Moratorium pemberian remisi

 

MORATORIUM PENGURANGAN MASA PIDANA (REMISI)

 

 

A.    Pendahuluan

Pengurangan  masa menjalani pidana (remisi) bagi narapidana kasus korupsi menuai kritik dari beberapa kalangan dalam masyarakat. Bagi beberapa kalangan, narapidana kasus korupsi sudah sepantasnya mendapatkan hukuman yang berat, dan selama menjalani pidana pun seharusnya tidak diberikan hak-hak yang dapat mempercepat mereka kembali ke dalam masyarakat, seperti hak remisi. Karena, kejahatan yang mereka lakukan dianggap sangat merugikan negara. Pemberian remisi dianggap tidak menunjukkan keberpihakan pada upaya untuk memberikan pembalasan yang setimpal atas perbuatan yang mereka lakukan. Selain itu, remisi bagi narapidana korupsi dipandang tidak sejalan dengan semangat untuk melakukan pemberantasan kejahatan korupsi.

Sedangkan bagi pemerintah, pemberian remisi merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pasal 14 ayat (1) undang-undang ini menyebutkan secara tegas bahwa narapidana mempunyai hak mendapatkan remisi. Pemberian remisi ini tidak dibedakan atas jenis tindak pidana yang dilakukan, akan tetapi didasarkan pada perilaku mereka selama menjalani pidana.

Meskipun demikian, seiring pemikiran yang berkembang dalam masyarakat, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Peraturan pemerintah ini mengatur pemberian hak narapidana (yang salah satunya hak mendapatkan remisi) bagi narapidana tertentu (salah satunya narapidana korupsi). Berdasarkan peraturan pemerintah ini, remisi bagi narapidana korupsi akan diberikan apabila yang bersangkutan telah menjalani 1/3 masa pidana.

Namun demikian, ekspektasi masyarakat tentang penjeraan bagi pelaku korupsi terus menguat. Bahwa pemberian remisi bagi narapidana korupsi, meskipun telah diberlakuan secara berbeda berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2006, tetap dianggap belum mampu menjadi penggentar bagi masyarakat untuk tidak melakukan korupsi.  Selain itu, pemberian remisi bagi narapidana korupsi adalah melukai rasa keadilan masyarakat.

Kuatnya suara beberapa kalangan masyarakat yang menentang remisi bagi narapidana korupsi telah memunculkan pemikiran bagi pemerintah untuk melakukan moratorium remisi bagi narapidana korupsi. Rencana pemerintah untuk melakukan moratorium ini pun mendapat reaksi dari kalangan yang tetap mengharapkan adanya remisi bagi narapidana korupsi. Bagi kalangan ini, moratorium remisi ini dipandang melanggar aturan hukum yang berlaku.

Tulisan ini akan mengkaji secara akademik tentang remisi ditinjau dari aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis. Dan selanjutnya juga akan mengkaji apakah pemerintah dapat melakukan moratorium remisi bagi narapidana kasus korupsi.

 

B.     Remisi dalam Perspektif Filosofis

Pengurangan masa menjalani pidana (remisi) bagi narapidana tidak dapat dilepaskan dari model dan strategi kebijakan pemidanaan yang dianut oleh suatu negara. Model dan Strategi Kebijakan Pemidanaan suatu negara tersebut tidak dapat pula dilepaskan dari paradigma pemidanaan yang melatar belakanginya. Adapun paradigma tersebut meliputi paradigma pembalasan (restraint), paradigma penjeraan (deterence), paradigma reformasi (rehabilitasi dan resosialisasi) dan paradigma re-integrasi.

Sistem Pemasyarakatan sebagai sebuah sistem perlakuan terhadap pelanggar hukum (narapidana) menjadikan reintegrasi sosial sebagai tujuan yang ingin dicapai. Reintegrasi sosial yang ingin diwujudkan adalah terintegrasinya hubungan hidup-kehidupan-penghidupan antara terpidana dan masyarakat.

Paradigma reintegrasi berasumsi bahwa pemenjaraan seringkali membawa dampak sub kultur penjara (prisonisasi) yang destruktif terhadap nilai-nilai kemanusiaan, oleh sebab itu narapidana harus dibina sedemikian rupa sehingga ia secepat mungkin dikenalkan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat secara umum.

Narapidana harus mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Menurut Clement Bartolas[1][1] menjaga agar pelanggar hukum tetap berada dalam masyarakat adalah satu hal yang sangat penting karena pada dasarnya penjara dapat mengakibatkan dehumanisasi.

 “Prison tend to dehumanize people … Their weaknesses are made worse, and their capacity for responsibility and self government is eroded by regimentation. Add to these facts the physical and mental conditions ignore the rights of offenders, and the riots of the past decade are hardly to be wondered at. Safety for society may be achieved for a limited time if offenders are kept out of circulation, but no real public protection is provided if confinement serves mainly to prepare men for more, and more skilled criminality.”[2][2]

Pendekatan reintegrasi menghendaki bahwa mantan pelanggar hukum mendapatkan pelayanan yang lebih dan pembimbingan jangka panjang, dan sedapat mungkin membantu menghilangkan stigma yang telah diterimanya dalam rangka membantu mereka dalam bersosialisasi dengan masyarakat dan tidak semata-mata bertahan hidup.

Bentuk pendekatan itu sendiri dilihat dari latar belakang filosofis umumnya adalah mempertahankan hubungan pertalian yang positif dengan masyarakat  dan menggantikan nilai negatif dengan nilai yang baru dan positif. Unsur terpenting di dalam masyarakat yang lebih diprioritaskan dalam pendekatan ikatan positif tersebut adalah keluarga. Sedangkan dalam prakteknya dapat berbentuk asimilasi kerja luar, cuti mengunjungi keluarga, asimilasi belajar di luar, dan program-program lain yang pada intinya mempersiapkan narapidana untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat.

Clemens Bartolas menyatakan ada tiga asumsi dasar diperlukannya model reitegrasi, yaitu: pertama, bahwa permasalahan yang menyangkut pelaku kejahatan harus dipecahkan bersama dengan masyarakat dimana mereka berasal. Kedua, masyarakat mempunyai tanggung jawab terhadap masalah yang terjadi menyangkut pelaku kejahatan dan tanggung jawab masyarakat dapat ditunjukkan dengan membantu pelanggar hukum tersebut untuk dapat mematuhi hukum yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, masyarakat harus memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk mengembangkan perilaku yang taat hukum, dan pelaku kejahatan harus belajar untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Asumsi ketiga, bahwa kontak dengan masyarakat bertujuan untuk mencapai tujuan dari reintegrasi itu sendiri. Pelaku kejahatan harus didekatkan dengan peran-peran normal sebagai warga masyarakat, anggota keluarga, dan pekerja.[3][3]

Dengan demikian, dalam ancangan filosofis, remisi merupakan wujud tanggung jawab negara untuk menjaga agar setiap warga negaranya mampu beradaptasi dan berinteraksi secara sehat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Bahwa memenjarakan pelanggar hukum adalah kewajiban yang harus dilakukan atas dasar hukum yang berlaku, namun demikian, pemenjaraan bukan alat untuk memperburuk perilaku mereka. Pemenjaraan harus diletakkan dalam konteks mengintegrasikan kembali mereka secara sehat dalam kehidupan masyarakat.

 

C.    Remisi dalam Perspektif Yuridis Normatif

Remisi merupakan salah satu hak narapidana yang telah secara tegas diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Remisi merupakan hak yang harus dipenuhi bagi setiap narapidana. Tidak ada pembedaan perlakuan bagi narapidana sebagaimana asas yang dianut dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan yaitu persamaan perlakuan dan pelayanan (lihat pasal 5).

Pemberian hak remisi ini selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pasal 34 peraturan pemerintah ini menyebutkan bahwa setiap narapidana yang selama menjalani masa pidana berlakuan baik berhak mendapatkan remisi. Dan terhadap beberapa narapidana akan mendapatkan penambahan remisi apabila yang bersangkutan berbuat jasa kepada Negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan, atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan Lapas.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, memberikan batasan tersendiri mengenai pemberian remisi bagi narapidana remisi. Terbitnya peraturan pemerintah ini, sebagaimana tertuang dalam konsideran, adalah didasarkan pada pemikiran bahwa dalam memberikan hak-hak narapidana perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, terutama berkaitan dengan narapidana yang melakukan tindak pidana yang mengakibatkan kerugian yang besar bagi Negara atau masyarakat atau korban yang banya atau menimbulkan kepanikan, kecemasan, atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat.

Berdasarkan pada pemikiran tersebut, maka terhadap narapidana korupsi (termasuk pula narapidana terorisme, narkotika dan psikotropika, kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya), hak remisi akan diberikan apabila memenuhi persyaratan berkelakukan baik dan telah menjalani 1/3 (satu pertiga) masa pidana. Syarat telah menjalani 1/3 masa pidana inilah yang membedakan pemberian hak remisi bagi narapidana korupsi dengan narapidana lainnya.

Implementasi remisi ini selanjutnya diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi. Keputusan presiden ini, yang merupakan perubahan dari Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1999 tentang Remisi, memuat beberapa ketentuan tentang jenis remisi, besaran remisi, dan makanisme pemberian remisi.

Dalam konsideran keputusan presiden ini menyebutkan bahwa remisi merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Hal ini memberikan satu pemahaman bahwa remisi merupakan suatu kebijakan yang telah dinormakan dalam suatu aturan hukum, serta merupakan satu instrument penting dalam upaya mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan.

Keputusan presiden ini juga memberikan pemahaman bahwa tolok ukur pemberian remisi tidak didasarkan pada latar belakang pelanggaran hukumnya, akan tetapi didasarkan pada perilaku mereka selama menjalani pidana. Remisi merupakan hak yang akan diberikan kepada setiap narapidana apabila mereka berkelakuan baik selama menjalani pidananya. Dengan demikian, remisi dapat dipandang sebagai sebuah instrument yang penting dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan yaitu dalam kerangka untuk memberikan stimulus bagi narapidana untuk selalu berkelakuan baik. Karena, jika mereka tidak mempunyai perilaku baik maka hak remisi tidak akan diberikan. Dalam tataran yang demikian dapat dikatakan bahwasannya remisi merupakan alat untuk memodifikasi perilaku narapidana.

 

D.    Remisi dalam Perspektif Sosiologis

Dalam kacamata sosiologis, remisi bagi narapidana merupakan sebuah instrument yang dapat memperbaiki keretakan hubungan antara narapidana dengan masyarakat. Dalam  paradigm reintegrasi sosial disebutkan bahwa kejahatan merupakan akibat dari disharmoni antara narapidana dengan masyarakat. Narapidana merupakan warga masyarakat yang belum mampu menginternalisasi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat secara tepat sehingga dia melakukan kejahatan. Dengan demikian, agar narapidana mampu menginternalisasi nilai-nilai masyarakat tersebut, mempercepat kembalinya mereka ke dalam kehidupan masyarakat adalah satu jalan yang harus ditempuh. Menempatkan mereka dalam kurun waktu yang lama di dalam penjara justru akan semakin menjauhkan mereka dari nilai-nilai masyarakat. Dalam tataran inilah, remisi menjalankan perannya untuk mempercepat proses kembalinya narapidana dalam kehidupan masyarakat, agar narapidana mempunyai kesempatan untuk menginternalisasi nilai-nilai masyarakat secara tepat.

Percepatan kembalinya narapidana dalam kehidupan masyarakat pun akan memperbaiki atau mempertahankan kualitas hubungan antara narapidana dengan keluarganya. Karena, bagaimanapun seorang narapidana adalah bagian yang tak terpisahkan dari keluarga. Narapidana mempunyai kewajiban untuk menjalankan perannya sebagai anggota keluarga. Oleh karena itu, mempercepat kembalinya narapidana dalam kehidupan keluarga, yang dalam hal ini dilakukan melalui mekanisme remisi, akan memberikan kesempatan yang lebih luas dan lebih baik bagi narapidana untuk menjalankan perannya sebagai anggota keluarga.

Remisi juga merupakan instrument yang dapat mendorong narapidana untuk berperilaku baik selama menjalani pidana. Karena, remisi hanya akan diberikan kepada narapidana yang berkelakuan baik. Mereka yang melakukan pelanggaran peraturan tata tertib penjara tidak akan mendapatkan remisi. Dalam tataran demikian, Remisi menjadi sebuah alat yang digunakan oleh otoritas penjara untuk melakukan control terhadap perilaku narapidana.

However, remission of sentence was still not something to which prisoners were entitled as of right. Instead, it had to be earned under an elaborate system of “marks” which were awarded for “industry and good conduct”. Because of this, the award of remission was originally seen as the most potent instrument available to the authorities for controlling the behavior of prison inmates.[4][4]

Dalam konteks demikian, remisi adalah satu instrument yang mampu menjaga stabilitas penjara. Bahkan dapat dikatakan bahwa remisi adalah “the penal system’s safety valve”.

Dalam tataran lain, manfaat lanjutan dari pemberian remisi adalah dapat mengurangi tingkat hunian penjara. Remisi akan mempercepat seorang narapidana untuk keluar dari penjara, sehingga populasi penjara pun akan semakin cepat berkurang. Dalam kurun waktu sekarang, dimana tingkat hunian penjara semakin tinggi, remisi menjadi instrument yang penting dalam mengatasi permasalahan ini.

Recently, however, it would be more accurate to say that the primary function of remission has been to control the size of the prison population in response to the worsening problem of prison overcrowding.[5][5]

Mempercepat narapidana keluar dari penjara, yang salah satunya melalui instrument remisi, memberikan manfaat secara sosial bagi kehidupan narapidana, keluarga, dan masyarakat secara umum.

 

E.     Moratorium Remisi

Menyikapi kritik beberapa kalangan masyarakat yang menentang diberikannya remisi bagi narapidana kasus korupsi, Pemerintah berencana melakukan moratorium remisi bagi narapidana kasus korupsi. Pertanyaannya adalah, mungkinkah pemerintah (dalam hal ini Presiden) melakukan moratorium remisi bagi narapidana kasus korupsi? Apakah Presiden selaku Kepala Negara mempunyai kewenangan untuk melakukan moratorium remisi?

Beberapa kalangan berpendapat bahwa remisi mempunyai kesamaan dengan grasi. Oleh karena itu, remisi dapat tidak diberikan oleh Presiden sebagaimana grasi. Dalam tataran definisi, grasi dan remisi mempunyai kesamaan, yaitu bahwa keduanya merupakan pengurangan masa menjalani pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Pemerintah.

Hanya saja, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, grasi akan diberikan apabila terpidana/keluarga mengajukan permohonan kepada Presiden.  Sedangkan remisi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan peraturan pelaksanannya, diberikan tanpa adanya permohonan yang diajukan oleh terpidana. Remisi diberikan apabila terpidana berkelakuan baik selama menjalani pidana.

Perbedaan yang paling mendasar antara grasi dan remisi adalah bahwa grasi bukan merupakan hak dari setiap terpidana, sedangkan remisi merupakan hak setiap narapidana (sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan). Grasi hanya sebuah instrument yang dapat diajukan oleh terpidana untuk mendapatkan perubahan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana. Dan Presiden, selaku Kepala Negara, mempunyai hak untuk mengabulkan atau menolak permohonan grasi. Sedangkan remisi merupakan hak yang dimiliki oleh setiap narapidana, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak remisi tersebut. Negara tidak mempunyai hak/kewenangan untuk mencabut hak remisi tersebut kecuali jika terpidana melakukan pelanggaran selama menjalani pidana.

Sebagai sebuah hak, remisi tidak dapat dicabut oleh negara atas dasar apapun (kecuali jika kewajiban yang harus ditunaikan tidak dijalankan). Karena, sebagaimana yang dikemukakan oleh Scott Davidson[6][6], ada 3 hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan hak asasi, yaitu:

1.      Pertama, hak-hak itu secara kodrati inheren, universal, tidak dapat dicabut, dimiliki setiap individu, dan semata-mata karena mereka adalah manusia;

2.      Kedua, perlindungan terbaik atas hak-hak asasi tersebut hanya terdapat pada Negara demokrasi;

3.      Ketiga, batas-batas pelaksanaan hak hanya dapat ditetapkan dan dicabut oleh undang-undang.

Remisi adalah hak yang diatur dalam undang-undang. Oleh karenanya, remisi hanya tidak dapat dicabut tanpa hak oleh siapapun, termasuk oleh Presiden baik sebagai Kepala Pemerintahan maupun Kepala Negara. Remisi hanya dapat dicabut apabila ada undang-undang yang mengamanatkan adanya pencabutan remisi. Namun demikian, pencabutan hak remisi melalui sebuah aturan hukum pun harus didasarkan pada sebuah kajian yang mendalam, baik dari aspek sosiologis maupun filosofis.

 

F.     Rekomendasi

Untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sebagai wujud adanya dukungan terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, maka perlakuan terhadap narapidana kasus korupsi memang harus dilakukan secara khusus. Perlakukan khusus terhadap narapidana kasus korupsi dapat dilakukan melalui mekanisme yait: adanya persyaratan khusus bagi narapidana kasus korupsi (termasuk juga untuk narapidana kasus lainnya) untuk mendapatkan remisi dengan tidak menghilangkan hak remisi itu sendiri. Misalnya; dengan memperjelas criteria “berkelakuan baik” sebagai prasyarat untuk mendapatkan remisi. Selain itu, perlu juga diberikan prasyarat lain bahwa narapidana kasus korupsi harus sudah mengembalikan kerugian negara yang diakibatkan dari perbuatan korupsinya.

 

Daftar Pustaka

Clemens Bartolas, Correctional Treatment; Theory and Practice, New Jersey, Prentice Hall, Inc. 1985:28.

National Advisory Commision on Criminal Justice Standards and Goals, A National Strategy to Reduce Crime, Whasington, D.C., GPO, 1973, pg.121

Michael Cavadino dan James Dignan, The Penal System; an Introduction,  2nd edition, Sage Publication, London, Thousand Oaks, New Delhi, 1997; 182

Michael Cavadino dan James Dignan, The Penal System; an Introduction,  2nd edition, Sage Publication, London, Thousand Oaks, New Delhi, 1997; 182

Scott Davidson, 1993, dalam Masyhur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri, HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, Bogor, Ghalia Indonesia, 2007, 48.

 

 


 


[1][1] Clemens Bartolas, Correctional Treatment; Theory and Practice, New Jersey, Prentice Hall, Inc. 1985:28.

[2][2] National Advisory Commision on Criminal Justice Standards and Goals, A National Strategy to Reduce Crime, Whasington, D.C., GPO, 1973, pg.121

[3][3] Clemens Bartolas, op.cit. 27-28.

[4][4] Michael Cavadino dan James Dignan, The Penal System; an Introduction,  2nd edition, Sage Publication, London, Thousand Oaks, New Delhi, 1997; 182

[5][5] Michael Cavadino dan James Dignan, The Penal System; an Introduction,  2nd edition, Sage Publication, London, Thousand Oaks, New Delhi, 1997; 182

[6][6] Scott Davidson, 1993, dalam Masyhur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri, HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, Bogor, Ghalia Indonesia, 2007, 48.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s