Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
(Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999)

Menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Sengketa dan perselisihan kerap kali terjadi, terutama dalam dunia bisnis. Secara umum, masyarakat Indonesia menyelesaikan sengketa dengan cara musyawarah dan menjadikan para tetua adat sebagai penengah atas sengketa yang terjadi. Namun, seiring dengan semakin majunya peradaban, ada kecenderungan menggunakan lembaga pengadilan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi.
Meskipun demikian, lamanya proses pengadilan dan biaya yang relativ besar menjadi hambatan dalam menyelesaikan sengketa. Oleh karena itu, diperkenalkan alternativ untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, yakni melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitarse.
Penyelesaian sengketa di luar pengadilan berlaku untuk sengketa-sengketa di bidang keperdataan yang menyangkut hubungan hukum antara pihak yang satu dan pihak yang lain. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan memiliki kelebihan, yaitu tidak terbuka untuk umum, biaya yang lebih murah,bersifat win-win solution,dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga peradilan.

Dasar Hukum Arbitrase
Arbitrase dalam pelaksanaanya memiliki dasar hukum. Arbitrase sudah ada sejak zaman Belanda. Dasar hukum pembentukan arbitrase pada saat itu adalah Pasal 377 HIR yang mengatur
“jika orang Indonesia dan orang timur asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah, maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa”.
Dasar hukum arbitrase dalam R.V.
“Adalah diperkenankan kepada siapa saja, yang terlibat dalam suatu sengketa yang mengenai hak-hak yang berada dalam kekuasaanya untuk melepaskannya,untuk menyerahkan pemutusan sengketa tersebut kepada seorang atau beberapa orang wasit”.
Arbitrase Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dasar hukum dibuatnya undang-undang ini adalah Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehakiman disebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk di eksekusi (executorial) dari pengadilan.
Pasal 1 angka 8 UU No 30 Tahun 1999 memberikan defenisi mengenai lembaga arbitrse.
“ Badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat menberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa”.
Penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah penyelesaiaqn sengketa keperdataan, terutama sengketa di bidang dagang sehingga pada tanggal 3 Desember 1977. Kamar Dagang dan Industri (KADIN) memprakarsai berdirinya Badan Arbitrase NasionalIndonesia. Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Arbitrase Nasional Indonesia menentukan bahwa
“ Badan Arbitrase nasional Indonesia adalah sebuah badan yang didirikan atas prakarsa Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia yang bertujuan memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul mengenai soal-soal perdagangan. Industry dan keuangan, baik yang bersifat nasional maupun yang brsifat internasional.
Berdasarkan hal di atas, bahwa kewenangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia adalah menangani masalah keperdataan yang bersifat khusus, yakni bidang perdagangan, bidang industry, dan keuangan.
Lembaga arbitrase adalah lembaga yang berfungsi sebagai salah satu alat untuk dapat menyelesaikan sengketa yang sedang terjadi diantara para pihak. Cara kerja arbitrase hampir sama dengan peradilan sehingga masyarakat sering menyebut lembaga arbitrase sebagai pengadilan swasta.
Perjanjian Arbitrase
Suatu sengketa yang dapat diajukan ke arbitrase, harus mendapat kesepakatan terlebih dahulu dari masing-masimg pihak. Keharusan adanya persetujuan dari masing-masing pihak ini diatur dalam Pasal 7 UU No 30 Tahun 1999 bahwa,
“Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase.
Para pihak yang akan menempuh proses arbitrase sebagaimana di atur dalam Pasal 8 UU No 30 Tahun 1999, yakni sebagaimana berikut:
1. Dalam hal timbul sengketa, pemohon harus memberitahukan dengan surat tercatat, telegram, email atau dengan buku ekspedisi kepada termohon bahwa syarat arbitrase yang diadakan oleh pemohon atau termohon berlaku.
2. Surat pemberitahuan untuk mengadakan arbitrase memuat yaitu,
a. Nama dan alamat para pihak
b. Penunjukan kepada klausula atau perjanjian arbitrase yang berlaku
c. Perjanjian atau masalah yang menjadi sengketa
d. Dasar tuntutan dan jumlah yang dituntut, apabila ada.
e. Cara penyelesaian yang dikehendaki; dan
f. Perjanjian yang diadakan oleh para pihak tentang yang jumlah arbiter yang dikehendaki dalam jumlah ganjil.

Perjanjian tertulis untuk menggunakan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa yang harus dibuat oleh para pihak untuk membuktikan bahwa para pihak telah mencapai kesepakatan dan hal tersebut dibuktikan dengan perjanjian arbitrase yang telah ditandatangani.
Permasalahan yang mungkin terjadi untuk dapat memperoleh kesepakatan arbitrase adalah adanya kemungkinan para pihak tidak dapat menuliskan perjanjian arbitrase, apabila hal tersebut terjadi, sesuai dengan Pasal 9 UU No 30 Tahun 1999, bahwa,

“Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perjanjian tertulis harus dibuat dalam bentuk akte notaries”.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase oleh para pihak setelah terjadi sengketa, memiliki kekhususan tersendiri karena berdasarkan Pasal 9 ayat (3) UU No 30 1999, perjanjian tertulis tersebut dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 harus memuat:
a. Masalah yang dipersengketakan
b. Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak
c. Nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase
d. Tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan.
e. Nama lengkap sekretaris
f. Jangka waktu penyelesaian sengketa
g. Pernyataan kesediaan dari arbiter
h. Pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (4) UU No 30 Tahun 19999 akibat hukum yang terjadi apabila perjanjian tertulis tersebut tidak memuat apa yang telah diatur pada pasal diatas, maka pperjanjian para pihak batal demi hukum.
Dengan adanya perjanjian arbitrse yang telah disepakati oleh para pihak, secara yuridis telah meniadakan kewenangan dari pengadilan negeri untuk memeriksa sengketa tersebut.
Hal ini secara tegas di atur dalam Pasal 11 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 yang mengatur bahwa,
“ Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termasuk dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri”.
Begitu pula Pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999 yang mengatur bahwa,
“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa paqra pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”
Pengadilan Negeri tidak dapat memeriksa sengketa apabila para pihak sebelumnya telah terikat dengan perjanjian arbitrase, lebih ditegaskan dalam Pasal 11 ayat (2) UU No 30 Tahun 1999, bahwa:
“Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini”
Secara otomatis pengadilan negeri tidak dapat memeriksa sengketa tersebut dan berkewajiban menolak untuk memeriksa perkara tersebut. Hal ini disebabkan oleh karateristik dari arbitrase itu sendiri yang merupakan lembaga penyelesaian untuk permasalahan di bidang perdagangan sebagaimana di atur dalam Pasal 5 ayat (1) UU No 30 Tahun 1999.
Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase yang dimaksud dalam pasal ini yaitu sengketa yang tidak dapat diadakan perdamaian. Hal-hal tertentu sebagaimana yang dimaksud pada ayat tersebut di atas adalah apabila terdapat unsur pidana pada sengketa tersebut.
Arbiter
Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase untuk memberi putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.
Tentunya tidak setiap orang dapat menjadi arbiter, untuk dapat menjadi arbiter pada lembaga arbitrase harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan pada Pasal 12 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 sebagai berikut :
a. Cakap melakukan tindakan hukum
b. Berumur paling rendah 35 tahun
c. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan sederajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa.
d. Tidak mempunyai kepentingan financial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase; dan
e. Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun.
Persyaratan ini bersifat mutlak, dalam arti harus dipenuhi oleh mereka yang berkeinginan menjadi arbiter di lembaga arbitrase. Namun, tidak semmua orang bisa menjadi Arbiter meskipun telah memiliki kualifikasi yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999.
Hal ini dianggap penting karena seorang arbiter haruslah mereka yang independen, dalam ari tidak memiliki ikatan tertentu dengan institusi pemerintah seperti Hakim, jaksa, Panitera dan pejabat peradilan lainnya.hal ini dimaksudkan agar terjamin adanya objektifitas dalam pemeriksaan serta pemberian putusan oleh arbiter atau majelis arbiter.
Pembatasan ini dilakukan karena kedudukan hakim, jaksa dan panitera, dan pejabat peradilan lainnya adalah sebagai pejabat public dan jabatan tersebut berkaitan secara langsung dengan pemerintah sedangkan lembaga arbitrse bukanlah lembaga yang dimiliki oleh pemerintah, sehingga sudah tepat apabila orang-orang yang memiliki jabatan tersebut tidak diperbolehkan untuk menjadi arbiter.
Seorang arbiter dipilih sendiri oleh para pihak yang akan melakukan penyelesaian melalui arbitrase, apabila para pihak tersebut kesulitan dalam memilih seorang arbiter maka ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU No 30 Tahun 1999 menyebutkan, Ketua Pengadilan Negeri dapat menunjuk seorang arbiter atau majelis arbiter.
Penunjukan arbiter dilakukan dengan cara berikut :
a. Arbiter Tunggal. Penunjukkan seseorang sebagai arbiter tunggal harus merupakan persetujaun dari pemohon dan termohon. Apabila pemohon dan termohon tidak mencapai kata sepakat, penunjukkan arbiter tunggal di tetapkan oleh BAPMI (Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia).
b. Majelis Arbitrase. Pemohon dan termohon menunjuk arbiternya masing-masing selanjutnya kedua arbiter tersebut memilih arbiter ketiga sebagai Ketua Majelis yang di tetapkan oleh BAPMI (Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia)

Contoh Kasus
Hiruk pikuk perkara proyek Depo Bahan Bakar Minyak (BBM)Pertamina dib ala raja, tanggerang. Ternyata pernah menjadi bagian pekerjaan amir syamsudin. Pengacara senior yang boleh dibilang sedang berada di peuncak kariernya itu, sejak sebulan silam, amir dia ngkat menjadi menteri hokum dan hak aszasi manusia RI, sempat menangani perkara tersebut sewaktu ia masih pengacara. Amir tercatat menjadi kuasa hokum pertamina pada tahun 2007 sewaktu BUMN migas itu menjadi proses arbitrase di Badan Arbitrase Negara Indonesia (BANI)

Yang menjadi soal, beberapa tahun kemudian, amir ternyata mendampingi sandiaga Uno, pemilik PT. Pandan Wangi sejahtera (PWS), ketika Sandiaga dilaporkan dalam kasus pidana penipuan ke Polda Metro Jaya, Kasus yang menimpa sandiaga juga terkait dengan proyek Depo BBM Balaraja. Dan sewaktu menjalani proses arbitrase di BANI, beberapa tahun silam itu, ketika Amir mendandampingi pertamina, yang di hadapi pertamina dan Amir adalah PWS yang di kuasai sandiaga Uno itu juga.

Jejak amir ketika mendampingi pertamina di BANI terlihat dari putusan BANI nomor 247 tahun 2007 yang menyatakan Pertamina wajib membayar ganti rugi kepada PWS akibat gagalnya proyek Depo BBM Balaraja. Di sana di nyatakan yang mewakili pertamina adalah kantor pengacara Amir syamsuddin. Lalu, surat yang di kirim Amir kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum pada 6 Januari 2011 menegaskan bahwa ia menjadi pengacara Sandiaga. Dalam surat terkahir itu, Amir mohon perlindungan untuk kliennya yang sempat di cekal oleh polisi.

Johnson panjaitan, sekretaris jendral asosiasi Advokat Indonesia, menilai, diduga kuat ada benturan kepentingan yang dilakukan Amir Syamsuddin dengan menjadi pengacara Sandiaga pada 2011, setelah Amir membela pertamina untuk melawan PWS pada 2007. “padahal urusan ganti rugi antara pertamin dengan PWS belum berakhir” katanya.
Masrin tarihoran, pengacara dari kantor hokum Tarihoran & Partners juga punya cerita. Masrin bilang, sebelum menjadi pengacara pertamina dalam arbitrase melawan PWS yang dikuasai sandiaga Uno, di tahun 2007. Amir juga menjadi pengacara perusahaan sandiaga yang lain, PT. adaro Indonesia, dalam perkara melawan Group RGM. “jadi, amir menjadi pengacara Sandiaga di satu perkara, lalu menjadi pengacara lawannya di perkara lain,” terang Masrin.

Bambang soesatyo, anggota Komisi III DPR juhga menilai, ada yang janggal dari tampilnya amir sebagai pengacara Sandiaga Uno, setelah sebelumnya Amir menjadi pengacara pertamina. “ini jelas bisa menimbulkan benturan kepentingan,” katanya.

Kasus benturan kepentingan yang dilakukan oleh seorang pengacara pernah mencuat tatkala muncul sengketa antara dua lawyer kawakan: Hotman Paris Hutapea dan Todung Mulya Lubis. Hotman mengadukan Todung ke Majelis Kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dengan tudingan telah melakukan benturan kepentingan dalam kasus Sali Group versus Garuda Pancaarta. Hotman menyatakan, beberapa tahun lalu, Todung menjdai pengacara pemerintah ketika pemerintah menjual eks asset salim di Lampung ke garuda Pancaarta. Belakangan, todung menjadi pengacara Group salim sewaktu menghadapi garuda pancaarta yang diwakili hotman.

Majelis kehormatan daerah Peradi DKI Jakarta kemudian memutuskan, memang terjadi benturan kepentingan yang dilakukan Todung Mulya Lubis, kendati ada jeda waktu ketika Todung mewakili pemerintah dan mewakili salim. Peradi lalu memberhentikan secara tetap Todung Mulya Lubis sebagai Advokat, namun Todung mengajukan banding terhadap putusan tersebut ke dewan Kehormatan Perad pusat.

Acara Pemeriksaan Arbitrase
Proses penyelesaian sengketa di lembaga arbitrase hampir sama dengan proses penyelesaian sengketa di pengadilan negeri, yaitu adanya prosedur beracara. Namun, proses beracara di lembaga arbitrase jauh lebih sederhana.
Arbitrase adalah pemeriksaan sengketa yang bersifat tertutup dan hanya dapat dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa dan kuasanya. Hal ini lebih menegaskan sifat kerahasiaan penyelesaian arbitrase. Pemeriksaan perkara secara arbitrase berbeda dengan acara pemeriksaan pada Pengadilan Negeri.
Perbedaan-perbedaan itu antara lain:
a. Adanya jaminan kerahasiaan sengketa para pihak
b. Dapat terhindar dari keterlambatan yang diakibtakan karena hal procedural dan administrative
c. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan.
d. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara sederhana saja ataupun prosedur langsung dapat dilaksanakan.
e. Adanya jangka waktu yang pasti yaitu 180 hari (Pasal 48 ayat (1)).tetapi dapat diperpanjang apabila disepakati oleh para pihak terlebih dahulu.

Para pihak dalam suatu perjanjian yang tegas dan tertulis, bebas untuk menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU No 30 Tahun 1999. Hal-hal yang dilakukan oleh pemohon dan termohon arbitrase adalah :
a. Pemohon membuat surat tuntutan kepada arbiter atau majelis arbiter
b. Arbiter atau majelis arbiter lalu memberikan salinan atas tuntutan tersebut kepada termohon.
c. Jawaban termohon yang diterima arbiter atau majelis arbiter diteruskan kembali kepada pemohon.
d. Arbiter atau majelis arbiter lalu memerintahkan para pihak hadir pada sidang pertama.
e. Jawaban atas tuntutan yang diajukan termohon dapat sekaligus dijadikan tuntutan balasan oleh termohon. Tuntutan balasan tersebut akan diperiksa oleh arbiter atau majelis arbiter bersama-sama dengan pokok perkara.
f. Pemohon dapat melakukan pencabutan permohonan tersebut apabila belum ada jawaban dari termohon atas tuntutanya. Sebaliknya, apabila termohon sudah memberikan jawabab atas tuntutan dari pemohon, pemohon tidak dapat lagi memcabut tuntutannya.
g. Pemohon hanya dapat mengubah atau menambah surat tuntutannya apabila penanbahan atau perubahan tuntutan tersebut mendapat persetujuan dari termohon dan hanya merupakan hal yang bersifat fakta bukan hal-hal yang menjadi dasar dari permohonan.
h. Apabila pihak termohon tidak datang pada sidang arbitrase, termohon akan dipanggil sekali lagi. Konsekuensi atas tidak hadirnya termohon pada sidang arbitrase adalah ditundanya sidang tersebut, tetapi setelah dipanggil secara patut dan tetap saja tidak datang maka sidang diteruskan dan akibatnya tuntutan pemohon arbitrase akan dikabulkan.
i. Apabila pemohon yang tidak hadir pada hari pertama sidang, maka permohonan arbitrase dinyatakan gugur dan sidang arbitrase dinyatakan selesai.
j. Apabila para pihak semuanya hadir, arbiter atau majelis arbiter mengusahakan perdamaian para pihak dahulu, jika berhasil damai maka dibuat akta perdamaian.
k. Sebaliknya apabila tidak tercapai perdamaian, maka arbiter atau majelis arbitrase akan memeriksa pokok sengketa yang terjadi diantara para pihak.

Saksi dan Saksi Ahli
Pada penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase, tuntutan atau jawaban atau suatu tuntutan berdasarkan hokum dan fakta-fakta. Para pihak harus dapat menguatkan dasar hokum dan fakta-fakta yang diajukan dengan mengajukan saksi.
Saksi dalam hal ini adalah mereka yang mengetahui secara langsung pasti peristiwa yang terjadi. Saksi dapat dilibatkan pada sengketa arbitrase yang sedang diperiksa hanya apabila diperintahkan oleh arbiter, majelis arbitrase atau permintaan para pihak.
Saksi atau saksi ahli yang akan memberikan keterangan wajib disumpah terlebih dahulu. Keterangan yang diberikan oleh saksi ahli dapat diberikan secara tertulis kepada arbiter atau majelis arbitrase. Terhadap keterangan tertulis yang disampaikan oleh saksi ahli, arbiter atau majelis arbitrase akan meneruskan berupa salinan kepada para pihak. Saksi ahli yang telah memberikan keterangan secara tertulis dapat diminta hadir pada persidangan untuk didengar keterangannya.
Pendapat dan Putusan
Arbiter atau majelis arbitrase dalam memutuskan sengketa tidak hanya berdasarkan pada argumen-argumen atau fakta-fakta yang diajukan para pihak, tetapi juga berdasarkan pendapat saksi dan saksi ahli.
Arbiter atau majelis arbitrase menganggap bahwa segala keterangan dari saksi-saksi dan dari para pihak yang didukung oleh bukti-bukti dinilai cukup, arbiter atau majelis arbitrase dapat memutuskan untuk menutup pemeriksaan dan kemudian menetapkan sidang untuk mengucapkan putusan arbitrase.
Putusan dari lembaga arbitrase mempunyai mempunyai kekuatan mengikat dan bersifat final sehingga secara yuridis meniadakan hak dari masing-masing pihak yang bersengketa untuk mengajukan banding atau upaya hukum lainnya.
Dalam putusan arbitrase dicantumkan jangka waktu terhadap pelaksanaan putusan yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah pemeriksaan atas sengketa tersebut ditutup dan dalam jangka 14 hari setelah putusan diterima oleh para pihak. Hal ini akan memberikan kepastian bagi para pihak yang bersengketa untuk menjalankan putusan arbitrse tersebut.
Pelaksanaan Putusan Arbitrase
Setelah pemeriksaan sengketa arbitrase selesai dilakukan dan putusan telah diberikan oleh arbiter atau Majelis arbitrase, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan dari putusan arbitrase tersebut. Pelaksanaan putusan arbitrse terdiri atas dua jenis sebagai berikut :
1. Putusan arbitrase nasional
2. Putusan dari arbitrase internasional.

Sebelum putusan dari arbitrase nasional dilaksanakan,langkah pertama yang harus dilakukan adalah, mendaftarkan putusan arbitrase tersebut ke Panitera Pengadilan Negeri. Putusan arbitrase apabila tidak didaftarkan ke Pengadilan Negeri putusan arbitrase itu tidak dapat dilaksanakan.
Putusan arbitrase tersebut meskipun bersifat final dan mengikat para pihak, ada kemungkinan salah satu pihak tidak berkenan melaksanaknnya dan untuk mengantisipasinya, Pasal 61 UU No 30 Tahun 1999 memberikan ketentuan bahwa,
“Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa”.
Sedangkan terhadap putusan dari arbitrase internasional, yang berwenang untuk menangani masalah pengakuan dan pelaksanannya adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan hanya dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia.
Ketua Pengadilan Negeri memiliki hak menolak atau menerima permohonan pelaksanaan putusan arbitrase, apabila permohonan diterima oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pihak yang tidak bersedia untuk menerima pelaksanaan putusan arbitrase tersebut tidak dapat mengajukan banding atau kasasi. Sebaliknya, apabila permohonan tersebut di tolak oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan terhadap penolakan tersebut pihak pemohon dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
Setelah permohonan tersebut diterima, Mahkamah Agung akan memutuskan akan menerima atau menolak permohonan tersebut. Terhadap putusan yang diberikan oleh Mahkamah Agung, tidak dapat diajukan upaya perlawanan misalnya peninjauan kembali.
Pelaksanaan putusan arbitrase membutuhkan pengadilan agar putusan arbitrase tersebut dapat dieksekusi dan pada umumnya pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa kembali putusan arbitrase. Hal ini bertentangan dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah (SEMA No 8 Tahun 2008) yang pada angka 4 menyebutkan bahwa ;
“Dalam hal putusan badan arbitrase syariah tidak dilaksanakan secara sukarela, maka putusan tersebut dlaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan yang berwenang atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa”.
SEMA No 8 Tahun 2008 di atas bertentangan dengan sifat dari arbitrase itu sendiri, menyadari hal tersebut Mahkamah Agung RI pada tahun 2010 mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 8 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa angka 4 SEMA No 8 tahun 2008 tidak berlaku sehingga para pihak tidak perlu khawatir sengketa merekA yang diselesaikan melalui BASYARNAS tidak dapat dijalankan oleh pengadilan Agama.

Lembaga-Lembaga Arbitrase
Berdasarkan sifatnya, arbitrase terdiri dari dua macam sebagai berikut.
a. Arbitrase Ad-hoc
Arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutus perselisihan tertentu. Oleh karena itu, keberadaan arbitrase ad-hoc bersifat insidental. Dan apabila sengketa telah diputus, arbitrase ad-hoc tersebut menjadi berakhir.

b. Arbitrase Institusional
Lembaga arbitrase yang bersifat permanen dan didirikan secara resmi yang menjalankan peran dan fungsinya sebagai lembaga yang bergerak dibidang penyelesaian perselisihan di luar pengadilan. Arbitrase institusionalterdiri atas beberapa jenis sebagai berikut:
1. Arbitrase Institusional Nasional
Didirikan dengan bertujuan untuk kepentingan Negara dan hanya memiliki yurisdiksi diwilayah bangsa atau Negara, meskipun ruang lingkupnyanya hanya mengcakup suatu wilayah tidak tertutup kemungkinan lembaga ini juga dapat menangani sengketa yang bersifat internasional selama para pihak menghendaki.
Beberapa lembaga arbitrase institusional di Indonesia yaitu :
a. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
b. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI)
c. Badan Arbitrase Syariah Indonesia (BASYARNAS)
Sedangkan beberapa arbitrase institusional yang bersifat nasional yang ada di luar wilayah Indonesia yaitu :
a. The japan Commercial Arbitration Association
b. The American Arbitration Association)
c. The Nederlands arbitrage Institute

2. Arbitrase Institusional Internasional.
Lembaga arbitrase yang menagani sengketa terhadap masalah tertentu dengan para pihak adalah pihak yang berbeda kewarganegaraan, seperti (ICC,ICSID dan UNCITRAL)
3. Arbitrase Institusional Regional.
Lembaga Arbitrase yang menangani sengketa untuk wilayah atau kawasan tertentu. Arbitrase jenis ini didirikan dengan dasar bahwa Negara ketiga atau Negara berkembang sering dalam posisi lemah karena arbitrase internasional pada umumnya, dianggap lebih memihak kepada Negara maju.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s