Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin-top:0in;
mso-para-margin-right:0in;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0in;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

ALTERNATIF DISPUTE RESOLUTION

Alternative : pilihan / jalan tengah / jalan lain

Dispute : Konflik / sengketa

Resolution : Solusi / Penyelesaian

ADR ( penyelesaian sengketa di luar pengadilan / non litigasi )

·         Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi

·         Sengketa muncul apabila terjadinya miss persepstion → perbedaan pikiran atau persepsi

·         Alasan masyarakat menggunakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan ( ADR ):

1.      Masyarakat sudah tidak percaya pada penegak hukum

2.      Prosesnya terlalu berbelit-belit

3.      Memiliki biaya yang besar

v  Pemicu terjadinya ADR:

1.      Kesalahpahaman;

2.      Perbedaan penafsiran;

3.      Ketidakjelasan penafsiran;

4.      Ketidakpuasan;

5.      Ketersinggungan;

6.      Kecurigaan;

7.      Tindakan tidak patuh;

8.      Kesewenang-wenangan / ketidak disiplinan; dan

9.      Terjadi keadaan yang tidak terduga sebelumnya.

v  Karakteristik ADR:

1.      Sifatnya sukarela dan konsensual atau di sepakati;

2.      Koperatif, tidak agresif / permusuhan dan tegang;

3.      Fleksibel ( tidak kaku dan tidak formal );

4.      Kreatif;

5.      Melibatkan pertisipasi aktif para pihak; dan

6.      Bertujuan untuk mempertahankan hubungan baik.

v  Bentuk-bentuk ADR:

1.      Negosiasi adalah penyelesaian sengketa kedua belah pihak tanpa keterlibatan pihak ke-3.

2.      Mediasi adalah penyelesaian sengketa yang menggunakan penengah/mediator yang bersifat pasif.

3.      Konsultasi (konsiliasi) adalah penyelesaian sengketa menggunakan penengah yang bersifat aktif.

v  Hal-hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan konsultasi :

1.      Penilaian.

2.      Meminta pendapat ahli.

3.      Evaluasi netral dini.

4.      Pencarian fakta netral/netral finding.

v  Menurut pendapat Fisher.R dan William Pury.

Negosiasi adalah komunikasi dua arah yang di rancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki kesamaan / perbedaan kepentingan.

v  Keuntungan negosiasi.

1.      Mengetahui pandangan pihak lawan.

2.      Kesempatan untuk mengutarakan isi hati untuk di dengarkan pihak lawan.

3.      Memungkinkan sengketa secara bersama-sama.

4.      Mengupayakan solusi terbaik yang dapat di terima kedua belah pihak.

5.      Tidak terikat kebenaran fakta dan masalah hukum.

6.      Dapat mengakhiri sewaktu-waktu.

v  Kelemahan negosiasi

1.      Tidak dapat berjalan tanpa adanya kesepakatan dari kedua belah pihak.

2.      Tidak efektif bila di lakukan oleh pihak yang tidak berwenang mengambil kesepakatan.

3.      Sulit berjalan apabila posisi para pihak tidak seimbang.

4.      Memungkinkan di adakan untuk menunda penyelesaian agar mengetahui informasi yang di rahasiakan pihak lawan.

5.      Dapat membuka kekuatan dan kelemahan salah satu pihak.

6.      Dapat membuat kesepakatan yang kurang menguntungkan.

v  Persyaratan Negosiasi yang efektif

1.      Willingness/kemauan yaitu untuk menyelesaikan masalah dan bernegosiasi secara suka rela.

2.      Preparednees/kesiapan untuk melakukan negosiasi.

3.      Authoritative/kewenangan mengambil keputusan.

4.      Equal Bergaining Power/keseimbangan kekuatan sebagai saling ketergantungan.

5.      Stea Holderships/keterlibatan seluruh pihak atau dukungan seluruh pihak terkait.

6.      Comperhenship/Holistik/membahas secara keseluruhan masalah.

7.      Masih ada komunikasi antara para pihak.

8.      Masih ada rasa percaya diri para pihak.

9.      Masih ada sengketa tidak terlalu rumit/pelit

10.  Tanpa prasangka dan segala komunikasi atau diskusi yang terjadi tidak dapat di gunakan sebagai alat bukti.

v  Pendapat Maslow tentang 5 hirarki kebutuhan Manusia:

1.      Kebutuhan Phisiological Need yaitu kebutuhan badaniah yang meliputi pangan, sandan, dan pemuasan seks (kebutuhan yang paling dasar).

2.      Safety Need yaitu kebutuhan keamanan yang berupa kebutuhan kejiwaan dan harta.

3.      Social Need yaitu kebutuhan akan perasaan dihormati orang lain, diterima orang lain, perasaan akan kemajuan / ingin tahu / berprestasi  dan Sens or Participation.

4.      Esteem Need yaitu kebutuhan akan penghargaan berupa kebutuhan akan harga diri dan penghargaan orang lain terhadap diri kita.

5.      Self Actualitation yaitu kebutuhan akan kepuasan diri / mewujudkan diri dan kebutuhan akan kepuasan dari nilai yang di dapat dari pekerjaan.

v  Dasar Hukum ADR

Dasar hukum ADR terdapat dalam pasal 1  angka 10 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang memberikan definisi bahwa ADR adalah lembaga penyelesaian sengketa / beda pendapat melalui prosedur yang di sepakati oleh para pihak  yakni penyelesaian penyelesaian di luar pengadilan dengan cara Negosiasi, Konsultasi, dan Mediasi.

Selanjutnya dalam pasal 1365 BW mendefinisikan perbuatan melawan hukum (PMH) adalah tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena salahnya untuk menggantikan kerugian tersebut.

v  Pendapat Ahli tentang penyebab konflik:

1.      Owens R.G. penyebab konflik itu adalah aturan-aturan yang di berlakukan dan prosedur yang tertulis dan tidak tertulis dapat menyebabkan konflik apabila penyerapannya terlalu kaku dank eras.

2.      Schyut, penyebab konflik itu adalah karena situasi di dalamnya terdapat satu pihak atau lebih yang mengejar tujuan-tujuan yang tidak serasi antara yang satu sama yang lain dengan daya upaya mencoba dengan cara yang sadar menentang tujuan pihak-pihak lain.

Kesimpulannya: Konflik itu terjadi ketika para pihak bersaing untuk mendapat keinginan masing-masing sementara di batasi oleh keinginan orang lain.

      Dalam KUHPer pasal 1239

      Dalam BW pasal 13 ayat 9

v  Kelemahan dan kelebihan penyelesaian sengketa melalui Letigasi da Non Letigasi.

1.      Penyelesaian sengketa dengan letigasi dapat dikatakan penyelesaian sengketa yang memaksa salah satu pihak untuk menyelesaikan sengketa denga perantara hakim/pengadilan.

2.      Penyelesaian sengketa melalui jalur non letigasi kehendak muncul dari para pihak secara sukarela dan beritikad baik.

3.      Penyelesaian sengketa dengan letigasi mempunyai sifat eksentorial dalam pengertian bahwa keputusan  dapat dipaksakan oleh lembaga yang berwenang.

4.      Penyelesaian sengketa dengan jalur non letigasi tidak dapat di paksakan melainkan harus dengan itikad baik dari para pihak.

5.      Penyelesaian sengketa dengan letigasi itu pada umumnya menyewa jasa pengacara / advokat, sehingga membutuhkan biaya besar.

6.      Penyelesaian sengketa di luar letigasi tidak memerlukan biaya yang besar.

7.      Penyelesaian dengan letigasi harus mengikuti persyaratan dan prosedur-prosedur yang formal dan memerlukan waktu yang lama.

8.      Penyelesaian sengketa melalui peradilan pada umumnya di lakukan secara terbuka/siapa saja dapat mengikuti persidangan tersebut, kecuali di tentukan lain, seperti kasus kesusilaan.

v  Tekhnik Negosiasi

1.      Tekhnik Negosiasi Kompetitif yaitu tekhnik negosiasi yang dapat digunakan pada:

a)    Negosiasi yang bersifat alot / ketat.

b)   Adanya pihak yang mengajukan permintaan tinggi pada awal negosiasi.

c)    Adanya pihak yang menjaga tuntutan tetap tinggi sepanjang proses.

d)   Konsesi yang di berikan sangat langkah/terbatas.

e)    Perunding lawan di anggap sebagai musuh.

f)    Adanya pihak yang menggunakan cara berlebihan untuk menekan pihak lawan.

g)    Negosiasi tidak memiliki data-data yang baik dan akurat dan riil.

2.      Tekhnik Negosiasi Komparatif, digunakan apabila:

a)    Menganggap pihak lawan sebagai mitra bukan sebagai musuh.

b)   Para pihak saling menjajaki kepentingan, nilai-nilai bersama dan mau bekerja sama.

c)    Tujuan negosiator adalah penyelesaian sengketa yang adil berdasarkan analisis yang objektif dan atas fakta hukum yang jelas

3.        Tekhnik Negosiasi Lunak, digunakan apabila:

a)    Menempatkan pentingnya hubungan timbale balik antara para pihak.

b)   Tujuannya untuk mencapai kesepakatan.

c)    Memberikan konsesi untuk menjaga hubungan timbale balik.

d)   Mempercayai perunding.

e)    Mudah mengubah posisi.

f)    Mengalah untuk mencapai kesepakatan.

g)    Beresiko saat perunding lunak menghadapi perunding yang keras, karena yang terjadi adalah pola menang kalah dan melahirkan kesepakatan yang bersifat semu.

4.        Tekhnik Negosiasi Keras, digunakan apabila:

a.    Negosiator lawan di pandang sebagai musuh.

b.    Tujuannya adalah kemenangan.

c.    Menuntut konsesi sebagai prasarat menjaga hubungan baik.

d.    Keras terhadap orang maupun masalah.

e.    Tidak percaya terhadap perundingan lawan.,

f.     Menuntut perolehan sepihak sebagai harga kesepakatan.

g.    Memperkuat posisi dan menerapkan tekanan.

5.      Tekhnik Negosiasi Interest Based, di gunakan apabila:

a.    Sebagai jalan tengah atas pertentangan tekhnik keras dan tekhnik lunak, karena tekhnik ini berpotensi menumbuhkan kelumpuhan ( dead lock ) sedangkan tekhnik lunak berpotensi pecundang ( loser ) bagi dead lock.

b.    Mempunyai 4 komponen dasar yaitu people, interest, option (solution) dan kriteria.

1.    Komponen people di bagi menjadi 3 landasan:

a)    Pisahkan antara orang dan masalah.

b)   Konsentrasi serangan pada masalah bukan pada orangnya.

c)    Para pihak menempatkan diri sebagai mitra.

2.    Komponen interest memfokuskan pada kemampuan mempertahankan posisi.

3.    Komponen option bermaksud :

a)    Memperbesar bagian sebelum di bagi dengan memperbanyak pilihan-pilihan kesepakatan.

b)   Jangan terpaku pada satu jawaban, harus mendapat solusi yang terbaik.

c)    Menghindari pola pikir, bahwa pemecahan masalah mereka urusan mereka.

4.    Komponen kriteria mencakup:

a)    Kesepakatan kriteria, standar objektif, indepedensi.

b)   Bernilai pasar / market value.

c)    Presedent/penilaian/pandangan: satu pandangan yang terpendam pada setiap orang.

d)   Scientific, judgement / penilaian ilmiah : di uji kebenarannya.

e)    Standar profesi.

f)    Bersandar pada hukum.

g)    Kebiasaan dalam masyarakat.

v  Negosiator harus memiliki kriteria:

1. Kemampuan negosiasi yang baik.

2. supel.

3. keterampilan, dan tekhnik yang baik.

4. memiliki rasa simpati yang tinggi.

 

v  Persiapan sebelum negosiasi.

1.    Mengetahui duduk perkara mutlak dilakukan.

2.    Memetakan masalah.

3.    Memiliki argumentasi yang kuat dan falid  sehingga tidak mampu di petakan oleh pihak lawan.

v  Hal-hal yang harus di perhatiakn:

1.    Rumusan masalah.

2.    Temukan alternatif.

3.    Nilailah setiap alternatif pekerjaan.

4.    Pilih alternatif pemecahan masalah yang paling baik.

5.    Laksanakan alternatif pemecahan.

6.    Nilai hasilnya.

 

v  MEDIASI

            Menurut pendapat Michel Noone Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui pihak ke tiga, yakni pihak-pihak yang memberikan masukan pada para pihak untuk menyampaikan sengketa mereka. Berbeda dengan Arbitrase, keputusan arbiter harus di taati layaknya keputusan pengadilan. Sedangkan  pada medisai tidak terdapat kewajiban dari masing-masing pihak untuk menaati apa yang di sarankan oleh pihak. Mediasi dapat di lakukan di dalam maupun di luar pengadilan.

            Karakter utama dari penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah mediator yang berfungsi sebagai penengah hanya dapat memberikan saran atas pemecahan masalah yang sedang terjadi, sehingga tidak dapat memaksa pihak yang bersengketa untuk menaati dan mengikuti apa yang di sarankan mediator, hal ini tentu saja berbeda dengan hal yang di gunakan di Arbitrase / pengadilan.

v  Jenis-jenis mediasi

1.   Mediasi di pengadilan.

Kewenangannya adalah di miliki oleh hakim. Mediasi di Pengadilan bertujua untuk mengurangi masalah yang bertumpuk di pengadilan, kemudian MA mengeluarkan aturan tentang sarana Mediasi di dalam Pengadilan.

·      Syarat Mediasi di dalam Pengadilan yaitu pihak hakim / pengadilan memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk menyelesaikannya secara baik. Pengaturannya terdapat dalam pasal 1350 HIR yang kemudian di tindak lanjuti dengan surat edaran MA nomor 1 tahun 2002, kemudian peraturan  MA nomor 2 tahun 2003, kemudian Peraturan MA nomor 1 tahun 2008.

·      Jika dalam mediasi terdapat lebih dari satu mediator maka ketentuan atau kesepakatan yang di ambil di tentukan oleh mediator itu sendiri.

 

2.    Mediasi di luar pengadilan

a)    Mediasi perbankan.

Dunia perbankan memiliki peranan yang penting di dalam masyarakat, peranan tersebut adalah sebagai penyimpan dan penyalur dana bagi masyarakat. Suatu bank tentunya memiliki sistem pelayanan yang standar terhadap masyarakat, namun tidak tertutup kemungkinan pelayanan yang diberikan Bank kepada nasabah yang tidak memberikan hasil yang memuaskan bagi nasabahnya sehingga seringkali nasabah merasa dirugikan, nasabah seringkali tidak berdaya pada saat berhadapan dengan bank di pengadilan dan hanya bisa pasrah.

Agar nasabah dapat terlindungi hak-haknya, di bentuklah mediasi perbankan yang berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa.

b)   Mediasi hubungan industrial.

Hubungan yang terjadi antara pengusaha dan pekerja adalah hubungan yang sangat labil yaitu sangat mudah terjadi pertentangan antara pekerja dan pengusaha yang di sebabkan oleh berbagai macam hal yang berkaitan dengan tenaga kerja.

3.    Mediasi asuransi

            Asuransi berperan untuk menanggung resiko nasabah asuransi. Saat ini masyarakat makin paham manfaat dari asuransi, sehingga tidak secara langsung ikut program diselenggarakan pemerintah baik asuransi kesehatan, jiwa, kebakaran, dan pendidikan bahkan asuransi lain. Dalam sengketa asuransi seringkali terjadi peristiwa yang mewajibkan asuransi untuk membayar klien, tetapi perusahaan asuransi menolak membayar asuransi tersebut dengan bermacam alasan, akibatnya menimbulkan sengketa antara perusahaan dan nasabahnya.

           

            Masyarakat hanya mengetahui asuransi dari sisi  manfaatnya, tetapi tidak mengetahui secara detail tentang asuransi itu sendiri dan seringkali mengakibatkan sengketa yang berbelit-belit antara perusahaan asuransi dengan nasabah. Agar sengketa dalam bidang asuransi dapat di selesaikan dengan baik dan dapat mengakomodasi kepentingan dari masing-masing pihak maka dibentuklah lembaga mediasi asuransi dengan keputusan yang di ambil di anggap adil.

vDasar hukum asuransi

Definisi dan unsur asuransi

      

       Menurut pasal 246 KUHD, asuransi / pertanggungan  adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi yang tertanggung kepadanya karena kerugian, kerusakan / kehilangan , keuntungan  yang di harapkan yang mungkin di deritanya akibat dari suatu efenement (peristiwa tidak pasti).

       UU no. 2 tahun 1992 tentang usaha pengasuransian, bahwa Asuransi adalah perjanjian antara 2 pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima premi asuransi yang tertanggung kepadanya karena kerugian.

       Pasal 1774 KUHPerdata tentang perjanjian Untung-untungan asuransi dengan pihak nasabah.

      

       Mediasi di pengadilan

Untuk mengurangi masalah  yang bertumpuk dipengadilan maka MA mengeluarkan aturan tentang sarana mediasi didalam pengadilan.

      

       Syarat mediasi yaitu Pihak hakim/pengadilan memberikan kesempatan kepada pihak berperkara untuk menyelesaikan secara baik.

Dalam pasal 130 HIR yang kemudian di tindak lanjuti dengan surat edaran MA no. 1 tahun 2002, yang kemudian di keluarkan peraturan MA no. 2 tahun 2003, dan kemudian di perbaharui lagi dengan peraturan MA no. 1 tahun 2008.

 

Pasal 8 no. 1 peraturan MA no. 1 tahun 2008. Para pihak berhak memilih mediator di antara pilihan-pilihan berikut:

a. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan;

b. Advokat atau akademisi hukum;

c. Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam   pokok sengketa;

d. Hakim majelis pemeriksa perkara;

e. Gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a dan d, atau gabungan butir b dan

  d, atau gabungan butir c dan d.

Pasal 5 ayat (1) DAN (2) Peraturan MA no. 1 tahun 2008 tentang sertifikasi mediator.

Pasal 9 ayat (3) Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat, semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator.

Pasal 11 ayat (6) Jika pada pengadilan yang sama tidak terdapat hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat, maka hakim pemeriksa pokok perkara dengan atau tanpa sertifikat yangditunjuk oleh ketua majelis hakim wajib menjalankan fungsi mediator.

       Jika dalam mediasi terdapat lebih dari satu mediator maka ketentuan atau kesepakatan yang di ambil ditentukan oleh mediator itu sendiri.

      

       Mediator ada 2, yaitu hakim dan non hakim ( harus memiliki sertifikat mediator ).

       Syarat-syarat mediator:

a.    Orang yang sudah mengikuti pelatihan

b.    Memiliki sertifikat mediator

 

Apabila perkara di tingkat pertama tidak dapat di selesaikan maka dapat di lanjutkan ke tingkat banding selama tidak ada keputusan hakim yang tetap.

 

Alasan mediasi:

a.    Kurang percayanya masyarakat pada penegak hukum.

b.    Perkara di pengadilan sudah menumpuk.

c.    Hakim generalis.

d.    Waktunya lama sehingga orang jadi bosan.

 

                            

 

 

 

 

 

             

 

ALTERNATIF DISPUTE RESOLUTION

Alternative : pilihan / jalan tengah / jalan lain

Dispute : Konflik / sengketa

Resolution : Solusi / Penyelesaian

ADR ( penyelesaian sengketa di luar pengadilan / non litigasi )

·         Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi

·         Sengketa muncul apabila terjadinya miss persepstion → perbedaan pikiran atau persepsi

·         Alasan masyarakat menggunakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan ( ADR ):

1.      Masyarakat sudah tidak percaya pada penegak hukum

2.      Prosesnya terlalu berbelit-belit

3.      Memiliki biaya yang besar

v  Pemicu terjadinya ADR:

1.      Kesalahpahaman;

2.      Perbedaan penafsiran;

3.      Ketidakjelasan penafsiran;

4.      Ketidakpuasan;

5.      Ketersinggungan;

6.      Kecurigaan;

7.      Tindakan tidak patuh;

8.      Kesewenang-wenangan / ketidak disiplinan; dan

9.      Terjadi keadaan yang tidak terduga sebelumnya.

v  Karakteristik ADR:

1.      Sifatnya sukarela dan konsensual atau di sepakati;

2.      Koperatif, tidak agresif / permusuhan dan tegang;

3.      Fleksibel ( tidak kaku dan tidak formal );

4.      Kreatif;

5.      Melibatkan pertisipasi aktif para pihak; dan

6.      Bertujuan untuk mempertahankan hubungan baik.

v  Bentuk-bentuk ADR:

1.      Negosiasi adalah penyelesaian sengketa kedua belah pihak tanpa keterlibatan pihak ke-3.

2.      Mediasi adalah penyelesaian sengketa yang menggunakan penengah/mediator yang bersifat pasif.

3.      Konsultasi (konsiliasi) adalah penyelesaian sengketa menggunakan penengah yang bersifat aktif.

v  Hal-hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan konsultasi :

1.      Penilaian.

2.      Meminta pendapat ahli.

3.      Evaluasi netral dini.

4.      Pencarian fakta netral/netral finding.

v  Menurut pendapat Fisher.R dan William Pury.

Negosiasi adalah komunikasi dua arah yang di rancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki kesamaan / perbedaan kepentingan.

v  Keuntungan negosiasi.

1.      Mengetahui pandangan pihak lawan.

2.      Kesempatan untuk mengutarakan isi hati untuk di dengarkan pihak lawan.

3.      Memungkinkan sengketa secara bersama-sama.

4.      Mengupayakan solusi terbaik yang dapat di terima kedua belah pihak.

5.      Tidak terikat kebenaran fakta dan masalah hukum.

6.      Dapat mengakhiri sewaktu-waktu.

v  Kelemahan negosiasi

1.      Tidak dapat berjalan tanpa adanya kesepakatan dari kedua belah pihak.

2.      Tidak efektif bila di lakukan oleh pihak yang tidak berwenang mengambil kesepakatan.

3.      Sulit berjalan apabila posisi para pihak tidak seimbang.

4.      Memungkinkan di adakan untuk menunda penyelesaian agar mengetahui informasi yang di rahasiakan pihak lawan.

5.      Dapat membuka kekuatan dan kelemahan salah satu pihak.

6.      Dapat membuat kesepakatan yang kurang menguntungkan.

v  Persyaratan Negosiasi yang efektif

1.      Willingness/kemauan yaitu untuk menyelesaikan masalah dan bernegosiasi secara suka rela.

2.      Preparednees/kesiapan untuk melakukan negosiasi.

3.      Authoritative/kewenangan mengambil keputusan.

4.      Equal Bergaining Power/keseimbangan kekuatan sebagai saling ketergantungan.

5.      Stea Holderships/keterlibatan seluruh pihak atau dukungan seluruh pihak terkait.

6.      Comperhenship/Holistik/membahas secara keseluruhan masalah.

7.      Masih ada komunikasi antara para pihak.

8.      Masih ada rasa percaya diri para pihak.

9.      Masih ada sengketa tidak terlalu rumit/pelit

10.  Tanpa prasangka dan segala komunikasi atau diskusi yang terjadi tidak dapat di gunakan sebagai alat bukti.

v  Pendapat Maslow tentang 5 hirarki kebutuhan Manusia:

1.      Kebutuhan Phisiological Need yaitu kebutuhan badaniah yang meliputi pangan, sandan, dan pemuasan seks (kebutuhan yang paling dasar).

2.      Safety Need yaitu kebutuhan keamanan yang berupa kebutuhan kejiwaan dan harta.

3.      Social Need yaitu kebutuhan akan perasaan dihormati orang lain, diterima orang lain, perasaan akan kemajuan / ingin tahu / berprestasi  dan Sens or Participation.

4.      Esteem Need yaitu kebutuhan akan penghargaan berupa kebutuhan akan harga diri dan penghargaan orang lain terhadap diri kita.

5.      Self Actualitation yaitu kebutuhan akan kepuasan diri / mewujudkan diri dan kebutuhan akan kepuasan dari nilai yang di dapat dari pekerjaan.

v  Dasar Hukum ADR

Dasar hukum ADR terdapat dalam pasal 1  angka 10 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang memberikan definisi bahwa ADR adalah lembaga penyelesaian sengketa / beda pendapat melalui prosedur yang di sepakati oleh para pihak  yakni penyelesaian penyelesaian di luar pengadilan dengan cara Negosiasi, Konsultasi, dan Mediasi.

Selanjutnya dalam pasal 1365 BW mendefinisikan perbuatan melawan hukum (PMH) adalah tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena salahnya untuk menggantikan kerugian tersebut.

v  Pendapat Ahli tentang penyebab konflik:

1.      Owens R.G. penyebab konflik itu adalah aturan-aturan yang di berlakukan dan prosedur yang tertulis dan tidak tertulis dapat menyebabkan konflik apabila penyerapannya terlalu kaku dank eras.

2.      Schyut, penyebab konflik itu adalah karena situasi di dalamnya terdapat satu pihak atau lebih yang mengejar tujuan-tujuan yang tidak serasi antara yang satu sama yang lain dengan daya upaya mencoba dengan cara yang sadar menentang tujuan pihak-pihak lain.

Kesimpulannya: Konflik itu terjadi ketika para pihak bersaing untuk mendapat keinginan masing-masing sementara di batasi oleh keinginan orang lain.

      Dalam KUHPer pasal 1239

      Dalam BW pasal 13 ayat 9

v  Kelemahan dan kelebihan penyelesaian sengketa melalui Letigasi da Non Letigasi.

1.      Penyelesaian sengketa dengan letigasi dapat dikatakan penyelesaian sengketa yang memaksa salah satu pihak untuk menyelesaikan sengketa denga perantara hakim/pengadilan.

2.      Penyelesaian sengketa melalui jalur non letigasi kehendak muncul dari para pihak secara sukarela dan beritikad baik.

3.      Penyelesaian sengketa dengan letigasi mempunyai sifat eksentorial dalam pengertian bahwa keputusan  dapat dipaksakan oleh lembaga yang berwenang.

4.      Penyelesaian sengketa dengan jalur non letigasi tidak dapat di paksakan melainkan harus dengan itikad baik dari para pihak.

5.      Penyelesaian sengketa dengan letigasi itu pada umumnya menyewa jasa pengacara / advokat, sehingga membutuhkan biaya besar.

6.      Penyelesaian sengketa di luar letigasi tidak memerlukan biaya yang besar.

7.      Penyelesaian dengan letigasi harus mengikuti persyaratan dan prosedur-prosedur yang formal dan memerlukan waktu yang lama.

8.      Penyelesaian sengketa melalui peradilan pada umumnya di lakukan secara terbuka/siapa saja dapat mengikuti persidangan tersebut, kecuali di tentukan lain, seperti kasus kesusilaan.

v  Tekhnik Negosiasi

1.      Tekhnik Negosiasi Kompetitif yaitu tekhnik negosiasi yang dapat digunakan pada:

a)    Negosiasi yang bersifat alot / ketat.

b)   Adanya pihak yang mengajukan permintaan tinggi pada awal negosiasi.

c)    Adanya pihak yang menjaga tuntutan tetap tinggi sepanjang proses.

d)   Konsesi yang di berikan sangat langkah/terbatas.

e)    Perunding lawan di anggap sebagai musuh.

f)    Adanya pihak yang menggunakan cara berlebihan untuk menekan pihak lawan.

g)    Negosiasi tidak memiliki data-data yang baik dan akurat dan riil.

2.      Tekhnik Negosiasi Komparatif, digunakan apabila:

a)    Menganggap pihak lawan sebagai mitra bukan sebagai musuh.

b)   Para pihak saling menjajaki kepentingan, nilai-nilai bersama dan mau bekerja sama.

c)    Tujuan negosiator adalah penyelesaian sengketa yang adil berdasarkan analisis yang objektif dan atas fakta hukum yang jelas

3.        Tekhnik Negosiasi Lunak, digunakan apabila:

a)    Menempatkan pentingnya hubungan timbale balik antara para pihak.

b)   Tujuannya untuk mencapai kesepakatan.

c)    Memberikan konsesi untuk menjaga hubungan timbale balik.

d)   Mempercayai perunding.

e)    Mudah mengubah posisi.

f)    Mengalah untuk mencapai kesepakatan.

g)    Beresiko saat perunding lunak menghadapi perunding yang keras, karena yang terjadi adalah pola menang kalah dan melahirkan kesepakatan yang bersifat semu.

4.        Tekhnik Negosiasi Keras, digunakan apabila:

a.    Negosiator lawan di pandang sebagai musuh.

b.    Tujuannya adalah kemenangan.

c.    Menuntut konsesi sebagai prasarat menjaga hubungan baik.

d.    Keras terhadap orang maupun masalah.

e.    Tidak percaya terhadap perundingan lawan.,

f.     Menuntut perolehan sepihak sebagai harga kesepakatan.

g.    Memperkuat posisi dan menerapkan tekanan.

5.      Tekhnik Negosiasi Interest Based, di gunakan apabila:

a.    Sebagai jalan tengah atas pertentangan tekhnik keras dan tekhnik lunak, karena tekhnik ini berpotensi menumbuhkan kelumpuhan ( dead lock ) sedangkan tekhnik lunak berpotensi pecundang ( loser ) bagi dead lock.

b.    Mempunyai 4 komponen dasar yaitu people, interest, option (solution) dan kriteria.

1.    Komponen people di bagi menjadi 3 landasan:

a)    Pisahkan antara orang dan masalah.

b)   Konsentrasi serangan pada masalah bukan pada orangnya.

c)    Para pihak menempatkan diri sebagai mitra.

2.    Komponen interest memfokuskan pada kemampuan mempertahankan posisi.

3.    Komponen option bermaksud :

a)    Memperbesar bagian sebelum di bagi dengan memperbanyak pilihan-pilihan kesepakatan.

b)   Jangan terpaku pada satu jawaban, harus mendapat solusi yang terbaik.

c)    Menghindari pola pikir, bahwa pemecahan masalah mereka urusan mereka.

4.    Komponen kriteria mencakup:

a)    Kesepakatan kriteria, standar objektif, indepedensi.

b)   Bernilai pasar / market value.

c)    Presedent/penilaian/pandangan: satu pandangan yang terpendam pada setiap orang.

d)   Scientific, judgement / penilaian ilmiah : di uji kebenarannya.

e)    Standar profesi.

f)    Bersandar pada hukum.

g)    Kebiasaan dalam masyarakat.

v  Negosiator harus memiliki kriteria:

1. Kemampuan negosiasi yang baik.

2. supel.

3. keterampilan, dan tekhnik yang baik.

4. memiliki rasa simpati yang tinggi.

 

v  Persiapan sebelum negosiasi.

1.    Mengetahui duduk perkara mutlak dilakukan.

2.    Memetakan masalah.

3.    Memiliki argumentasi yang kuat dan falid  sehingga tidak mampu di petakan oleh pihak lawan.

v  Hal-hal yang harus di perhatiakn:

1.    Rumusan masalah.

2.    Temukan alternatif.

3.    Nilailah setiap alternatif pekerjaan.

4.    Pilih alternatif pemecahan masalah yang paling baik.

5.    Laksanakan alternatif pemecahan.

6.    Nilai hasilnya.

 

v  MEDIASI

            Menurut pendapat Michel Noone Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui pihak ke tiga, yakni pihak-pihak yang memberikan masukan pada para pihak untuk menyampaikan sengketa mereka. Berbeda dengan Arbitrase, keputusan arbiter harus di taati layaknya keputusan pengadilan. Sedangkan  pada medisai tidak terdapat kewajiban dari masing-masing pihak untuk menaati apa yang di sarankan oleh pihak. Mediasi dapat di lakukan di dalam maupun di luar pengadilan.

            Karakter utama dari penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah mediator yang berfungsi sebagai penengah hanya dapat memberikan saran atas pemecahan masalah yang sedang terjadi, sehingga tidak dapat memaksa pihak yang bersengketa untuk menaati dan mengikuti apa yang di sarankan mediator, hal ini tentu saja berbeda dengan hal yang di gunakan di Arbitrase / pengadilan.

v  Jenis-jenis mediasi

1.   Mediasi di pengadilan.

Kewenangannya adalah di miliki oleh hakim. Mediasi di Pengadilan bertujua untuk mengurangi masalah yang bertumpuk di pengadilan, kemudian MA mengeluarkan aturan tentang sarana Mediasi di dalam Pengadilan.

·      Syarat Mediasi di dalam Pengadilan yaitu pihak hakim / pengadilan memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk menyelesaikannya secara baik. Pengaturannya terdapat dalam pasal 1350 HIR yang kemudian di tindak lanjuti dengan surat edaran MA nomor 1 tahun 2002, kemudian peraturan  MA nomor 2 tahun 2003, kemudian Peraturan MA nomor 1 tahun 2008.

·      Jika dalam mediasi terdapat lebih dari satu mediator maka ketentuan atau kesepakatan yang di ambil di tentukan oleh mediator itu sendiri.

 

2.    Mediasi di luar pengadilan

a)    Mediasi perbankan.

Dunia perbankan memiliki peranan yang penting di dalam masyarakat, peranan tersebut adalah sebagai penyimpan dan penyalur dana bagi masyarakat. Suatu bank tentunya memiliki sistem pelayanan yang standar terhadap masyarakat, namun tidak tertutup kemungkinan pelayanan yang diberikan Bank kepada nasabah yang tidak memberikan hasil yang memuaskan bagi nasabahnya sehingga seringkali nasabah merasa dirugikan, nasabah seringkali tidak berdaya pada saat berhadapan dengan bank di pengadilan dan hanya bisa pasrah.

Agar nasabah dapat terlindungi hak-haknya, di bentuklah mediasi perbankan yang berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa.

b)   Mediasi hubungan industrial.

Hubungan yang terjadi antara pengusaha dan pekerja adalah hubungan yang sangat labil yaitu sangat mudah terjadi pertentangan antara pekerja dan pengusaha yang di sebabkan oleh berbagai macam hal yang berkaitan dengan tenaga kerja.

3.    Mediasi asuransi

            Asuransi berperan untuk menanggung resiko nasabah asuransi. Saat ini masyarakat makin paham manfaat dari asuransi, sehingga tidak secara langsung ikut program diselenggarakan pemerintah baik asuransi kesehatan, jiwa, kebakaran, dan pendidikan bahkan asuransi lain. Dalam sengketa asuransi seringkali terjadi peristiwa yang mewajibkan asuransi untuk membayar klien, tetapi perusahaan asuransi menolak membayar asuransi tersebut dengan bermacam alasan, akibatnya menimbulkan sengketa antara perusahaan dan nasabahnya.

           

            Masyarakat hanya mengetahui asuransi dari sisi  manfaatnya, tetapi tidak mengetahui secara detail tentang asuransi itu sendiri dan seringkali mengakibatkan sengketa yang berbelit-belit antara perusahaan asuransi dengan nasabah. Agar sengketa dalam bidang asuransi dapat di selesaikan dengan baik dan dapat mengakomodasi kepentingan dari masing-masing pihak maka dibentuklah lembaga mediasi asuransi dengan keputusan yang di ambil di anggap adil.

vDasar hukum asuransi

Definisi dan unsur asuransi

      

       Menurut pasal 246 KUHD, asuransi / pertanggungan  adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi yang tertanggung kepadanya karena kerugian, kerusakan / kehilangan , keuntungan  yang di harapkan yang mungkin di deritanya akibat dari suatu efenement (peristiwa tidak pasti).

       UU no. 2 tahun 1992 tentang usaha pengasuransian, bahwa Asuransi adalah perjanjian antara 2 pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima premi asuransi yang tertanggung kepadanya karena kerugian.

       Pasal 1774 KUHPerdata tentang perjanjian Untung-untungan asuransi dengan pihak nasabah.

      

       Mediasi di pengadilan

Untuk mengurangi masalah  yang bertumpuk dipengadilan maka MA mengeluarkan aturan tentang sarana mediasi didalam pengadilan.

      

       Syarat mediasi yaitu Pihak hakim/pengadilan memberikan kesempatan kepada pihak berperkara untuk menyelesaikan secara baik.

Dalam pasal 130 HIR yang kemudian di tindak lanjuti dengan surat edaran MA no. 1 tahun 2002, yang kemudian di keluarkan peraturan MA no. 2 tahun 2003, dan kemudian di perbaharui lagi dengan peraturan MA no. 1 tahun 2008.

 

Pasal 8 no. 1 peraturan MA no. 1 tahun 2008. Para pihak berhak memilih mediator di antara pilihan-pilihan berikut:

a. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan;

b. Advokat atau akademisi hukum;

c. Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam   pokok sengketa;

d. Hakim majelis pemeriksa perkara;

e. Gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a dan d, atau gabungan butir b dan

  d, atau gabungan butir c dan d.

Pasal 5 ayat (1) DAN (2) Peraturan MA no. 1 tahun 2008 tentang sertifikasi mediator.

Pasal 9 ayat (3) Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat, semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator.

Pasal 11 ayat (6) Jika pada pengadilan yang sama tidak terdapat hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat, maka hakim pemeriksa pokok perkara dengan atau tanpa sertifikat yangditunjuk oleh ketua majelis hakim wajib menjalankan fungsi mediator.

       Jika dalam mediasi terdapat lebih dari satu mediator maka ketentuan atau kesepakatan yang di ambil ditentukan oleh mediator itu sendiri.

      

       Mediator ada 2, yaitu hakim dan non hakim ( harus memiliki sertifikat mediator ).

       Syarat-syarat mediator:

a.    Orang yang sudah mengikuti pelatihan

b.    Memiliki sertifikat mediator

 

Apabila perkara di tingkat pertama tidak dapat di selesaikan maka dapat di lanjutkan ke tingkat banding selama tidak ada keputusan hakim yang tetap.

 

Alasan mediasi:

a.    Kurang percayanya masyarakat pada penegak hukum.

b.    Perkara di pengadilan sudah menumpuk.

c.    Hakim generalis.

d.    Waktunya lama sehingga orang jadi bosan.

 

                            

 

 

 

 

 

             

 

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin-top:0in;
mso-para-margin-right:0in;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0in;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s