galian c di kota ternate

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Manusia sangat berperan terhadap lingkungan dan berpengaruh pada lingkungan hidup sekitarnya. Dalam rangka manusia itu memenuhi kebutuhan hidupnya baik sandang, pangan, maupun papan/perumahan. Tumbuh berkembangnya pemikiran manusia berkaitan dengan perkembangan teknologi yang dapat membawa dampak negatif maupun positif terhadap lingkungan hidup.
Dari sudut pemakaian, sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui harus di pakai secara bijaksana. Hasil yang di peroleh dari sumber daya alam ini perlu di pakai untuk di perbarui landasan pembangunan daerah yang bersangkutan. Sumber alam yang bisa di perbarui harus di kelola menurut pola yang tidak mengindahkan kelestarian sumber daya alam. Salah satu contoh sumber daya alam kita adalah bahan-bahan galian yang terkandung dalam bumi Indonesia. Pertambangan bahan-bahan galian ini diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan. Bagian Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 disebutkan bahwa pembagian bahan-bahan galian terdiri dari :
1. Golongan bahan galian yang strategis atau golongan A berarti strategis untuk pertahanan dan keamanan serta perekonomian Negara. Seperti ; minyak bumi, aspal dan lain-lain.
2. Golongan bahan galian vital atau golongan B berarti menjamin hajat hidup orang banyak seperti ; emas, besi, pasir besi, dan lain-lain.
3. Golongan bahan yang tidak termasuk dalam golongan A dan B yakni ; galian C yang sifatnya tidak langsung memerlukan pasaran yang bersifat internasional, seperti nitrat, asbes, batu apung, batu kali, pasir, tras, dampal dan lain-lain.
Pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup. Masalah pertambagan disini dimaksudkan sebagai usaha pemanfaatan bumi, air dan kekayaan alam yang meliputi eksplorasi,eksploitasi, pengolahan pemurnian, pengangkutan dan penjualan.
Kawasan Maluku Utara merupakan daerah kepulauan yang memiliki potensi strategis dari aspek kekayaan sumber daya alam (SDA). Perencanaan pengelolaan dan Pemanfaatan bahan-bahan galian C Di Provinsi Maluku Utara mengacu pada undang-undang Nomor 11 tahun 1967, Menurut undang-undang tersebut bahan galian golongan C adalah bahan galian tidak strategis dan vital, yang pengelolaannya diberikan oleh pemerintah daerah dengan mengeluarkan surat izin pertambangan daerah.
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang persyaratan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Di Kota Ternate menyebutkan bahwa usaha penambangan ini hanya dapat di lakukan bila telah mendapatkan Surat Izin Penambangan Daerah (SIPD). Surat izin tersebut dikeluarkan Gubernur setelah mendapatkan rekomendasi dari Walikota atau Bupati serta instansi pemerintahan lain yang terkait dengan hak atas tanah dan gangguan lingkungan.
Kerusakan lingkungan Di Kota Ternate khususnya disekitar lokasi penambangan pasir sangat memprihatinkan sehingga Pemerintah daerah kota Ternate berusaha mengatasi masalah tersebut dengan mengeluarkan Surat Izin Penambangan Daerah. Maka dari itu perlu adanya usaha pelestarian lingkungan hidup untuk menghindari kerusakan lingkungan hidup dari Pemerintah Daerah Kota Ternate dan Pengusaha Pertambangan Pasir maupun masyarakat sekitar.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah di rumuskan sebagai berikut :
1. Apakah persyaratan yang harus di tempuh dalam permohonan penerbitan surat izin penambangan daerah?
2. Bagaimana pelaksanaan Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan terhadap usaha penambangan bahan galian golongan C?
3. Bagaimana dampak penambangan bahan galian golongan C terhadap masyarakat Di Kota Ternate?
4. Upaya apakah yang telah di lakukan oleh pemerintah daerah untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup akibat adanya penambangan?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang ada maka penelitian ini bertujuan:
a. Untuk Mengatahui persyaratan yang harus di tempuh dalam permohonan penerbitan surat izin penambangan Daerah.
b. Untuk mengetahui pelaksanaan Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan terhadap usaha penambangan bahan galian golongan C.
c. Untuk mengetahui dampak penambangan bahan galian golongan C terhadap masyarakat Di Kota Ternate.
d. Untuk mengetahui upaya yag telah di lakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup akibat adanya penambangan.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengembangan Wilayah
Wilayah merupakan suatu sistem atau organisme yang bersifat dinamis, didalamnya terdapat interaksi antara sumberdaya alam, sumberdaya buatan, sumberdaya manusia dan kegiatan usaha. Pengembangan wilayah merupakan upaya membangun dan mengembangkan suatu wilayah berdasarkan pendekatan spasial dengan mempertimbangkan aspek sosial-budaya, ekonomi, lingkungan fisik dan kelembagaan dalam suatu kerangka perencanaan dan pengelolaan pembangunan yang terpadu. Hal senada juga diungkapkan Nugroho dan Dahuri bahwa perumusan suatu kebijakan ekonomi dan program pembangunan harus mempertimbangkan aspek wilayah, lingkungan dan sosial sebagai satu kesatuan sehingga tercapai kesejahteraan yang optimal dan berkelanjutan.
Salah satu konsep pengembangan wilayah yang dikemukakan oleh Mangiri dan Widiati adalah pengembangan wilayah berbasis sumberdaya. Konsep tersebut digunakan karena kuantitas dan kualitas sumberdaya yang dimiliki satu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya. Maka, konsep ini dapat dilaksanakan dengan beberapa pilihan strategi berikut ini:
a. Pengembangan wilayah berbasis input, tetapi surplus sumberdaya manusia.
b. Pengembangan wilayah berbasis input, tetapi surplus sumberdaya alam.
c. Pengembangan wilayah berbasis sumberdaya modal dan manajemen.
d. Pengembangan wilayah berbasis seni, budaya dan keindahan alam
e. Pengembangan wilayah berbasis penataan ruang (lokasi strategis)
Konsep pengembangan wilayah berbasis ekologi merupakan suatu konsep yang memperhatikan aspek ekologis dalam perencanaan wilayah. Seberapa besar wilayah yang harus “dimanfaatkan” atau “disisakan” untuk kepentingan ekologis. Mana saja fungsi ekologis yang tetap harus dipertahankan serta bagaimana peran dan fungsi masing-masing ruang ditinjau dari aspek ekologis. Konsep pembangunan yang ekologis dapat dilakukan melalui :
a. Preservasi lingkungan alam, memanfaatkan dan memanfaatkan kembali material, energi, air seefisien mungkin dan meminimalkan limbah.
b. Penggunaan sumberdaya yang dapat diperbaharui dan bersih melalui ekstraksi dan pengolahan.
c. Preservasi dan memperluas pilihan untuk masa kini dan mendatang melalui penyediaan informasi dan alternatif disain yang mendorong penggunaan sumberdaya, teknologi dan metode yang berkelanjutan dan sesuai dengan lingkungan dan budaya setempat.
B. Potensi Wilayah Sumberdaya
Sumberdaya adalah sesuatu yang mempunyai daya, yaitu kemampuan atau kapasitas untuk berbuat, kata lainnya adalah energi. Tetapi kata energi ini sekarang lebih banyak digunakan untuk mengatakan tenaga atau kekuatan. Bahasa Inggris memberi istilah “resources” untuk sumberdaya yang mempunyai beberapa perumusan definisi. Salah satunya berbunyi: “kapasitas untuk mengambil keuntungan dari kesempatan, atau untuk membebaskan diri dari kesulitan” .
Adapun karakteristik lokasi dan kesesuaian lahan untuk kawasan pertambangan golongan bahan galian C adalah:
1). Bahan galian terletak di daerah dataran, perbukitan yang bergelombang atau landai {kemiringan lereng antara (0° – 17°), curam (17° – 36°) hingga sangat curam (>36°)}, pada alur sungai, dan cara pencapaian;
2). Lokasi tidak berada di kawasan hutan lindung;
3). Lokasi tidak terletak pada bagian hulu dari alur-alur sungai (yang umumnya bergradien dasar sungai yang tinggi);
4). Lokasi penggalian di dalam sungai harus seimbang dengan kecepatan sedimentasi;
5). Jenis dan besarnya cadangan/deposit bahan tambang secara ekonomis menguntungkan untuk dieksplorasi;
6). Lokasi penggalian tidak terletak di daerah rawan bencana alam seperti gerakan tanah, jalur gempa, bahaya letusan gunung api, dan sebagainya. Adapun kriteria teknis untuk kawasan pertambangan golongan bahan galian C adalah:
(a). Kegiatan penambangan tidak boleh dilakukan di kawasan lindung
(b). Kegiatan penambangan tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan;
(c). Lokasi tidak terletak terlalu dekat terhadap daerah permukiman.
C. Sumberdaya Pasir
Pasir (sand) merupakan salah satu jenis butiran tanah (soil). Suripin (2002) menyatakan bahwa pasir merupakan salah satu partikel tanah. Tanah yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan salah satu material yang penting dalam kegiatan konstruksi, sehingga sifat-sifat masing-masing bahan sangat penting untuk membedakan bahan yang satu dengan yang lainnya. Secara umum tanah terdiri dari tiga bahan, yaitu butiran tanah itu sendiri, serta air dan udara yang terdapat dalam ruangan antara butir-butir tersebut .
Erosi merupakan proses alamiah yang tidak bisa atau sulit untuk dihilangkan sama sekali atau tingkat erosinya nol, khususnya untuk lahan-lahan yang diusahakan untuk pertanian. Tindakan yang dapat dilakukan adalah mengusahakan supaya erosi yang terjadi masih di bawah ambang batas yang maksimum (soil loss tolerance), yaitu besarnya erosi yang tidak melebihi laju pembentukan tanah. Secara teoritis, adalah sangat sulit atau bahkan tidak mungkin untuk menentukan batas toleransi kehilangan tanah yang dinyatakan sebagai kondisi 31 di mana laju kehilangan tanah sebanding dengan laju pembentukan tanah .
Ada dua penyebab utama pada tahap pertama dan kedua dari proses terjadinya erosi, yaitu tetesan butir-butir air hujan dan aliran permukaan. Tetesan-tetesan butir air hujan yang jatuh ke atas tanah mengakibatkan pecahnya agregat-agregat tanah tersebut, sebab tetesan butir hujan tersebut memiliki energi kinetik (Ek) yang cukup besar. Intensitas hujan yang lebih besar dapat membentuk butir-butir tetesan hujan yang lebih besar lagi dan mengakibatkan aliran air di permukaan lebih banyak .
D. Kegiatan Penambang Pasir
Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa sumberdaya pasir merupakan salah satu bahan baku yang penting bagi kegiatan konstruksi dalam suatu pembangunan wilayah. Oleh sebab itu, permintaan sumberdaya pasir semakin meningkat seiring pesatnya kegiatan pembangunan. Sumberdaya pasir diperoleh melalui kegiatan penambangan pasir. Umumnya kegiatan penambangan tersebut dilakukan di sekitar pantai atau di sekitar DAS. Hal ini disebabkan jumlah pasir yang tersedia cukup banyak yang merupakan hasil sedimentasi dan relatif lebih mudah proses pengambilannya.
Teknik pertambangan bahan galian golongan C sering disebut dengan istilah “Quarry”, yaitu sistem penambangan terbuka yang digunakan untuk menggali bahan galian industri (Pleider, 1972 dalam Parinussa, 2002). Quarry dapat menghasilkan material atau produk dalam bentuk baik “broken rock” maupun dimensional stone.
Secara keseluruhan, proses produksi dalam Quarry menurut Boky (1967) terdiri dari lima langkah, yaitu:
1) Menyiapkan site/lahan atau tempat untuk lokasi penambangan.
2) Mengeringkan dan mencegah masuknya air ke dalam site (dewatering).
3) Membuat akses atau jalan masuk menuju lokasi penambangan dengan investasi permanen yang diperlukan.
4) Membersihkan bahan lain yang melekat pada bahan yang ditambang (stripping).
5) penggalian mineral/bahan galian (mineral excavation).
Dalam kegiatan penambangan pasir, proses kegiatan penambangan pasir juga memberikan dampak kepada lingkungannya baik berupa dampak negatif maupun dampak positif. Oleh sebab itu dampak yang mungkin timbul akibat kegiatan penambangan pasir juga perlu diperhatikan dalam manajemen penambangan.
E. Masalah Lingkungan dari Penambangan Pasir
Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa kegiatan pertambangan merupakan salah satu kegiatan yang mempunyai potensi dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Demikian pula dengan kegiatan penambangan bahan galian golongan C. Lokasi quarry yang baik selalu berada di tempat lain yang jauh dari pengguna (Sulistijo, 1998). Menurut Sulistijo (1998) ada beberapa permasalahan lingkungan yang muncul akibat dari quarry, dengan asumsi bahwa lokasi quarry sudah dipilih berdasarkan kondisi site yang baik, yaitu:
a. Visual impact bentang alam dari quarry dan fasilitas pendukungnya. Misalnya hilangnya pohon-pohonan, adanya bench, dan sebagainya.
b. Debu dari lalu-lintas. Masalah ini makin meningkat pada waktu musim kering dan berangin serta tidak adanya usaha penyiraman jalan.
c. Gangguan suara truk.
d. Pencemaran air tanah terjadi karena adanya buangan oli ataupun bahan kimia lainnya ke pit atau pun open joint yang dekat muka air tanah.
e. Volume lalu lintas naik di sepanjang jalan desa, kota dan umumnya dilalui oleh truk dengan muatan yang berlebihan sehingga menimbulkan kerusakan jalan, keamanan, kebisingan, lumpur di jalan, dan sebagainya.
f. Penentuan dan pemakaian dari ruang kosong setelah operasi penambangan selesai.
Masalah lingkungan dari kegiatan penambangan pasir memerlukan penanganan yang tepat supaya kerusakan lingkungan yang sudah terjadi tidak bertambah parah. Hal ini juga penting bagi keberlanjutan kegiatan penambangan pasir itu sendiri. Kenyataannya, perubahan roman muka bumi yang disebabkan oleh pertambangan terbuka dapat mempengaruhi keseimbangan lingkungan (Sudradjat, 1999).
Secara umum ada 3 cara untuk mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatan lahan yaitu :
a. Pemerintah menyediakan prasarana agar terjadi proses pengembangan yang searah dengan penyediaan prasarana tersebut.
b. Pemerintah tidak melakukan pembangunan, tetapi mendorong swasta untuk melakukan pembangunan.
c. Pemerintah melakukan perencanaan dampak prasarana dan sarana, yaitu memperkirakan berbagai dampak yang terjadi dan merencanakan langkah-langkah terpadu untuk mengendalikan atau memanfaatkan dampak tersebut.
Beberapa perangkat pengendalian pemanfaatan lahan yang diterapkan dan telah memiliki dasar hukum adalah :
a. Mekanisme Perizinan
Mekanisme perizinan merupakan penerapan dari prinsip pencegahan (preventif) berbagai izin dan persyaratan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang telah diatur, baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah, misalnya persetujuan prinsip, izin lokasi, Surat Izin Usaha (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Gangguan (HO) dan AMDAL. Mekanisme perijinan ini digunakan sebagai wujud dari pengendalian perubahan pemanfaatan lahan menjadi lahan pertambangan.
b. Pencabutan Ijin
Berdasarkan Ps. 37 UU No.26/2007, ijin pemanfaatan ruang (tempat usaha, lokasi mendirikan bangunan) yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan dapat dinyatakan batal (atau dicabut) oleh kepala daerah yang bersangkutan. Pembatalan ijin ini dapat dimintakan penggantian yang layak bila dapat dibuktikan ijin tersebut telah diperoleh dengan itikad baik. Pencabutan ijin yang tidak sesuai ini merupakan penerapan dari prinsip penyembuhan (curative). Tindakan yang lebih moderat adalah dengan menghentikan pembangunan untuk dievaluasi. Hasil evaluasi dapat berupa pencabutan ijin, atau bentuk penertiban lainnya yang lebih ringan. Mekanisme pencabutan ijin ini digunakan sebagai wujud dari pengendalian perubahan pemanfaatan lahan menjadi lahan pertambangan.
c. Insentif dan Disinsentif
Dalam hal perubahan pemanfaatan lahan, berdasarkan Ps. 38 UU No. 26/2007, supaya pelaksanaan pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW dapat diberikan insentif dan/atau disinsentif oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. Insentif merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, berupa: Keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham; Pembangunan serta pengadaan infrastruktur; Kemudahan prosedur perizinan; dan/atau Pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.
Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, berupa: Pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan/atau Pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti. Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak masyarakat.
Insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh:
a. Pemerintah kepada pemerintah daerah;
b. Pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan
c. Pemerintah kepada masyarakat.
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Dan Sumber Data
1. Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi jenis data primer maupun jenis data sekunder. Data primer yang penulis gunakan adalah data yang langsung didapatkan dari hasil wawancara dengan aparatur penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Ternate. Data sekundernya yakni segala jenis data yang dapat menunjang penelitian berdasarkan judul yang penulis angkat.
2. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primernya adalah hasil observasi yang dilakukan di lapangan. Adapun sumber data sekundernya adalah berbagai bahan analisa dari hasil studi kepustakaan.
B. Tekhnik Pengumpulan Data
Tekhnik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Studi Kepustakaan (library research)
Studi kepustakaan (library recearch), penulis gunakan dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan bahan atau data yang diperoleh melalui berbagai literatur karangan para sarjana yang berbentuk pengetahuan ilmiah, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun pengertian suatu gagasan (ide) baik dalam bentuk buku, laporan hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi dan hal lain yang tentunya berhubungan dengan permasalahan yang diangkat penulis.
2. Studi Lapangan
Pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara/interview dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai data yang dibutuhkan secara langsung yang dapat mendukung/melengkapi untuk menjawab permasalahan penulis. Wawancara/interview ini dilakukan dengan cara mengadakan tanya-jawab secara langsung dengan pihak-pihak terkait.
C. Tekhnik Analisis Data
Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan diolah dan dianalisa secara kualitatif dengan menggunaan metode deduktif. Metode deduktif yang dimaksud adalah bentuk analisa data dengan bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian disimpulkan kedalam hal yang sifatnya khusus. Metode ini digunakan apabila dari bahan hasil penelitian, terdapat hal yang penjabarannya sangat umum, namun membutuhkan kesimpulan secara khusus.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Persyaratan Yang Harus Di Tempuh Dalam Permohonan Penerbitan Surat Izin Penambang Daerah
Pemerintah Daerah Kota Ternate mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 07 Tahun 2000 tentang pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C, dan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 tahun 2003 tentang izin usaha pertambangan bahan galian golongan C.
Menurut peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2000 tersebut, mewajibkan kepada setiap usaha pertambangan bahan galian golongan C termasuk pasir, krikil, tanah timbunan dan batu untuk memiliki izin terlebih dahulu dari pejabat/instansi yang berwenang sebelum usaha penggalian pasir, krikil, tanah timbunan dan batu dilakukan.
Syarat-syarat yang harus di penuhi dalam penerbitan Surat Izin Usaha Pertambangan Daerah (SIPD) adalah sebagai berikut : pemohon harus mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah cq Badan Lingkungan Hidup, serta melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
a. Persyaratan pemilik/penguasaan atas tanah areal yang bersangkutan
b. Petah wilayah pertambangan serta peta kretek desa skala satu :10. 000
c. Rencana kerja penambangan
d. Pernyataan tenaga ahli disertai foto kopi KTP, Daftar riwayat hidup, Foto kopi ijasa terakhir dari yang bersangkutan
e. Foto kopi akte notaris pendirian badan usha yang apabila salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan bergerak dibidang pertambangan (bagi badan usaha)
f. Peta awal yang memuat situasi fotografi skala 1 : 1000 untuk luas kurang 50 HA skala 1 : 10. 000 untuk luas lebih dan 50 HA
g. Dokumen UKL dan UPL
h. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk badan usaha
i. Surat pernyataan sanggup melaksanakan reklamasi
Menurut Peraturan Daerah tersebut, hanya permohon yang lengkap yang memenuhi persyaratan yang dapat dipertimbangkan. Pemohon yang tidak lengkap dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditentukan diatas dapat dipertimbangkan dan akan ditolak apabila pemohon tidak melengkapinya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permohon SIPD.
Izin yang telah dikeluarkan mempunyai arti penting bagi pemerintah sebagai pihak yang telah mengeluarkan SIPD, sebab harus bertanggung jawab terhadap izin yang telah dikeluarkan tersebut. Menurut penjelasan umum peraturan Pemerintah Repoblik Indonesia Nomor 32 Tahun 1969 yaitu tentang pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan disebutkan bahwa izin terhadap penambangan mempunyai prinsip perlindungan dan bimbingan. Fungsi izin dari SIPD antara lain:
a. Fungsi pembinaan, dalam melaksanakan usaha penambangan pasir, krikil, tanah timbunan dan batu sangat erat kaitannya dengan sektor-sektor lainnya terutama dengan bidang pertanahan, Pengairan dan kelestarian lingkungan hidup kehutanan dan lain-lain. oleh karena itu kerja sama secara terpadu antara instansi terkait sangat diharapkan dalam proses penerbitan surat izin pertambangan terutama pasir, krikil, tanah timbunan dan batu. Dengan adanya kerja sama tersebut di harapkan terciptanya pembinaan dan penerbitan yang mantap.
b. Fungsi mengatur, mengingat fungsi SIPD mempunyai peran yang sangat penting dalam menjalankan suatu usaha di bidang pertambangan, maka perlu adanya suatu pengaturan yang tegas. Dalam hal penambangan pasir, krikil, tanah timbunan dan batu. sebelum menjalankan usaha terlebih dahulu harus mengurus izin usaha yang di kenal sebutan SIPD. Dalam mengurus SIPD tersebut pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat mengatur bagaimana cara pengambilan pasir, krikil, tanah timbunan dan batu, apakah itu dilakukan oleh rakyat perseorangan atau oleh perusahan.
c. Fungsi pengawasan, dengan adanya SIDP, maka kegiatan pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
B. Pelaksanaan Perencanaan, Pemanfaatan Dan Pengawasan Terhadap Usaha Penambangan Bahan Galian Golongan C
Pemerintah tidak memiliki pelaksanaan perencanaan terhadap pengelolaan bahan tambang galian C. hal ini disebabkan karena tidak adanya data base yang dimiliki oleh pemerintah terkait dengan potensi-potensi lahan galian C. sehingga pemerintah hanya pasif menunggu apakah ada calon penambang yang mengajukan izin atau tidak.
Sementara terkait dengan pemanfaatan, sejak tahun 2003 atau peraturan daerah bahan galian golongan C keluar sampai dengan tahun 2010 tidak ada yang dapat dimanfaatkan dari penambang. Karena memang selama itu pemerintah tidak perna mengeluarkan izin secara resmi dalam bentuk SIPD. Oleh sebab itu sejak tahun 2010 pertengahan baru keluar SIPD dimana kemungkinan terhadap izin tersebut pemerintah mendapat dana dari retribusi izin. Pada tahun 2011, pemerintah dan DPRD baru membuat peraturan daerah tentang retribusi yang dikenakan terhadap bahan galian golongan C berdasrkan volume galian, namun hal ini belum efektif.
Sedangkan pengawasan dapat dilakukan secara masing-masing dan melaporkan hasil pemantauan pengawasan kepada rapat gabungan tim terpadu tersebut. Kegiatan penambangan yang mengeksploitasi bahan galian dari perut bumi, secara langsung berarti melakukan perusakan atau merubah rona permukaan bumi untuk menghindari kerusakan dan dapat mempengaruhi tata kehidupan ekosistem dan lingkungan, baik terhadap alam sendiri maupun terhadap hewan, tumbuh-tumbuhan dan manusia perlu pengawasan yang semaksimal mungkin terhadap perusakan alam terutama perusakan dari perilaku manusia seperti penambangan bahan galian golongan C yang banyak dilakukan msyarakat.
C. Dampak Penambangan Bahan Galian Golongan C
Berbicara mengenai dampak maka dapat dikaji dari sisi yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif adalah manfaat yang ditimbulkan dari penambangan bahan galian golongan C yaitu :
1. Terserapnya tenaga kerja
2. Menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kewajiban pengusaha membayar retribusi dan iuran-iuran lain.
3. Memperlancar transportasi, karena yang tadinya jalan penduduk setempat hanya merupakan jalan setapak, maka diupayakan pengusaha untuk membuat jalan aspal agar dapat dilewati alat berat dan dump truk.
Sedangkan dampak negatif adalah berupa resiko akibat penambangan bahan galian golongan C. pada umumnya pengusaha penambangan bahan galian golongan C melakukan kegiatan penambangan baik di darat maupun di sungai keseluruhannya memakai alat berat. Dalam pemakaian alat-alat berat inilah yang mengakibatkan terdapatnya lubang-lubang besar bekas galian yang kedalamannya mencapai 3 sampai 4 meter, dan apabila bekas galian ini tidak direklamasi oleh pengusaha mengakibatkan lingkungan sekitarnya menjadi rusak. Rona awal lahan yang sebelumnya merupakan kebun tanaman budidaya seperti : jagung, pisang, bambu dan tumbuh-tumbuhan lain yang terletak di pinggiran sungai, akibat dilakukan penambangan didasar maka apabila terjadi banjir dan sungai meluap mengakibatkan tanaman-tanaman budidaya tersebut tenggelam dengan semakin melebarnya pinggiran sungai.
Di Kota Ternate terdapat lokasi-lokasi penambangan bahan galian golongan C, khususnya pasir, krikil, tanah timbunan dan batu. Pada beberapa lokasi penambangan galian golongan C tersebut merupakan daerah aliran sungai. Akibat penambangan bahan galian golongan C ini, dapat mengakibatkan terjadinya pengikisan terhadap humus tanah, yaitu lapisan teratas dari permukaan tanah yang dapat mengandung bahan organik yang disebut dengan unsur hara dan berwarna gelap karena akomulasi bahan organik lapisan ini disebut olah yang merupakan daerah utama bagi tanaman.
Lapisan olah ini tempat hidupnya tumbuh-tumbuhan dan fungsinya sebagai perangsang akar untuk menjalar ke lapisan bawah. Lapisan ini banyak digunakan oleh masyarakat untuk menyuburkan pekarangan rumahnya. Selain itu terjadi lubang-lubang yang besar akan mengakibatkan lahan itu tidak dapat dipergunakan lagi (menjadi lahan yang tidak produktif), pada saat musim hujan lubang-lubang itu digenangi air yang potensial menjadi sumber penyakit karena menjadi sarang-sarang nyamuk.
Problem ini tidak akan perna berakhir apabila penggalian bahan galian golongan C ini tidak terkendali dan terawasi. Masalah ini adalah kewajiban kita bersama untuk senantiasa memelihara lingkungan hidup yang sehat, serasi dan seimbang antara manusia dan mahluk hidup lainnya. Kewajiban memelihara lingkungan dibebankan kepada individu, badan usaha serta pemerintah. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang pengelolaan lingkungan hidup Nomor 23 Tahun 1997 menyatakan “setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengolah dan menaggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.”
Salah satu bentuk kewajiban tersebut adalah dengan membayar uang jaminan reklamasi. Pembayaran uang jaminan reklamasi dimaksudkan agar lubang bekas galian setelah penambangan dilakukan dapat ditimbun kembali. Ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup yang menyatakan “pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup adalah salah satu syrat dalam perizinan usaha penambangan (Koesnadi, 1999), maka dalam izin dimaksud harus dicantum persyaratan dan kewajiban yang berkenaan dengan penataan terhadap ketentuan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 18 ayat (3) UUPLH menyatakan : (1) Setiap usaha atau kegiatan yang menimbulkan dapak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha atau kegiatan. (2) Izin melakukan usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-Undang yang berlaku. (3) Dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan hidup.
D. Upayah Yang Telah Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Untuk Pencegahan Terjadinya Kerusakan Lingkungan Hidup
Upaya peningkatan dan penertiban serta pengamanan terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan dari usaha penambangan pasir, krikil, tanah timbunan dan batu. pemerintah mendasarkan kepada aturan-aturan yang berlaku dalam hal ini Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2003 dimana pemerintah mensyaratkan dibuatkannya Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) sebelum Surat Izin Usaha Pertambangan Daerah (SIPD) keluar, namun yang bermasalah adalah dilapangan.
Dimana semua ketentuan dalam Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) sebagian besar tidak dilaksanakan oleh penambang, kondisi ini di tunjang ketidak tegasan dan komitmen yang kuat dari pemerintah mengawasi paska penambangan sehingga terhadap hal ini, ada kelemahan pemerintah terbesar. Pemerintah memang telah beberapa kali bekerja sama dengan penambang sebagai contoh menanam pohon untuk mengganti vegetasi tapi itu dalam jumlah kecil dan tidak sebanding dengan luasan penambangan.
Dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang otonomi daerah, maka daerah diserahkan kewenangan dalam mengelolah Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan dalam upaya menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) namun demi upaya menaikan PAD dengan dalih pembangunan ekonomi yang berorientasi pada laju pertumbuhan yang tinggi tersebut, tanpa memperhatikan aspek keseimbangan lingkungan, maka cepat atau lambat pada gilirannya akan terjadi penurunan kualitas lingkungan dan penyusutan keanekaragaman Sumber Daya Alam serta akan menyulitkan upaya pemulihan kerusakan lingkungan kedepan.
Prioritas utama dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah mengatasi dampak kerusakan lingkungan dan penyusutan Sumber Daya Alam (SDA) yang berakibat menurunnya kualitas lingkungan hidup, hal tersebut sebagaimana kita ketahui bahwa SDA sebagaai salah satu faktor produksi dan merupakan bagian yang mutlak diperlukan serta tidak dapat dipisahkan dari pembangunan. Untuk itu, pemanfaatan SDA dalam pelaksanaan pembangunan harus dilakukan secara terencan dan bertanggung jawab agar hasilnya tidak sampai berpengaruh terhadap keseimbangan lingkungan.
Ternate sebagai Pulau Vulkonologis (Guning berapi) yang masih aktif, umumnya memiliki banyak nutrisi untuk mempertahankan kesuburan tanah. keseburun tanah dapat hilang karena menipisnya nutrisi tanaman yang mempengaruhi produksi pertanian serta kapasitas air tanah. Kapasitas air tanah menurun jika terjadi penggundulan, penambangan bahan galian golongan C dan penggalian sumur air dalam. Esensi tanah menjadi faktor penting bagi kehidupan manusia dan makluk lainya yang dalam kelangsungan hidupnya tidak dapat terlepas dari keberadaan tanah.
Tanah yang subur dapat rusak karena erosi. Erosi secara alamia berjalan lambat dan seimbang dengan pembentukan tanah yang baru, tetapi kegiatan manusia seperti penembangan hutan, pengundulan tanah apalagi penambangan, dapat mempercepat erosi ini. Tanah sebagai sumber daya alam yang bersifat alamiah dan berguna bagi kehidupan kita dapat bersifat potensi atau faktuil. Sumber daya alam yang terdapat dalam jumlah yang besar dan bersifat vital, sering kita abaikan hingga pada suatu ketika kita merasakan kelangkaanya oleh karena pemakaian yang kelebihan ataupun kita terlanjur merusakanya.
Mempertimbangkan gambaran kondisi fisik lingkungan dikawasan penambnagan galian pasir, tanah timbunan dan batu di Kota Ternate oleh (penambang) pihak pemilik/pengelolah bahan galian C, maka telah terjadi perubahan struktur tanah dan perusakan bentangan kawasan dan endapan air bawah yang sangat memprihatinkan. Alasan yang sering di ajukan terhadap praktek perusakkan lingkungan selain tuntutan kebutuhan ekonomi ,juga adalah kealpaan manusia untuk mengenal bahwa ia sendiri adalah bagian dari alam, manusia terus menerus mengekploitasi alam, manusia hendaknya membalikkan kecenderungan arah tersebut dengan lebih mempelajari (mengupayakan) keseimbangan ekosistem. Komponen dalam suatu ekosistem adalah, tanaman, hewan, manusia, tanah dan iklim. Komponen ini saaling mempengaruhi dan berjalan beriring atas sunahtullah yang berlaku.
Peningkatan pembangunan jika tidak di imbangi dengan ketersediaan sumber daya alam adalah merupakan permasalahan mendasar dan perlu segera di solusikan penangananya. Usaha pertambangan bahan galian golongan C merupakan juga potensi kota yang hingga sejauh ini belum di tangani seruis, padahal keberadaanya ikut melayani dan menyelesaikan sebagian dari tanggungjawab pemerintah dalam penyediaan material pembangunan yang primerier sebagai kebutuhan masyarakat kota. Pembangunan harus berjalan seiring dengan pelestarian pengelolaan unsur tanah dengan pengharapan anak cucupun dapat menikmati kehidupan yang sehat, maka kerusakan tanah harus segera di cegah.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian hasil pembahasan diatas tentang penambangan bahan galian golongan C khususnya pasir, krikil, tanah timbunan dan batu. Dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :
1. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penerbitan Surat Izin Usaha Pertambangan Daerah (SIPD) adalah sebagai berikut :
a. Persyaratan pemilik/penguasaan atas tanah areal yang bersangkutan
b. Petah wilayah pertambangan /peta kretek desa skala satu :10. 000
c. Rencana kerja penambangan
d. Pernyataan tenaga ahli disertai foto kopi KTP, Daftar riwayat hidup, foto kopi ijasa terakhir dari yang bersangkutan
e. Foto kopi akte notaris pendirian badan usha yang apabila salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan bergerak dibidang pertambangan (bagi badan usaha)
f. Peta awal yang memuat situasi fotografi skala 1 : 1000 untuk luas kurang 50 HA skala 1 : 10. 000 untuk luas lebih dan 50 HA
g. Dokumen UKL dan UPL
h. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk badan usaha
i. Surat pernyataan sanggup melaksanakan reklamasi
2. Pemerintah tidak memiliki pelaksanaan perencanaan terhadap pengelolaan bahan tambang galian C. hal ini disebabkan karena tidak adanya data base yang dimiliki oleh pemerintah terkait dengan potensi-potensi lahan galian C. sehingga pemerintah hanya pasif menunggu apakah ada calon penambang yang mengajukan izin atau tidak. sementara terkait dengan pemanfaatan, sejak tahun 2003 atau peraturan daerah bahan galian golongan C keluar sampai dengan tahun 2010 tidak ada yang dapat dimanfaatkan dari penambang. Karena memang selama itu pemerintah tidak perna mengeluarkan izin secara resmi dalam bentuk SIPD. Sedangkan pengawasan dapat dilakukan secara masing-masing dan melaporkan hasil pemantauan pengawasan kepada rapat gabungan tim terpadu tersebut
3. Dampak positif adalah manfaat yang ditimbulkan dari penambangan bahan galian golongan C yaitu :
a. Terserapnya tenaga kerja
b. Menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kewajiban pengusaha membayar retribusi dan iuran-iuran lain.
c. Memperlancar transportasi, karena yang tadinya jalan penduduk setempat hanya merupakan jalan setapak, maka diupayakan pengusaha untuk membuat jalan aspal agar dapat dilewati alat berat dan dump truk.
Sedangkan dampak negatif adalah berupa resiko akibat penambangan bahan galian golongan C. Pada umumnya pengusaha penambangan bahan galian golongan C melakukan penambangan baik di darat maupun di sungai keseluruhannya memakai alat berat.
4. Upaya peningkatan dan penertiban serta pengamanan terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan dari usaha penambangan pasir, krikil, tanah timbunan dan batu. Pemerintah mendasarkan kepada aturan-aturan yang berlaku dalam hal ini Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003 dimana pemerintah mensyaratkan dibuatkannya Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) sebelum Surat Izin Usaha Pertambangan Daerah (SIPD) keluar, namun yang bermasalah adalah dilapangan. Dimana semua ketentuan dalam surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL) sebagian besar tidak dilaksanakan oleh penambang, kondisi ini di tunjang ketidak tegasan dan komitmen yang kuat dari pemerintah mengawasi paska penambangan sehingga terhadap hal ini, ada kelemahan pemerintah terbesar.
B. Saran
Untuk mengatasi kerusakan yang lebih jauh dari akibat penambangan tersebut terhadap lingkungan terutama lingkungan fisik hendaknya meningkatkan pengawasan dari instansi terkait yang dilakukan secara priodik untuk mengembalikan keadaan lingkungan yang baik dan serasi perlu dilakukan reklamasi di daerah tersebut sehingga menjadi lahan yang produktif.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s