan status tak bersalah kepada orang yang sudah dinyatakan bersalah secara hukum sebelumnya. Amnesti diberikan oleh badan hukum tinggi negara semisal badan eksekutif tertinggi, badan legislatif atau badan yudikatif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, amnesti merupakan pengampunan atau penghapusan hukuman yg diberikan kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yg telah melakukan tindak pidana tertentu.
Amnesti agak berbeda dengan grasi, abolisi atau rehabilitasi karena amnesti ditujukan kepada orang banyak. Pemberian amnesti yang pernah diberikan oleh suatu negara diberikan terhadap delik yang bersifat politik seperti pemberontakan atau suatu pemogokan kaum buruh yang membawa akibat luas terhadap kepentingan negara. Sama dengan grasi, amnesti merupakan hak prerogatif Presiden dalam tataran yudikatif.
Seperti disebutkan diatas, bahwa amnesti diberikan kepada kelompok orang yang pernah melakukan hal-hal yang berakibat luas bagi pemerintahan negara. Dan biasanya amnesti diberikan tanpa syarat. Oleh karena itu, dalam pemberiannya, amnesti tidak bisa diberikan secara sembarangan, tetapi harus melalui pertimbangan yang panjang serta adanya jaminan bahwa kelompok tersebut tidak lagi melakukan perbuatan yang merugikan negara.
Pemberian amnesti murni lahir dari presiden selaku kepala negara. Hak prerogatif ini sesuai dengan amanat undang-undang dasar kepada presiden selaku kepala negara. Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 tentang Amnesti dan Abolisi, kewenangan pemberian amnesti, mutlak berada di tangan presiden. Amendemen pertama UUD 1945 kemudian menambahkan bahwa dalam memberikan amnesti, presiden diharapkan memerhatikan pertimbangan lembaga legislatif meski tidak memengaruhi hak mutlak presiden. Selain Undang-Undang Dasar 1945, masalah amnesti dan abolisi di Indonesia belum diatur secara khusus. Hingga sekarang, Indonesia masih memakai UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi.
Dalam Pasal 1 UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tersebut mengatur presiden atas kepentingan negara dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan suatu tindakan pidana. Tindak pidana yang dimaksud dalam pasal tersebut berlaku untuk persengketaan politik, yang kala itu antara pemerintah RI dan Kerajaan Belanda. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam pasal 2 UU darurat tersebut.
Di samping kedua perundangan di atas, pengertian amnesti juga disinggung dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Amnesti dalam undang-undang ini merupakan pengampunan yang diberikan oleh presiden kepada pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan memerhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Selain itu juga amnesti berarti pernyataan terhadap orang banyak yang terlibat dalam suatu tindak pidana untuk meniadakan suatu akibat hukum dari delik tertentu atau dari sekelompok delik demi kepentingan si terdakwa, si tersangka dan mereka yang belum diadili untuk ditiadakan akibat hukum dari delik-delik yang di maksud. Dalam hal ini berlaku pula apa yang dinamakan “ante sententiam”, yaitu sebelum putusan atau vonis hakim dibacakan. Bagaimana dengan mereka yang belum tertangkap atau yang belum diketahui tetapi melakukan delik itu. Tentu saja mereka itu semua “dibebaskan”, jadi sebelum fase berlaku “ante sententiam”. Pada umumnya amnesti bertalian dengan soal politik, sehingga dapatlah difahami kalau dalam hal politik, maka Dewan Perwakilan Rakyat perlu diikutsertakan dalam soal pertimbangan. Apalagi Amnesti selalu menyangkut sekelompok orang dan demi kepentingan Bangsa dan negara.
4. Rehabilitasi
Rehabilitasi berasal dari bahasa Latin, “habilitare” yang berarti “membuat baik”. Dalam perspektif ini, yang dimaksud rehabilitasi ialah suatu tindakan Presiden dalam rangka mengembalikan hak seseorang yang telah hilang karena suatu keputusan hakim yang ternyata dalam waktu berikutnya terbukti bahwa kesalahan yang telah dilakukan seorang tersangka tidak seberapa dibandingkan dengan perkiraan semula atau bahkan ia ternyata tidak bersalah sama sekali. Fokus rehabilitasi ini terletak pada nilai kehormatan yang diperoleh kembali dan hal ini tidak tergantung kepada Undang-undang tetapi pada pandangan masyarakat sekitarnya.
B. Teori-teori Pemidanaan
Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan , namun yang banyak itu dapat dikelompokkan kedalam tiga golongan besar, yaitu :
1. Teori absolute atau teori pembalasan (vergeldings theorien);
2. Teori relative atau teori tujuan (doel theorien);
3. Teori gabungan (vernegings theorien).
1. Teori Absolut
Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan.Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat.Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi,masyarakat atau Negara) yang telah dilindungi.
Oleh karena itu ,ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan)yang dilakukannya. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah nmembuat penderitaan bagi orang lain.
Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya,tidak dilihat akibat-akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu,tidak memperhatikan masa depan,baik terhadap diri penjahat maupun masyarakat.Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis,tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.
Tindakan pembalasan didalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah yaitu :
a. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan);
b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).
Bila seseorang melakukan kejahatan,ada kepentingan hukum yang terlanggar.akibat yang timbul ,tiada lain berupa suatu penderitaan baik fisik maupun psikis,ialah berupa perasaan senang,sakit hati,amarah,tidak puas,tergabggunya ketemtraman batin.Timbulnya perasaan seperti inibukan saja bagi korban langsung,tetapi juga pada masyarakat pada umumnya.Untuk memuaskan dan atau menghilangkan penderitaan seperti ini bukan saja bagi korban langsung,tetapi juga pada masyarakat pada umumnya .Untukmemuaskan dan atau menghilangkan penderitaan seperti ini (sudut subjektif),kepada pelaku kejahatan harus diberikan pembalasan yang setimpal(sudut objektif),yakni berupa pidana yang tidak lain suatu penderitaan pula.Oleh sebab itulah,dapat dikatakan bahwa teori pembalasan ini sebenarnya mengejar kepuasan hati,baik korban dan keluarganya maupun masyarakat pada umumnya.
Ada beberapa macam dasar atau alasan pertimbangan tentang adanya pertimbangan tentang adanya keharusan untuk diadakanya pembalasannya itu,yaitu sebagai berikut :
a. Pertimbangan dari sudut Ketuhanan
Keadilan keTuhanan yang dicantumkan dalam undang-undang duniawi harus dihomati secara mutlak dan barangsiapa yang melanggarnya,harus dipidanaoleh wakil Tuhan di dunia ini,yakni pemerintahan Negara.pemerintah Negara harus menjatuhkan dan menjalankan pidana sekerasnya-sekasnya bagi pelanggaran ataskeadilan ketuhanan itu.
b. Pandangan dari sudut etika
Pandangan ini berasal dari Emmanuel Kant.menjatuhkan pidana yang sebagai sesuatu yang etis merupakan syarat etika.Pemerintahan Negara mempunyai hak untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana dalam rangka memenuhi keharusan yang dituntut oleh etika tersebut.
c. Pandangan Alam Pikiran dialektika
Pandangan ini berasal dari Hegel. Pidana mutlak harus ada sebagai reaksi dari setiap kegiatan.Hukum atau keadilan merupakan suatu kenyataan .
d. Pandangan Aesthetica dari Herbart
Pandangan ini berpokok pangkal pada pikiran bahwa apabila kejahatan tidak dibalas,maka akan menimbulkan ketidakpuasan pada masyarakat agar kepuasan masyarakat dapat dicapai atau dipulihkan harus dibalas dengan penjatuhan pidana yang setimpal dengan pada penjahat pelakunya .
e. Pandangan dari heymans
Setiap niat yang bertentangan dengan kesusilaan dapat dan layak diberikan kepuasan,tetapi niat yang bertentangan dengan kesusilaan tidak perlu diberikan kepuasan.
f. Pandangan dari Kranenburg
Teori ini didasarkan pada asas keseimbangan.karena pembagian syarat-syarat untuk mendapatkan keuntungan dan kerugian,maka terhadap hukum tiap-tiap anggota masyarakat mempunyai suatu kedudukan yang sama dan sederajat.
2. Teori Relatif atau Teori Tujuan
Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat .Tujuan pidana adalah tata tetib masyarakat,dan untuk menegakkan tatatertib itu diperlukan Pidana.
Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan,dengan tujuan agar tata tertib masyarakat terpelihara.
Untuk mencapai tujuan tersebut,maka pidana mempunyai 3 macam sifat,yaitu :
a. Bersifat menakut-nakuti(afscrikking)
b. Bersifat memperbaiki(verbetering/reclasering);
c. Bersifat membinasakan(onschadelijk maken)
Sementara itu,sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam,yaitu:
a. Teori Pencegahan Umum
Diantara teori-teori pencegahan umum ini,teori pidana yang bersifat menakut-nakuti merupakan teori yang paling lama dianut orang.teori pencegahan umum ini,pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang(umum)menjadi takut untuk berbuat kejahatan.Penjahat yang dijatuhkan pidana itu dijadiakan contoh bagi masyarakat agar masyrakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu.
Memidana penjahat dengan cara menakut-nakuti orang-orang(umum)agar tidak berbuat serupa dengan penjahat yang dipidana itu. Agar khalayak umum menjadi takut untuk melakukan kejahatan dari melihat penjahat yang dipidana,eksekusi pidana haruslah bersifat kejam.agar pelaksanaan pidana itu diketahui oleh semua orang ,eksekusi harus dilakukan dimuka umum secara terbuka.
Penganut teori ini adalah SENECA (romawi),berpandangan bahwa supaya khalayak ramai menjadi takut untuk melakukan kejahatan ,maka perlu dibuat pidana yang ganas dengan eksekusinya yang sangat kejam dengan dilakukan di muka umum agar seitap orang akan mengetahuinya.
Teori Feuerbach ini mempunyai beberapa kelemahan yaitu :
1) Penjahat yang pernah atau beberapa kali melakukan kejahata dan dipidana dan menjalaninya,perasaan takut itu akan menjadi tipis bahkan perasaan takut dapat menjadi hilang.
2) Ancaman pidana yang ditetapkan terlebih dulu itu dapat tidak sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya.Sebagaimana diketahui bahwa ancaman pidana bersifat abstrak,sedangkan pidana yang dijatuhkan bersifat konkret.Untuk terlebih dulu menentukan batas-batas beratnya pidana yang diancamkan itu agar sesuai dengan perbuatan yang dilarang yang diancam dengan pidana tertentu itu merupakan suatu hal yang sukar.
3) Orang-orang atau penjahat yang picik(bodoh)atau juga yang tidak mengetahui peihal ancaman pidana itu,sifat menakut-nakutinya menjadi lemah atau tidak ada sama sekali.
b. Teori Pencegahan Khusus
Teori pencegahan khusus ini lebih maju jika dibandingkan dengan teori pencegahan umum.menurut teori ini ,tujuan pidana ialah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan,dan mencegah agar orang yang telah beniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu kedalam bentuk perubahan yang nyata.
Tujuan itu dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana, yang sifatnya ada tiga macam,yaitu :
1). Menakut-nakutinya.
2). Memperbaikinya,dan
3). Membuatnya menjadi tidak berdaya.
Maksud menakut-nakuti ialah bahwa pidana harus dapat memberi rasa takut bagi orang-orang tertentu yang masih ada rasa takut agar ia tidak lagi mengulangi kejahatan yang dilakukannya.Akan tetapi ada juga orang yang tidak lagi merasa takut untuk mengulangi kejahatan yang pernah dilakukannya,pidana yang dijatuhkan terhadap orang seperti ini haruslah bersifat memperbaikinya.Sementara itu orang-orang yang ternyata tidak dapat lagi diperbaiki,pidana yang dijatuhkan kepadanya haruslah bersifat membuatnya menjadi tidak berdaya atau membinasakannya .
Van Hammel membuat suatu gambaran berikut ini tentang pemidanaan yang bersifat pencegahan khusus ini.
1). Pidana selalu dilakukan untuk pencegahan khusus,yakni untuk menakut-nakuti orang-orang yang cukup dan dapat dicegah dengan cara menakut-nakutinya melalui penjatuhan pidana itu agar ia tidak melakukan niat jahatnya.
2). Akan tetapi,bila ia tidak berbuat lagi ditakut-takuti dengan cara dijatuhkan pidana,penjatuhan pidana harus bersifat memperbaiki dirinya(reclasering).
3). Apabila bagi penjahat tersebut tidak dapat lagi diperbaiki,penjatuhan pidana harus bersifat membinasakan atau membuat mereka tidak berdaya.
4). Tujuan satu-satunya dari pidana adalah mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat.
3. Teori Gabungan
Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat,dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana.Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi 2 golongan besar,yaitu sebagai berikut :
a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
Pakar yang mendukung teori gabungan ini ialah Zevenbergen yang berpandangan bahwa makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum, sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan hukum dan pemerintahan. Oleh sebab itu, pidana baru di jatuhkan jika memang tidak ada jalan lain untuk mempertahankan tata tertib hukum itu.
b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat,tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.
Menurut Simons, dasar primer pidana adalah pencegahan umum; dasar sekundernya adalah pencegahan khusus. Pidana terutama ditujukan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam undang-undang. Apabila hal ini tidak cukup kuat dan efektif dalam hal pencegahan umum itu, maka barulah diadakan pencegahan khusus, yang terletak dalam hal menakut-nakuti, memperbaiki dan membikin tidak berdayanya penjahat.
Menurut Thomas Aquinos, dasar pidana itu ialah kesejahteraan umum. Untuk adanya pidana harus ada kesalahan pada pelaku perbuatan, dan kesalahan itu hanya terdapat perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sukarela. Pidana yang dijatuhkan pada orang yang melakukan perbuatan yang dilakukan dengan sukarela inilah bersifat pembalasan
Pendukung teori ini yang lain ialah Vos, yang berpandangan bahwa daya menakut-nakuti dari pidana tidak hanya terletak pada pencegahan umum yaitu tidak hanya pada ancaman pidananya tetapi juga pada penjatuhan pidana secara konkrit oleh hakim. Pencegahan yang berupa memenjarakan terpidana masih disangsikan efektivitasnya untuk menakut-nakuti. Alasannya ialah bahwa seseorang yang pernah dipenjara tidak lagi takut masuk penjara, sedangkan bagi seseorang yang tidak pernah, ia takut untuk dipenjara.
C. Analisis Pemberian Grasi, Amnesti, Abolisi dan Reahabilitasi Terhadap Teori Pemidanaan
Sebagaimana telah terurai, pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar (justification) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Tentunya, hak penjatuhan pidana dan alasan pembenar penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh di tangan negara dalam realitasnya sebagai roh.
Patut diketahui, bahwa tidaklah semua filsuf ataupun pakar hukum pidana sepakat bahwa negaralah yang mempunyai hak untuk melakukan pemidanaan (subjectief strafrech). Hal ini dapat terlihat jelas pada pendapat Hezewinkel-Suringa yang mengingkari sama sekali hak mempidana ini dengan mengutarakan keyakinan mereka bahwa si penjahat tidaklah boleh dilawan dan bahwa musuh tidaklah boleh dibenci. Pendapat ini dapat digolongkan sebagai bentuk negativisme, dimana para ahli yang sependapat dengan Suringa tersebut menyatakan hak menjatuhkan pidana sepenuhnya menjadi hak mutlak dari Tuhan.
Negativisme yang dimaksud merupakan sebagai bentuk penegakan hukum secara utopis di masa sekarang ini, dikarenakan penegakan hukum agama menganggap Negara adalah perpanjangan tangan Tuhan di dunia. Sementara itu, dewasa ini cenderung untuk mengkotomikan antara konsep-konsep sistem pemerintahan dan penegakan hukum dengan ajaran-ajaran agama tertentu. Bagi kalangan religius hal ini dianggap menuju arah paham sekularisme (walaupun tidak secara absolut), namun hal ini semakin hari-hari semakin banyak dipraktekkan pada banyak Negara pada sistem ketatanegaraan yang berimplikasi pada bentuk hukum pidana positif. Hal ini dapat terlihat jelas pada Negara kita dengan tidak diberlakukannya hukum agama secara mutlak dalam hukum nasional kita (faktor kemajemukan sosial) dan juga pada Negara-negara lainya.
Jadi, dapatlah kita berpedoman pada mazhab wiena yang menyatakan hukum dan negara adalah identik, karena adalah tak lain dari pada satu susunan tingkah laku manusia dan satu ketertiban paksaan kemasyarakatan.
Jika dilihat dari aspek efek jera, maka penggunaan kata ‘efek jera’ dalam penghukuman harus ditempatkan dalam konteks pelaku yang sudah pernah atau berulang kali melakukan tindak pidana, bukan bagi mereka yang mau/akan/ingin melakukan tindak pidana. misalnya, seorang koruptor dihukum penjara supaya menimbulkan efek jera, bukan bagi orang lain yang telah/mau/termotivasi untuk korupsi, melainkan efek jera bagi dirinya sendiri. Tujuannya, agar si pelaku yang dihukum tersebut tidak lagi melakukan korupsi setelah bebas dari penjara. Apabila dikaitkan dengan hukuman mati, sangat tidak benar apabila hukuman mati dikenakan dengan tujuan menimbulkan efek jera. Ada dua pendapat di sini:
Pertama: Orang yang sudah mati dieksekusi tidak dapat kembali berbuat kejahatan atau merasa jera melakukan kejahatan karena sudah meninggal. Padahal, efek jera itu sebenarnya harus ditujukan kepada si pelaku, yang bila dikaitkan dengan HAM. Supaya jera, mereka harus dihukum penjara dalam waktu tertentu dan kemudian dibebaskan, selanjutnya dilihat apakah ada efek jera atau tidak.
Kedua: Efek jera ditujukan untuk orang lain (bukan di pelaku), maka penempatan kata ‘jera’ tidak kontekstual. Tidak semua masyarakat di luar penjara adalah penjahat atau residivis (orang yang sering keluar masuk penjara, atau orang yang kembali berbuat kejahatan dalam waktu 5 tahun). Dalam masyarakat terdapat banyak calon-calon penjahat, kemungkinan memang benar. Namun, untuk masyarakat seperti ini tidak bisa dikatakan jera karena mereka belum pernah melakukan kejahatan atau tidak semua masyarakat itu residivis. Bagi mereka yang belum pernah berbuat kejahatan, penghukuman lebih tepat untuk tujuan menakut-nakuti (premanisme) agar tidak berbuat kejahatan, bukan efek jera.
Jadi dengan adanya Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi yang diberikan kepada narapidana, memberikan kesempatan kepada para mantan narapidana untuk memperbaiki kembali kesalahan yang telah dilakukan sehingga dapat di terima kembali di tengah masyarakat. Selain itu hal tersebut juga merupakan hak setiap narapidana.

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Pengertian Grasi, Amnesti, Abolisi dan Reahabilitasi:
a. Grasi
Dalam arti sempit berarti merupakan tindakan meniadakan hukuman yang telah diputuskan oleh hakim. Dengan kata lain, Presiden berhak untuk meniadakan hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim kepada seseorang.
b. Amnesti
Merupakan suatu pernyataan terhadap orang banyak yang terlibat dalam suatu tindak pidana untuk meniadakan suatu akibat hukum pidana yang timbul dari tindak pidana tersebut. Amnesti ini diberikan kepada orang-orang yang sudah ataupun yang belum dijatuhi hukuman, yang sudah ataupun yang belum diadakan pengusutan atau pemeriksaan terhadap tindak pidana tersebut. Amnesti agak berbeda dengan grasi, abolisi atau rehabilitasi karena amnesti ditujukan kepada orang banyak. Pemberian amnesti yang pernah diberikan oleh suatu negara diberikan terhadap delik yang bersifat politik seperti pemberontakan atau suatu pemogokan kaum buruh yang membawa akibat luas terhadap kepentingan negara.
c. Abolisi
Merupakan suatu keputusan untuk menghentikan pengusutan dan pemeriksaan suatu perkara, dimana pengadilan belum menjatuhkan keputusan terhadap perkara tersebut. Seorang presiden memberikan abolisi dengan pertimbangan demi alasan umum mengingat perkara yang menyangkut para tersangka tersebut terkait dengan kepentingan negara yang tidak bisa dikorbankan oleh keputusan pengadilan.
d. Rehabilitasi
Rehabilitasi merupakan suatu tindakan Presiden dalam rangka mengembalikan hak seseorang yang telah hilang karena suatu keputusan hakim yang ternyata dalam waktu berikutnya terbukti bahwa kesalahan yang telah dilakukan seorang tersangka tidak seberapa dibandingkan dengan perkiraan semula atau bahkan ia ternyata tidak bersalah sama sekali. Fokus rehabilitasi ini terletak pada nilai kehormatan yang diperoleh kembali dan hal ini tidak tergantung kepada Undang-undang tetapi pada pandangan masyarakat sekitarnya

2. Teori Pemidanaan
a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan
Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan.Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi,masyarakat atau Negara) yang telah dilindungi.
b. Teori Relatif atau Teori Tujuan
Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat .Tujuan pidana adalah tata tetib masyarakat,dan untuk menegakkan tatatertib itu diperlukan Pidana.
c. Teori Gabungan
Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat,dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana.

3. Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi yang diberikan kepada narapidana, memberikan kesempatan kepada para mantan narapidana untuk memperbaiki kembali kesalahan yang telah dilakukan sehingga dapat di terima kembali di tengah masyarakat. Selain itu hal tersebut juga merupakan hak setiap narapidana.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s