lisensi dan waralaba

LISENSI DAN WARALABA

Pendahuluan

Hak kekayaan intelektual khususnya rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, paten, merek, dan hak cipta, seperti diketahui merupakan kekayaan intelektual yang mempunyai manfaat ekonomi. Karena bermanfaat ekonomi maka suatu kekeyaan intelektual dapat menjadi asset perusahaan. Berdasarkan suatu perjanjian, suatu perusahaan dapat memberikan hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi kekayaan intelektual yang dimiliki kepada perusahaan lain.

Pemanfaatan nilai-nilai ekonomi ini secara optimal, pemegang hak salah satu kekayaan intelektual tersebut seringkali tidak melakukan pemanfaatan ekonomi secara optimal. Karena itu undang-undang yang berlaku, kepada seseorang atau perusahaan yang menpunyai asset HaKI diperbolehkan untuk memberikan hak atas aser HaKI yang dimiliki kepada perusahaan lain untuk pemanfaatan sebesar-besarnyasuatu asset HaKI berdasarkan Lisensi atau waralaba. 

Lisensi (Licencing)

Secara substansif maka lisensi telah diatur dalam antrian yang sama dalam  tujuh perundang-undangan HaKI Indonesia yang terdiri dari

  • Undang-undang No. 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman.
  • Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang.
  • Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang desain industri.
  • Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu.
  • Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang paten.
  • Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang merk.
  • Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta.

lisensi merupakan bentuk pemberian izin oleh pemilik lisensi kepada penerima lisensi  untuk memanfaatkan atau menggunakan (bukan mengalihkan hak) suatu kekayaan intelektual yang dipunyai pemilik lisensi berdasarkan syarat-syarat tertentu dalam jangka waktu tertentu yang umumnya disertai dengan imbalan berupa royalty.

Lisensi bisa merupakan suatu tidakan hukum berdasarkan kesukarelaan atau kewajiban. Lisensi sukarela adalah suatu cara pemegang HaKI memilih atau memberikan hak berdasarkan perjanjian keperdataan hak-hak ekonomi hak kekayaan intelektual kepada pihak lain sebagai pemegang hak lisensi untuk mengeksploitasi. Lisensi merupakan cara pemberian hak ekonomi yang diharuskan perundang-undangan, tanpa memperhatikan apakah pemilik menghendakinya atau tidak.

Umumnya pemegang lisensi akan bernegoisasi dan mengadakan mufakat tentang pemberian pemanfaatan ekonomi HaKI dalam cangkupan lisensi. Cangkupan lisensi yaitu batasan mengenai apa yang dapat atau tidak dapat dilakukan pemegang lisensi terhadap HaKI yang dialihkan dan biasanya diuraikan dalam perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi bisa merupakan kontrak-kontrak yang sederhana, pendek, atau panjang sangat detail bagaikan sebuah buku. Seringkali perjanjian lisensi merupakan perjanjian standar dimana pemilik HaKI (lisensor) menguasai isi dari kontrak dan tidak ada kemungkinan tawar menawar bagi penerima lisensi. Dibeberapa negara pemerintah akan meneliti apakah kontrak lisensi sesuai dengan;

  • Hukum perjanjian
  • Undang-undang HaKI
  • Undang-undang anti-monopoli
  • Undang-undang penanaman modal
  • Kebijakan public dan kepentingan umum

 

Alih teknologi dan pemberian lisensi haki dapat memunculkan masalah-masalah yang cukup sulit. Negara berkembang umumnya menghendaki pemilik HaKI untuk memberikan lisensi alih teknologi yang memungkinkan adanya jaminan bagi pemegang lisensi tersebut untuk dapat meniru teknologi tersebut. Penggunang HaKI (pemegang lisensi) seringkali berkeinginan untuk mengembangkan teknologi atau kekayaan intelektual yang serupa agar mereka tidak sekedar menjadi pengguna teknologi yang hanya menyewa kekayaan intelektual dan teknologi tersebut. Dipihak lain, pemilik HaKI ingin memperoleh jaminan bahwa teknologi atau kekayaan intelektual yang mereka lisensikan dan sediakan untuk para pengguna dikembalikan kepada mereka pada akhir masa lisensi, lengkap dengan segala perubahan atau perbaikan

 Waralaba (Franchising)

                Waralaba berarti hak untuk menjalankan usaha/bisnis didaerah yang telah ditentukan. Secara historis, waralaba didefinisikan sebagai penjualan khusus suatu prosuk disuatu daerah tertentu dimana produsen memberikan latihan kepada perwakilan penjualan dan menyediakan produk informasi dan iklan, sementara ia mengontrol perwakilan yang menjual produk didaerah yang telah ditentukan.

Terdapat 4 unsur hak kebendaan yang terdapat dalam hak kebendaan yang terdapat dalam hukum waralaba;

  1. Hak untuk berusaha dalam bisnis tententu
  2. Adanga hak berupa penggunaan tanda pengenal usaha sekaligus menjadi ciri pengenal, berupa merek dagang atau merek jasa.
  3. Hak tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain dengan lisensi yang berupa penggunaan rencana pemasaran dan bantuan manajeman dan lain-lain secara luas.
  4. Adanya hak bagi franchisor untuk mendapatkan prestasi dalam perjanjian lisensi tersebut.

Jika kemudian adanya pengalihan terhadap hak tersebut melalui perjanjian lisensi, maka selanjutnya untuk proses pengalihannya tunduk pada asas-asas hukum perikatan. Usulan diatas dimaksudkan, jika terdapat keinginan untuk menempatkan figure hukum waralaba ini kedalam kerangka hukum perdata Indonesia. Pemilik franchise paling tidak berkuasa penuh atas hak-hak:

  1. Hak untuk berusaha dalam bisnis tertentu
  2. Hak untuk menggunakan idenditas perusahaan
  3. Hak untuk menguasai/monopoli keahlian (keterampilan) operasional, manajeman pemasaran, dan lain-lain.
  4. Hak untuk menentukan lokasi wilayah usaha
  5. Hak untuk menentukan jumlah perusahaan

Hak-hak tersebut merupakan hak kebendaaan yang memiliki ciri-ciri hak multak (absolute) tidak dapat diganggu gugat. Dalam hak tersebut terdapat pula rahasia dagang/jasa, rahasia dalam pengoahan barang/jasa dll. dalam figure hukum waralaba ini tidak hanya terdapat hak cipta, hak paten, hak merek, hak desain industri, tetapi lebih jauh terdapat pula hak immaterial lainnya seperti hak atas keahlian dan keterampilam.

Di indonesia pengaturan tentang waralaba terdapat pada peraturan pemerintah R.I. No.16 Tahun 1997 yang merumuskan tentang arti;

  1. Waralaba adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan atau menggunakan  hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan.
  2. Pemberi waralaba (Franchisor) adalah badan usaha atau perorangan yang member hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual
  3. Penerima waraba (franchisee) adalah badan usaha atau perorangan yang diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atas penemuan atau cirri khas yang dimiliki pemberi waralaba.

 

 

 

 

Sumber:

Saidin, S.H., M. Hum. Aspek Hukum dan Kekayaan Intelektual. Rajagrafindo. Jakarta. 1997

Lindsey dkk, Tim, Prof., B.A., LL.B., BLitt, Ph.D. Suatu Pengantar Hak Kekayaan Intelektual. P.T Alumni. Bandung. 2005.

 

 

 

Lisensi dan Pengertiannya

By Tri Raharjo | May 28, 2008

Lisensi pengertiannya secara umumnya memberi ijin. Misalnya memberi ijin menggunakan nama. Kalau di jaman dulu, di Eropa misalnya ijin untuk mengelola jembatan. Ada juga ijin untuk tidak usah membayar pajak. Seperti itu pengertian lisensi secara umum. Seperti hak paten, dari dulunya memang seperti itu. Jadi yang dipatenkan apakah itu berupa penemuan atau suatu inovasi.

Lisensi itu memiliki beberapa syarat. Dan syarat itu sangat tergantung kepada apa yang mau dilisensikan. Kalau untuk nama atau merek, tentunya nama tersebut sudah berkembang, sudah terkenal, dan memiliki brand image. Jadi nama tersebut sudah mewakili keunggulan-keunggulan produk atau jasa. Seperti itu mestinya.

Di Indonesia, perkembangan lisensi masih berada di tahap yang sangat tradisionil, Masih merupakan nama dan produk. Bahkan termasuk cara memproduksinya. Misalnya, saya masih pegang untuk memproduksi susu bendera kental manis. Mereknya Bendera. Bendera itu kan brand-nya tapi cara memproduksinya akan diajarkan. Padahal teknologi itu sudah tidak baru lagi. Seharusnya untuk produksinya, di mana teknologi sudah tidak baru lagi, kita tidak bayar lagi.

Lisensi itu bisa untuk produk atau merek di industri apa saja. Jika dulu, lisensi hanya sebatas produksi, sekarang sudah berkembang di semua industri. Industrinya mulai dari pakaian, barang-barang elektronik, obat-obatam dan termasuk jasa sekalipun bisa dilisensikan.

Perbedaan lisensi dan franchise

Pada franchise, keterlibatan seorang franchise (franchisor) lebih banyak. Kalau lisensi keterlibatannya hanya sebatas mengajarkan bagaimana memproduksi lalu dipungut royalty-nya. Tetapi kalau franchise itu pemilik bisnis atau merek harus mengemas menjadi suatu format. Kemudian bisnis itu harus survive. Setelah itu masih ada kerjaan franchisor, yaitu memonitor, memandu, memberi pelatihan, menyelenggarakan marketing program-nya dan bantuan-bantuan lain yang berkesinambungan.

Ada juga fenomena yang ingin bergeser dari franchise ke lisensi. Saya sendiri tidak tahu apa maksudnya. Bisa saja untuk menghindar. Entah menghindar dari apa. Tetapi, kasusnya lebih banyak bukan dari franchise melainkan dari business opportunity (BO). Lisensi itu harus punya produk dahulu. Kalau belum mengembangkannya melalui sebuah merek, orang pun tidak akan mau membelinya.

Lisensi itu berkembang cukup lama. Banyak produk-produk lisensi yang berhasil di Indonesia. Karena itu, lisensi juga sangat menjanjikan. Syaratnya, dia memang memiliki keunggulan. Kalau tidak, siapa juga yang mau membelinya.

Lisensi biasanya juga dikembangkan melalui penelitian, research and development (R&D). Jadi tidak asal mau saja. Prinsipnya, lisensi harus bisa menjanjikan pasar bagi pembelinya.

Di Indonesia, hukum yang mengatur lisensi masih kurang memadai. Apalagi jika sudah mengenai enforcement-nya. Lihat saja berapa banyak terjadi pembajakan, tetapi tidak diambil tindakan yang tegas terhadap pelakunya. Di produk-produk pakaian, banyak merek-merek terkenal ditiru dan lainnya tidak diambil tindakan. Padahal, di sini sudah ada pemegang hak lisensinya.

Di Indonesia itulah masalahnya yang crusial. Hukumnya memang ada tetapi enforcement-nya sangat lemah. Di produk-produk tangible saja seperti itu, bagaimana jika di produk-produk intangible. Lisensi di produk-produk intangible hukumnya harus benar-benar baik. Kalau hukumnya baik dan pelaksanaannya juga baik, merek-merek lisensi bisa lebih berkembang dengan baik.

Sumber:
Majalah Info Franchise, www.majalahfranchise.com

 

Secara umum, Bisnis Waralaba, Bussiness Oppotunity (BO) dan Lisensi memiliki kesamaan arti sebagai sebuah konsep kemitraan dalam bisnis. Artinya, ada dua pihak, yaitu pemberi hak dan penerimanya yang sama-sama meraih benefit dari kerja sama kemitraan saling percaya tersebut. Tiga model konsep bisnis ini juga memiliki kesamaan dari sisi tingkat resiko bagi peminat investasi, yaitu meminimalisir faktor kegagalan yang sebelumnya sudah diambil alih oleh pemberi hak melalui pembuktian bisnis atau merek dalam rentang waktu tertentu di tahap awal.

Pada tiga model bisnis tersebut juga memiliki kesamaan dari sisi support, dimana pemberi hak memiliki keharusan untuk men-support penerima hak agar bisa menjalankan bisnis hingga sukses.

Waralaba, Bussiness Opportunity dan Lisensi

Namun demikian, ada perbedaan antara Waralaba, Bussiness Opportunity (BO) dan Lisensi yang sangat prinsipil dari masing-masing konsep. Tapi, sekarang ini agak sulit untuk kita tahu mana yang waralaba, mana yang lisensi dan mana yang sebenarnya BO. Menurut Utomo Njoto, pakar Franchising, ada 6 (enam) hal untuk bisa membedakan ketiganya : Pertama, dari aspek merek; waralaba dan lisensi itu menggunakan merek milik franchisor atau lisensor. Tapi kalau BO tidak harus menggunakan merek milik yang jual BO.

Kedua, fokusnya. Waralaba fokusnya pada sistem bisnis. Lisensi lebih fokus pada hak kekayaan intelektual (HKI). Sedangkan BO seharusnya bicara tentang paket usaha (start up package) seperti ada mesin-mesin, bahan baku supply-nya, dan seseorang diajar untuk memulai sebuah bisnis tetapi mereknya boleh merek sendiri. Jadi lebih sederhana sebenarnya.

Di waralaba harus ada sistem support, ada pra operasional, pra launching, ada supervise launching dan ada pasca launching.

Ketiga, marketing communication. Nah di waralaba ada unsur yang terpusat. Full advertising fund dan national level sepending yang berasal dari franchisor. Tapi kalau Lisensi dan BO tidak harus terpusat. Malah sebetulnya mereka tidak berhak mengambil full advertising.

Keempat, terkait dokumen HKI. Di Indonesia waralaba itu boleh dalam bentuk surat permohonan pendaftaran merek. Seharusnya dan sebetulnya sudah menjadi sertifikat, tapi karena di Indonesia prosesnya panjang maka boleh dalam bentuk surat permohonan pendaftaran merek. Sedangkan untuk lisensi merek itu harus sertifikat merek.

Kelima, terkait regulasi. Di waralaba ada PP dan Permendag yang mana mengatur harus ada pendaftaran STPW  (Surat Tanda Pendaftaran  Waralaba) penerima dan pemberi waralaba. Di lisensi itu ada UU No. 15 mengenai merek dan lisensinya ada di pasal 43 sampai 49 yang isinya dalam hal lisensi harus ada pencatatan perjanjian lisensi.

Keenam, masalah sanksi. Di waralaba ada peringatan tertulis tiga kali dan denda paling banyak Rp 100 juta. Sedangkan di lisensi merek tidak terlalu ketat saat ini karena Departemen Hukum dan HAM sedang merumuskan PPnya. Di BO peraturannya belum jelas.

Sumber gambar: http://www.infinity-partners.co.uk/businessgrowthadvice.jpg

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s