pemberesan dalam kepailitan

BAB I

PENDAHULUAN

  1. A.    LATAR BELAKANG

Tahap pengurusan harta pailit adalah jangka waktu sejak Debitor dinyatakan pailit. Kurator yang ditetapkan dalam putusan pailit segera bertugas untuk melakukan pengurusan dan penguasaan boedel pailit, dibawah pengawasan hakim pengawas, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum baik berupa kasasi ataupun peninjauan kembali. Kurator dalam kepailitan adalah pihak yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk melakukan penguasaan dan pengurusan harta pailit. Sedangkan pemberesan merupakan salah satu tugas yang dilakukan oleh Kurator terhadap pengurusan harta Debitor pailit, dimana pemberesan baru dapat dilakukan setelah Debitor pailit benar-benar dalam keadaan tidak mampu membayar (insolvensi) setelah adanya putusan pernyataan pailit.

Pengurusan dan pemberesan merupakan maksud yang berbeda menurut UU ini, dimana pengurusan merupakan tindakan yang dilakukan oleh Kurator sejak dari putusan pernyataan pailit, yaitu berupa segala rangkaian yang berkaitan dengan pencocokan piutang, perdamaian, dan bahkan sampai kepada pemberesannya.

Pengurusan adalah menginventarisasi, menjaga dan memelihara agar harta pailit tidak berkurang dalam jumlah, nilai dan bahkan bertambah dalam jumlah dan nilai. Jika ternyata kemudian putusan pailit tersebut dibatalkan oleh, baik putusan kasasi atau peninjauan kembali , maka segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Kurator sebelum atau pada tanggal Kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan, tetap sah dan mengikat bagi Debitor pailit.

Sedangkan pemberesan merupakan salah satu tugas yang dilakukan oleh Kurator terhadap pengurusan harta Debitor pailit, dimana pemberesan baru dapat dilakukan setelah Debitor pailit benar-benar dalam keadaan tidak mampu membayar (insolvensi) setelah adanya putusan pernyataan pailit.

Insolvensi bukanlah merupakan suatu putusan pengadilan, akan tetapi merupakan suatu keadaan yang terjadi dengan sendirinya bilamana harta Debitor pailit nilainya berada dibawah nilai piutang, dan insolvensi ini bisa terjadi karena :

  1. Apabila setelah adanya putusan kepailitan, si pailit tidak ada menawarkan suatu perdamaian.
  2. Apabila ada penawaran perdamaian oleh si pailit maupun oleh Kurator, tetapi tidak disetujui oleh para Kreditor dalam rapat verifikasi (pencocokan piutang).
  3. Apabila terdapat perdamian dan disetujui oleh para Kreditor dalam rapat verifikasi tetapi tidak mendapat homogolasi (pengesahan) oleh hakim pemutusan kepailitan.

Dengan adanya insolvensi tersebut, maka Kurator mulai mengambil segala tindakan yang berkaitan dengan pemberesan seluruh harta Debitor pailit.

  1. B.       RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengurusan harta pailit?

2. Bagaimana pemberesan harta pailit?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

 

  1. A.    Pengurusan Harta Pailit.

Tahap pengurusan harta pailit adalah jangka waktu sejak Debitor dinyatakan pailit. Kurator yang ditetapkan dalam putusan pailit segera bertugas untuk melakukan pengurusan dan penguasaan boedel pailit, dibawah pengawasan hakim pengawas, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum baik berupa kasasi ataupun peninjauan kembali. Kurator dalam kepailitan adalah pihak yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk melakukan penguasaan dan pengurusan harta pailit.

Dalam tahapan kepailitan, ada satu lembaga yang sangat penting keberadaannya, yakni kurator. Kurator merupakan lembaga yang diadakan oleh undang-undang untuk melakukan pemberesan  terhadap harta pailit. Vollmar  dalam buku Hadi Subhan mengatakan bahwa “ De kurator is belast, aldus de wet, met het beheer en de vereffening van de failliete boedel “ (kurator adalah bertugas, menurut undang-undang, mengurus dan membereskan harta pailit).

UUK PKPU telah menunjuk kurator sebagai satu-satunya pihak  yang akan menangani seluruh kegiatan pemberesan termasuk pengurusan harta pailit. Secara umum hal tersebut dinyatakan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUK PKPU yang merumuskan “seluruh gugatan hukum yang bersumber pada hak dan kewajiban harta kekayaan Debitor pailit, harus diajukan terhadap atau oleh Kurator”.

Kurator diangkat oleh pengadilan bersamaan dengan putusan permohonan pernyataan pailit. Jika Debitor atau Kreditor yang memohonkan kepailitan tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan (BHP) bertindak selaku Kurator.

Menurut UUK PKPU, Kurator atas harta pailit milik Debitor pailit tidak dimonopoli oleh BHP sebagai satu-satunya Kurator, melainkan juga dibuka kemungkinan bagi pihak lain untuk turut menjadi Kurator bagi harta pailit, dengan ketentuan bahwa pihak tersebut haruslah :

  1. Perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit; dan
  2. Telah terdaftar pada Departemen Kehakiman.

Penjelasan  UUK PKPU ada menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keahlian khusus adalah mereka yang mengikuti dan lulus pendidikan kurator dan pengurus, jadi tidak semua orang bisa menjadi kurator, sehinga jika seseorang untuk menjadi kurator, maka orang tersebut harus memenuhi syarat ketentuan sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusi (HAM) RI.No.M.01.HT.05.10 tahun 2005 tentang Pendaftaran Kurator, yaitu :

1)            Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

2)            Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

3)            Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dssar Negara Republik Indonesia.

4)            Sarjana Hukum atau Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi.

5)            Telah mengikuti pelatihan calon Kurator dan pengurus yang diselenggarakan oleh organisasi profesi kurator dan pengurus bekerja sama dengan Departemen Hukum dan HAM RI.

6)            Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana lima (5) tahun  atau lebih berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

7)            Tidak pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.

8)            Membayar biaya pendaftaran, dan

9)            Memiliki keahlian khusus.

Pada setiap akhir bulan, Departemen Kehakiman menyampaikan daftar nama Kurator dan pengurus kepada Pengadilan Niaga. Kurator yang diangkat oleh pengadilan harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan baik dengan Debitor maupun dengan pihak Kreditor. Surat Tanda Terdaftar sebagai Kurator dan pengurus berlaku sepanjang Kurator dan pengurus masih terdaftar sebagai anggota aktif sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia.

Kode etik profesi Asosiasi Kurator dan pengurus menyebutkan bahwa benturan kepentingan  adalah keterkaitan antara Kurator atau pengurus dengan Debitor, Kreditor atau pihak lain yang dapat menghalangi pelaksanaan tugasnya dengan penuh tanggungjawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas Kurator dan pengurus harus dihindarkan. Oleh karena itu, sebelum penunjukan, kurator harus menolak penunjukan jika ternyata bahwa pada saat penunjukan terdapat benturan kepentingan atau berdasarkan informasi yang diperoleh, Kurator berpendapat bahwa benturan kepentingan mungkin akan muncul. Demikian halnya setelah penunjukan Kurator harus segera mengungkapkan kepada Hakim Pengawas Kreditor dan Debitor jika ternyata setelah penunjukan, muncul benturan kepentingan.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangan Kurator yang begitu besar, maka seorang kurator akan mendapatkan imbalan jasa yaitu upah yang harus dibayar dengan nilai yang tidak sedikit. Pasal 76 UUK PKPU menetapkan besarnya imbalan jasa yang harus dibayarkan kepada kurator  sebagaimana dimaksud Pasal 75 UUK PKPU ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan perundang-undangan.

Meskipun tugas dan kewenangan Kurator tersebut merupakan hak yang dapat dilaksanakan oleh Kurator itu sendiri, namun bukan berarti Kurator tidak memiliki kewajiban untuk mengurus harta Debitor pailit, kewajiban tersebut dapat dilihat dari Pasal 74 ayat (1) UUK PKPU yang menyebutkan bahwa Kurator berkewajiban menyampaikan laporan setiap tiga (3) bulanan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugas-tugasnya, kemudian Kurator juga harus bertanggungjawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas-tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit (Pasal 75 Jo Pasal 76 UUK PKPU).

B.  Pemberesan Harta Pailit.

Kurator memulai pemberesan harta pailit setelah harta pailit dalam keadaan tidak mampu membayar dan usaha Debitor dihentikan. Kurator memutuskan cara pemberesan harta pailit dengan selalu memperhatikan nilai terbaik pada waktu pemberesan.

Proses kepailitan yang disebabkan karena Debitor pailit tidak menawarkan perdamaian atau Debitor pailit menawarkan perdamaian tetapi ditolak oleh para Kreditor atau jika Debitor pailit menawarkan perdamaian kemudian  disetujui  oleh  para   Kreditor   akan   tetapi   ditolak    oleh   Hakim Pengadilan Niaga, maka proses selanjutnya adalah tahap insolven. Insolven secara umum merupakan keadaan suatu perusahaan yang kondisi aktivanya lebih kecil dari pasivanya (utang perusahaan lebih besar daripada harta perusahaan) hal ini biasa disebut technical insolvency.

Konsekuensi yuridis dari insolven Debitor pailit adalah harta pailit akan segera dilakukan pemberesan. Kurator akan mengadakan pemberesan dan menjual harta pailit dimuka umum atau di bawah tangan serta menyusun daftar pembagian dengan ijin Hakim Pengawas, Hakim Pengawas juga dapat mengadakan rapat Kreditor untuk menentukan cara pemberesan.

Dalam melaksanakan penjualan harta Debitor pailit, Kurator harus memperhatikan:

  1. Harus menjual untuk harga yang paling tinggi.
  2. Harus memutuskan apakah harta tertentu harus dijual segera dan harta yang lain harus disimpan terlebih dahulu, karena nilainya akan meningkat di kemudian   hari ;
  3. Harus kreatif dalam mendapatkan nilai tertinggi atas harta debitor pailit.

Hasil penjualan harta pailit ditambah hasil penagihan piutang dikurangi biaya pailit dan utang harta pailit merupakan harta yang dapat dibagikan kepada para Kreditur dengan urutan sebagai berikut :

  1. Kreditor dengan hak istimewa (preferen).
  2. Sisa tagihan Kreditor dengan hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, atau hipotek yang belum dilunasi dan untuk sisa tersebut para Kreditor tersebut didaftar sebagai Kreditor konkuren.
  3. Kreditor konkuren.

Kreditor istimewa dalam UUK disebut sebagai Kreditor preferen adalah Kreditor yang mempunyai preferensi karena undang-undang memberikan preferensi kepada tagihan mereka di luar pemegang jaminan (Kreditor separatis). Kreditor preferen ini tidak mempunyai hak untuk memulai prosedur hukum untuk melaksanakan hak mereka, mereka hanya diwajibkan untuk mengajukan tagihan.

Kreditor dalam melaksanakan pemberesan harta pailit memiliki tugas dan kewenangan di antaranya :

  1. Setelah kepailitan dinyatakan dibuka kembali, Kurator harus seketika memulai pemberesan harta pailit.  (Pasal 175 UUK PKPU)
  2. Memulai pemberesan dan menjual harta pailit, tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan Debitor. (Pasal 184 UUK PKPU)
  3. Memutuskan tindakan apa yang akan dilakukan terhadap benda yang tidak lekas atau sama sekali tidak dapat dibereskan. (Pasal 185 UUK PKPU)
  4. Menggunakan jasa bantuan Debitor pailit guna keperluan pemberesan harta pailit, dengan memberikan upah. (Pasal 186 UUK PKPU)

Setelah dilakukan pemberesan terhadap harta pailit, maka kemungkinan akan terjadi suatu kondisi bahwa harta pailit tersebut mencukupi untuk membayar utang-utang Debitor kepada para Kreditornya atau sebaliknya harta pailit tidak dapat mencukupi pelunasan terhadap utang-utang Debitor kepada para Kreditor.

Dalam hal harta pailit mampu mencukupi pembayaran utang-utang Debitor pailit kepada para Kreditornya, maka langkah selanjutnya adalah rehabilitasi atau pemulihan status Debitor pailit menjadi subjek hukum penuh atas harta kekayaannya, hal ini sesuai dengan isi Pasal 215 UUK PKPU. Syarat utama adanya rehabilitasi adalah bahwa si pailit telah membayar semua utangnya pada Kreditor dengan dibuktikan surat tanda bukti pelunasan dari para Kreditor bahwa uang Debitor pailit telah dibayar semuanya. Putusan pengadilan mengenai diterima atau ditolaknya permohonan rehabilitasi adalah putusan final dari upaya hukum terhadap putusan tersebut.

 

 

BAB III

PENUTUP

A.  Kesimpulan.

Kepailitan adalah sebagai pranata hukum untuk melakukan pendistribusian asset Debitor terhadap semua Kreditornya, sehingga akan menghindari perebutan harta Debitor oleh para Kreditornya dan kepailitan juga sebagai pranata hukum untuk menyelesaikan utang-utang Debitor yang karena kesulitan keuangan tidak mampu melakukan kewajiban pembayaran utang, dalam hal ini Pengadilan Niaga biasanya menunjuk Balai Harta Peninggalan sebagai Kurator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit.

B.  Saran.

Sebaiknya perusahaan yang telah pailit jika ingin melanjutkan usahanya yang sama harus mengganti nama perusahaan dan mendirikannya di daerah yang berbeda. Hal ini untuk menumbuhkan kembali kepercayaan para stakeholder, bahwa perusahaan tersebut berbeda dengan perusahaan yang telah pailit.

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s