kekerasan dalam rumah tangga

BAB I

PENDAHULUAN

  1. A.    LATAR BELAKANG

Salah satu tujuan perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 adalah membentuk keluarga yang sakina , mawadah, warahmah berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Kemudian didalam pasal 33 UU No. 1 tahun 1974 ditentukan tentang hak dan kewajiban seorang suami istri : “suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati , setia dan member bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.”  Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa didalam kehidupan rumah tangga dilarang adanya suatu bentuk kekerasan karena bertentangan dengan tujuan, hak dan kewajibam seorang suami isteri.

Namun kenyataan membuktikan bahwa telah banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Komisi Perempuan (2005) mengindikasikan 72% dari perempuan melaporkan tindak kekerasan sudah menikah dan pelakunya selalu suami mereka.  Mitra Perempuan (2005) 80% dari perempuan yang melapor pelakunya adalah para suami, mantan suami, pacar laki-laki, kerabat atau orang tua.Kekerasan yang dilakukan seorang laki-laki tersebut terhadap isterinya termasuk dalam kekerasan dalam Rumah tangga. Yang dimaksud Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam Lingkup rumah tangga (Pasal I ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT).

Bentuk – bentuk kekerasa dalam Rumah tangga Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran dalam rumah tangga. Diantara keempat bentuk tersebut, sering kali kekerasan seksual yang paling jarang diekspos. Kebanyakan yang sering didengar oleh masyarakat awam mengenai kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan Fisik seperti memukul, menampar, menendang ataupun juga kekerasan psikis seperti memaki , menghina dan memarahi. Jarang sekali  masyarakat mendengar mengenai kekerasan seksual dalam rumah tangga. sehingga kekerasan seksual dalam rumah tangga belum banyak dibahas sebagai masalah yang serius. karena ada keyakinan sebagian masyarakat bahwa hal itu merupakan hak lai-laki sebagai suami. Sehingga fenomena kekerasan seksual terhadap istri terkadang dianggap lazim di lingkungan masyarakat.Imbas  istri sebagai korban kekerasan seksual sangat kurang mendapat perlindungan hukum meskipun Didalam Undang-Undang diatur mengenai perlindungan korban Kekerasan dalam Rumah tangga yang salah satu nya berbentuk kekerasan seksual.

  1. B.     RUMUSAN MASALAH
  2. C.    TUJUAN
  1. Apakah yang dimaksud kekerasan seksual dalam rumah tangga ditinjaudari UU Penghapusan KDRT tahun 2004?
  2. Apa saja faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak kekerasan dalam Rumah Tangga?
  3. Bagaimanakah perlindunguna hukum terhadap korban (victim) kekerasan seksual dalam rumah tangga ?
  1. Memahami pengertian kekerasan seksual dalam rumah tangga ditinjau dari UU Penghapusan KDRT tahun 2004.
  2. Mengetahui factor-faktor yang mendorong terjadinya KDRT khususnya kekerasan seksual.
  3. Menjelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap korban KDRT ditinjau dari sudut victimolgi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

A.    KEKERASAN  DALAM RUMAH TANGGA

Dewasa ini kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap perempuan (istri) meningkat setiap tahun, terutama kekerasan seksual terhadap istri. Kekerasan seksual terhadap istri merupakan segala perilaku yang dilakukan suami dalam berhubungan seksual yang mengakibatkan penderitaan secara fisik, seksual, dan psikis. Faktor meningkatnya kekerasan seksual suami terhadap istri dalam rumah tangga dikarenakan masih kentalnya budaya patriarki dalam pola pikir masyarakat kebanyakan.Pandangan ini sangat mengagungkan superioritas laki-laki (suami) sebagai kepala rumah tangga yang memiliki otoritas penuh terhadap anggota keluarga, terutama istri.

Setidaknya sepertiga dari populasi perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual pada satu waktu dalam hidupnya (diambil dari : Panduan pencegahan kekerasan berbasis Gender- Inter-Agency Standing Committee (2005)) Berdasarkan data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyebutkan, kekerasan di ranah publik pada 2010 mencapai 3.530, setengahnya atau 1.750 adalah kekerasan seksual. Ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2009 sebesar 166. Kondisi ini semakin memprihatinkan mengingat adanya UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), tetapi kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan seksual semakin meningkat.

Kekerasan seksual dalam pasal 8 UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan : “kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual , pemaksaan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai , pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan / atau tujuan tertentu”. Kekerasan seksual juga dapat didefinisikan sebagai setiap penyerangan yang bersifat seksual terhadap perempuan, baik telah terjadi persetubuhan atau tidak dan tanpa mempedulikan hubungan antara pelaku dan korban (Budi Sampoerna, dalam aroma elmina hal: 36) , sehingga Kekerasan seksual adalah bentuk Kekerasan Berbasis Gender yang paling sering terjadi dalam rumah tangga (Panduan pencegahan kekerasan berbasis Gender- Inter-Agency Standing Committee (2005)).

Adanya Undang-Undang tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga (Pasal I ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT).Lingkup rumah tangga menurut Pasal I ayat (I) dan ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT dalam Undang-Undang ini meliputi suami, isteri, anak dan/ atau;

a. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan/atau;

b. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (dipandang sebagai anggota keluarga selama berada /bekerja) dalam rumah tangga yang bersangkutan; 

Selain itu didalam UU Penghapusan KDRT dinyatakan Pula bahwa Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, antara lain : (Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT).

a. Kekerasan fisik, yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

b.  Kekerasan psikis, yakni perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya din, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;

c.  Kekerasan seksual yakni pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/ atau tujuan tertentu;

d.  Penelantaran rumah tangga;

Dengan begitu kekerasan Seksual meskipun dilakukan oleh seorang suami terhadap istri tetap dapat dijerat oleh Undang-Undang Penghapusan KDRT. Karena sifat dari Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga didalam Pasal 51, pasal 52, dan pasal 53 UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT mengatur bahwa:

–   Tindak Pidana kekerasan fisk dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteril atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari hari merupakan delik aduan;

–   Setiap orang yang melakukan kekerasan psikis yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan/ kegiatan sehari-hari, merupakan delik aduan;

–   Setiap orang yang melakukan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, merupakan delik aduan;

Kendala yang terjadi dalam implementasi UU Pemberantasan KDRT adalah karena KDRT khususnya Kekerasan seksual merupakan delik aduan. Yang dimaksud dengan Delik aduan adalah, bahwa suatu tindak pidana baru dapat diproses apabila ada pengaduan dan pihak korban ataupun keluarganya, apabila pengaduan tersebut dicabut maka proses hukum terhadap kasus/perkara tersebut selesai dan pengaduan yang sudah dicabut tidak dapat diajukan Iagi.

Sehingga harus adanya pengaduan dari korban dan atau pihak keluarga merupakan sesuatu yang sulit dalam kenyataannya. Karena korban KDRT pasti selalu menyembunyikan permasalahannya bahwa dia adalah seorang korban. Lebih-lebih KDRT yang berbentuk kekerasan seksual. Karena sebagian orang menganggap masalah keluarga adalah masalah pribadi yang dianggap tabu jika orang lain mengetahuinya karena menyangkut kehormatan keluarganya sendiri. Sehingga unsur privat bermain disini. Karena begitu keadaannya sehingga masalah kekerasan seksual dalam rumah tangga jarang sekali muncul mencuat atau dilaporkan. Sehingga tentulah hak-hak korban Kekerasan seksual dalam rumah tangga selama ini masih belum terakomodir dengan baik meskipun Undang-Undang KDRT telah mengaturnya secara rigid.

B. Faktor-faktor yang faktor yang mendorong terjadinya tindak kekerasan dalam     Rumah tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga terutama kekerasan seksual pada istri tidak akan terjadi jika tidak ada penyebabnya. Di negara Indonesia, kekerasan pada perempuan merupakan salah satu budaya negatif yang tanpa disadari sebenarnya telah diturunkan secara turun temurun. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan suami terhadap istri, antara lain:

  1. Masyarakat membesarkan anak laki-laki dengan menumbuhkan keyakinan bahwa anak laki-laki harus kuat, berani dan tidak toleran.
  2. Laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat.
  3. Persepsi mengenai kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga harus ditutup karena merupakan masalah keluarga dan bukan masalah sosial.
  4. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama mengenai aturan mendidik istri, kepatuhan istri pada suami, penghormatan posisi suami sehingga terjadi persepsi bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan.
  5. Budaya bahwa istri bergantung pada suami, khususnya ekonomi.
  6. Kepribadian dan kondisi psikologis suami yang tidak stabil.
  7. Pernah mengalami kekerasan pada masa kanak-kanak.
  8. Budaya bahwa laki-laki dianggap superior dan perempuan inferior.
  9. Melakukan imitasi, terutama anak laki-laki yang hidup dengan orang tua yang sering melakukan kekerasan pada ibunya atau dirinya.

Selain itu, faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap istri berhubungan dengan kekuasaan suami/istri dan diskriminasi gender di masyarakat. Dalam masyarakat, suami memiliki otoritas, memiliki pengaruh terhadap istri dan anggota keluarga yang lain, suami juga berperan sebagai pembuat keputusan. Pembedaan peran dan posisi antara suami dan istri dalam masyarakat diturunkan secara kultural pada setiap generasi, bahkan diyakini sebagai ketentuan agama. Hal ini mengakibatkan suami ditempatkan sebagai orang yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi daripada istri. Kekuasaan suami terhadap istri juga dipengaruhi oleh penguasaan suami dalam sistem ekonomi, hal ini mengakibatkan masyarakat memandang pekerjaan suami lebih bernilai. Kenyataan juga menunjukkan bahwa kekerasan juga menimpa pada istri yang bekerja, karena keterlibatan istri dalam ekonomi tidak didukung oleh perubahan sistem dan kondisi sosial budaya, sehingga peran istri dalam kegiatan ekonomi masih dianggap sebagai kegiatan sampingan.

C. Perlindungan Hukum terhadap korban Kekerasan dalam Rumah Tangga ditinjau dari sudut victimologi.

Permasalahan korban (victim) menjadi permasalahan hukum yang membutuhkan satu pemikiran yang serius. Korban sebagai pihak yang dirugikan langsung, tidak memiliki akses yang kuat untuk dapat menentukan sikap yang berhubungan apa yang sedang dialaminya. Menguatnya perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa dalam KUHAP ternyata hingga saat ini belum diimbangi dengan perhatian yang sama terhadap nasib korban yang juga mengalami nasib yang sama, yaitu terabaikannya oleh sistem peradilan pidana(Mudzakkir, Persepsi Korban Kejahatan Terhadap Peradilan Pidana, Lembaga Penelitian UII, 1996, hlm. 10) Setelah melalui perjuangan panjang selama lebih kurang tujuh tahun yang dilakukan para aktivis gerakan perempuan dari berbagi elemen maka lahirlah Undang-Undang pemberantasan KDRT di Indonesia yang secara legal formal, ketentuan ini mulai diberlakukan sejak tahun 2004. Misi dari Undang-undang ini adalah sebagai upaya, ikhtiar bagi penghapusan KDRT.

Dengan adanya ketentuan ini, berarti negara bisa berupaya mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban akibat KDRT. Barda Nawawies menjelaskan bahwa didalam UndaNG-Undang KDRT perlindungan hukum terhadap Korban KDRT terdapat perlkindungan terhdap korban kekerasan maksudnya adalah bahwa pemerintah telah berupaya membentuk UU KDRT untuk mengatur agar tidak terjadi KDRT. Namun Ternyata  kenyataannya KDRT tetap saja masih terjadi.

Pasal 12 UU KDRT menyatakan bahwa dalam melaksanakan tanggung jawab dan mencegah KDRT , pemerintah melaksanakan :

a.  merumuskan kebijakan tentang  penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;

b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;

c. menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;

d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan  akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

Selain itu Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga tidak hanya pemerintah yang berkewajiban melindungi korban KDRT tetapi secara substanstif UU KDRT memperluas institusi dan lembaga pemberi perlindungan agar mudah diakses oleh
korban KDRT, yaitu pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya, baik perlindungan sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Di sini terlihat, bahwa institusi dan lembaga pemberi perlindungan itu tidak terbatas hanya lembaga penegak hukum, tetapi termasuk juga lembaga sosial bahkan
disebutkan pihak lainnya, misalnya tetangga dekat. Peran pihak lainnya lebih bersifat individual. Peran itu diperlukan karena luasnya ruang dan gerak tindak KDRT, sementara
institusi dan lembaga resmi yang menangani perlindungan korban KDRT sangatlah terbatas.

Pihak lainnya itu adalah setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya tindak KDRT. Mereka diwajibkan mengupayakan pencegahan, perlindungan, pertolongan darurat serta membantu pengajuan permohonan penetapan perlindungan baik langsung maupun melalui institusi dan lembaga resmi yang ada.

Sedangkan lembaga social yang memberikan layanan bagi perempuan korban KDRT diantara Adalah pertama, Women Crisis Center (WCC), atau organisasi perempuan penyedia layanan. Setidaknya ada delapan macam pelayanan yang biasa diberikan WCC adalah hotline, layanan konseling, support group, pendampingan hukum, penyediaan rumah aman atau shelter, terapi psikologi, pelayanan medis, dan penguatan ekonomi. Kedua, Rumah Sakit. Peran aktif RS dalam memberikan layanan bagi perempuan korban kekerasan dikembangkan oleh Komnas Perempuan dan RSCM Jakarta. Yang kemudian diadopsi diberbagai lembaga kesehatan lainnya. Ketiga, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UUPA) adalah tindak lanjut dari Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang dibentuk sejak tahun 1999 di Kepolisian, saat UUPA menjadi unit tersendiri dalam struktur kepolisian berdasarkan Peraturan Kapolri No 10/2007. Dan terakhir keempat, Kejaksaan yang telah mengalokasikan dana secara rutin untuk menangani kasus KtP. Lembaga ini juga mengintegrasikan jender sebagai salah satu bidang pendidikan yang diajarkan kepada aparatnya.

Dengan begitu , adapun Solusi Untuk menurunkan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga maka masyarakat perlu digalakkan pendidikan mengenai HAM dan pemberdayaan perempuan; menyebarkan informasi dan mempromosikan prinsip hidup sehat, anti kekerasan terhadap perempuan dan anak serta menolak kekerasan sebagai cara untuk memecahkan masalah; mengadakan penyuluhan untuk mencegah kekerasan; mempromosikan kesetaraan jender; mempromosikan sikap tidak menyalahkan korban melalui media.Sedangkan untuk pelaku dan korban kekerasan sendiri, sebaiknya mencari bantuan pada Psikolog untuk memulihkan kondisi psikologisnya.

Bagi suami sebagai pelaku, bantuan oleh Psikolog diperlukan agar akar permasalahan yang menyebabkannya melakukan kekerasan dapat terkuak dan belajar untuk berempati dengan menjalani terapi kognitif. Karena tanpa adanya perubahan dalam pola pikir suami dalam menerima dirinya sendiri dan istrinya maka kekerasan akan kembali terjadi.

Sedangkan bagi istri yang mengalami kekerasan perlu menjalani terapi kognitif dan belajar untuk berperilaku asertif. Selain itu, istri juga dapat meminta bantuan pada LSM yang menangani kasus-kasus kekerasan pada perempuan agar mendapat perlidungan. Suami dan istri juga perlu untuk terlibat dalam terapi kelompok dimana masing-masing dapat melakukan sharing sehingga menumbuhkan keyakinan bahwa hubungan perkawinan yang sehat bukan dilandasi oleh kekerasan namun dilandasi oleh rasa saling empati. Selain itu, suami dan istri perlu belajar bagaimana bersikap asertif dan me-manage emosi sehingga jika ada perbedaan pendapat tidak perlu menggunakan kekerasan karena berpotensi anak akan mengimitasi perilaku kekerasan tersebut. Oleh karena itu, anak perlu diajarkan bagaimana bersikap empati dan memanage emosi sedini mungkin namun semua itu harus diawali dari orangtua.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

PENUTUP

A.    KESIMPULAN

1)  Kekerasan seksual dalam pasal 8 UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual , pemaksaan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai , pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan / atau tujuan tertentu

2)  Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan suami terhadap istri, antara lain:

–    Masyarakat membesarkan anak laki-laki dengan menumbuhkan keyakinan bahwa anak laki-laki harus kuat, berani dan tidak toleran.

–    Laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat.

–    Persepsi mengenai kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga harus ditutup karena merupakan masalah keluarga dan bukan masalah sosial.

–    Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama mengenai aturan mendidik istri, kepatuhan istri pada suami, penghormatan posisi suami sehingga terjadi persepsi bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan.

–    Budaya bahwa istri bergantung pada suami, khususnya ekonomi.

–    Kepribadian dan kondisi psikologis suami yang tidak stabil.

–    Pernah mengalami kekerasan pada masa kanak-kanak.

–    Melakukan imitasi, terutama anak laki-laki yang hidup dengan orang tua yang sering melakukan kekerasan pada ibunya atau dirinya.

3)  Perlindungan Hukum bagi Korban KDRT tidak saja menjadi tanggung jawab pemerintah saja tetapi juga tanggung jawab bersama. Hal ini tercermin didalam Undang-Undang Pengahapusan KDRT yangmenyatakan bahwa pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya wajib memberikan perlindungan. Maksud dari perlindungan tersebut adalah memberikan rasa aman bagi korban Kekerasan dalam Rumah tangga

B. SARAN

Guna meminimalisir kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga dimasyarakat, maka pemerintah perlu memberikan pendidikan mengenai HAM dan pemberdayaan perempuan melalui penyuluhan-penyuluhan hokum secara langsung kemasyarakat agar masyarakat paham akan hokum dan mengerti seperti apa bentuk-bentuk KDRT, dan sejauh mana yang dikatakan lingkup rumah tangga. Karena selama ini masyarakat awam hanya memandang bahwa kekerasan dalam rumah tangga hanyalah sebatas kekerasan fisik. Dan yang ada dibenak masyarakat awam pun mengenai lingkup keluarga hanyalah sebatas keluarga inti sehingga tak jarang seorang pembantu didalam sebuah rumah tangga tidak diperlakukan sebagaimana mestinya dan mendapat perlakuan berupa kekerasan psikis maupun seksual.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang  Perkawinan

–   Mudzakki.1996Persepsi Korban Kejahatan Terhadap Peradilan Pidana, Lembaga Penelitian UII: Yogyakarta

–          Siti Awaliyah, Faktor-Faktor Tindak Kekerasan Penganiayaan Terhadap Isteri Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Surakarta No Pekara 0061/Pdt.G/2011/PA.Ska),Fakultas Syari’ah Program Studi Al Akhwal Asy Syakhshiyyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta, 2011.

–   Inter-Agency Standing Committee. 2005. “Panduan pencegahan kekerasan berbasis Gender”

–   Ahira. KDRT bukan hanya kekerasan Fisik. Dalam Anneahira.com tanggal

–   Winoto.Kekerasan Seksual Terus Meningkat.dalam postkotanews.com tanggal 11 November 2011.

–   Ninik Rahayu. 2010. Fakta Kekerasan Dalam Rumah Tangga (dalam www.djpp.depkumham.go.id tanggal 13 November 2011

–   Eva. Ketika Istri Diperkosa Oleh Suaminya Sendiri. Dalam www.Kompas.com tanggal 18 November 2011

–   Anonym. Kekerasan dalam rumah tangga. Dalam www.wikipedia.com tanggal 5 November 2011

–   Anonym. http://www.duniaesai.com/index.php/direktori/esai/39-gender/157-perlindungan-korban-kdrt.htm

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s