kesenjangan antara warisan dalam KUHPerdata dengan hukum islam

HUKUM WARIS
“ kesenjangan antara warisan dalam KUHPerdata dengan hukum islam ”

DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL………………………………………………………………………………………………………………..…
KATA PENGANTAR…..…………………………………………………………………………………………………………….
DAFTAR ISI…………..………………………………………………………………………………………………………………
BAB 1 PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG………………………………………………………………………………………………………
B. PERMASALAHAN…………………………………………………………………………………………………………
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. PENGERTIAN HUKUM WARIS…………..……………………………………………………………………………
B. MAKNA KEADILAN………………………………………….……………………………………………………………..
C. KERANGKA KONSEPTUAL…………………………….………………………………………………………………..
BAB III PEMBAHASAN
PENUTUP
SARAN……………………………………………………………………………………………………………………………

DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan taufik-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik. makalah dengan judul: KESENJANGAN ANTARA WARISAN DALAM KUHPerdata DENGAN HUKUM ISLAM. Tapi dalam makalah ini kami cenderung membahas mengenai perbedaan perhitungan hak waris antara laki-laki dengan perempuan (Persepektif Hukum Berkeadilan Gender)
Penyelesaian makalah ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak terutama dosen pengasuh mata kuliah ini yakni HUKUM WARIS.
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini terdapat banyak kekurangan-kekurangan. Hal ini disebabkan terbatasnya kemampuan, pengetahuan, serta pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkn guna untuk kesempurnaan makalah ini.
Semoga makalah ini bermanfaat sebagai tmnbahan perbendaharaan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa dimasa mendatang dan para pihak yang
Membutuhkan Dimasa mendatang

Ternate,…..oktober 2011
Penulis

B. PERMASALAHAN
Berdasarkan uraian di atas mengenai perbedaan perhitungan hak waris
antara laki-laki dengan perempuan maka permasalahan yang diajukan adalah
sebagai berikut:
1. Apakah ketentuan yang diatur dalam KUHPerdata dan hukum islam mengenai pembagian warisan antara laki – laki dan perempuan bisa dikatakan adil ?

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Hukum Waris
Dalam literatur hukum Indonesia sering digunakan kata “waris” atau warisan. Kata tersebut berasal dari bahasa Arab akan tetapi dalam praktek lebihlazim disebut “Pusaka”. Bentuk kata kerjanya Warastra Yasiru dan kata masdarnya Miras. Masdar yang lain menurut ilmu sasaf masih ada tiga yaitu wirsan, wirasatan dan irsan. Sedang kan kata waris adalah orang yang
mendapat warisan atau pusaka. Dalam literatur hukum arab akan ditemukan penggunaaan kata Mawaris, bentuk kata jamak dari Miras. Namun banyak dalam kitab fikih tidak menggunkan kata mawaris sedang kata yang digunakan adalah faraid lebih dahulu daripada kata mawaris. Rasullulah SAW menggunakan kata faraid dan tidak menggunnakan kata mawaris. Dalam KUH Perdata (BW) menurut Pasal 830 “Pewarisan hanya terjadi karena apabila ada kematian” . Apabila belum ada kematian maka belum terjadi warisan . Wirtyono Prodjodikoro Mengatakan “warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.” Di sini dapat diartikan bahwa pewarisan akan berlangsung apabila pewaris sudah meninggal dunia dan pewaris meninggalkan harta warisan.

1. Sebab-Sebab Kewenangan Memperoleh Hak Kewarisan
Dikala terjadi peristiwa kematian, seseorang yang meninggal dunia ada kemungkinan pada saat tersebut orang yang meninggal dunia tersebut memiliki harta. Kemudian ada ketentuan syariat bahwa orang yang telah meninggal tidak lagi dikenakan hak maupun kewajiban. Menurut
ketentuan yang telag ditetapkan oleh syariat Islam disaat kematian telah terjadi perpindahan hak atas hak milik dengan sendirinya. Dinilai dengan kenyataan sangat jarang sekali pewaris hanya
memiliki ahli waris tunggal. Biasanya pewaris memiliki banyak ahli waris, seperti suami atau istri anak laki-laki maupun perempuan ayah serta ibu. Maka dalam hukum faraid telah ditentukan dalam al-Qur’an yang mencerminkan pembagian yang terinci bagian-bagianya.
Ada sisi individual dalam ketentuan Islam mengenai siapa berwenang memperoleh hak atas harta warisan. Dalam kitab fikih yang memperoleh hak waris dibagi dalam tiga sebab. Adapun sebab-sebab memperoleh hak kewarisan adalah:

a. Garis Keturunan
Dalam Hukum hukum waris Islam orang yang berhak memperoleh harta warisan adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris Yaitu: anak, saudara, ayah , ibu
b. Karena Ikatan Perkawinan
Dalan hukum waris Islam yang berhak mendapatkan harta warisan berdsarkan berdasarkan ikatan perkawinan adalah: suami atau Istri
c. Wala
Sebab mendapatkan kewarisan berdasarkan Wala’ul ataqadah adalah hubungan yang tercipta dari tindakan seseorang pemilik budak yang memerdekakan budaknya. Kemudaian bekas budak itu mati dan meninggalkan harta warisan maka orang yang telah memerdekakan
budak tersebut berhak mendapat harta warisan dari budak yang dimerdekakan tersebut.
d. Wasiat
Hak mendapatkan warisan dalam hukum Islam karena wasiat apabila sepanjang hidupnya ahliwaris telah membuat surat wasiat yang menyatakan bahwa orang tersebut berhak mendapat hak atas harta peninggalan setelah pewaris meninggal. Sedangkan jumlah bagian dari
wasiat ini sangat dibatasi tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta warisan setelah dikurangi semua beban dan biaya.

2. Sebab-Sebab Tidak Mendapat Harta Warisan
Sebab-sebab yang menjadi penghalang mendapatkan hak atas harta warisan yang telah disepakati oleh para ulama adalah:
a. Membunuh Pewaris
berhubungan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abas maka para ulama sepakat bahwa membunuh pewaris adalah penghalang bagi ahli waris untuk mendapatkan harta warisan yang telah di tinggalkan orang yang dibunuh. Hadis tersebut berbunyi :Dari Ibnu Abas Rasullulah SAW bersabda. Siapa membunuh seseorang maka ia tidak mewaris dari orang itu sekalipun tidak
mempunyai ahli waris selainya. (HR al Baihagqiy). Kecuali karena ada hadis didalam praktek ketika khalifah Umar bin Khatab RA memutuskan perkara kewarisan harta peninggalan Ibnu Qudmah, seorang ayah karena alasan membunuh maka ia tidak diberi bagian sama sekali.
Menurut Imam Syafi’i kriteria membunuh dalam hal sebagai penghalang memperoleh hak kewarisan adalah mutlak untuk semua tindakan baik sengaja maupun tidak disengaja. Tetapi menurut Imam Hanafi ada beberapa batasan tertentu sehingga diantara tidak mengakibatkan hilangnya menerima warisan diantaranya adalah: membunuh dengan tidak langsung, yang dilakukan tetapi mempunyai hak untuk membunuh, pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak atau karena terdesak. Dalam kompilasi hukum Islam menyebutkan dalam Pasal 173 bahwa hakim bisa memutuskan adanya halangan menjadi ahli waris antara lain sebagai berikut: Dipersalahkan secara fitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau lebih berat. Ketentuan ini
tidak terdapat dalam literature Fikih secara katan yaitu Kalau melihat pendapat dari Imam Malik beliau mengatakan bahwa pembunuhan yang menjadi mawali’ul iris harus ada dalam unsur yang bermaksud dengan sengaja dan permusuhan. Termasuk mereka yang menjadi saksi palsu Berbeda Agama
Berbeda agama yang dimaksud dengan berbeda karena pewaris beragama Islam sedang yang menjadi ahli waris adalah kafir. Maka para ulama sepakat bahwa perbedaan agama menjadi penghalang, hal ini memakai dasar fari hadis Rasullilah SAW yang diriwayatkan Usamah.
Dari Usamah bin Zaid dari nabi Nuhhammad SAW bersabda : Bahwa Orang Islam itu tidak mewaris dari orang kafir dan orang kafir tidak mewaris tidak mewaris dari orang Islam 3
c. Murtad
Orang Murtad yang beralih agama yaitu yang meninggalkan agama Islam dengan kemaunya sendiri. Para ulama berpendapat menetapkan bahwa orang yang murtad, baik laki-laki maupun perempuan tidak berhak menerima warisan dari keluarganya yang beragama Islam. Demikian pula keluarga yang beragama Islam tidak berhak menerima warisan orang yang murtad.
3. Golongan Ahli Waris
Dalam hukum kewarisan Islam mengenal golongan Ahli waris yang ditinjau dari berbagai segi. Antara lain. Dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan ditinjau dari bagianya, dzawil furud dan dzawil asabah yang masing-masing bagianya ditetapkan dalam sistem pewarisan.
a. Golongan Ahli Waris Laki-laki
Di tinjau dari ahli waris laki – laki berjumlah 14(empat belas) golongan yaitu:
1) Anak laki-laki
2) Cucu laki-laki ( anak laki-laki dari anak laki-laki)
3) Bapak
4) Kakek
5) Saudara laki-laki sekandung
6) Saudara laki-laki seibu
7) Saudara laki-laki sebapak
8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki
9) Anak laki-laki dari saudara sebapak
10) Paman ( saudara laki-laki bapak yang sekandung)
11) Paman ( saudara laki-laki yang sebapak)
12) Anak laki-laki dari paman yang sebapak dengan bapak
13) Anak laki-laki dari paman yang sebapak dengan ayah
14) Suami
Apabila ahli waris tersebut semua ada maka yang berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan adalah hanyatiga saja yaitu:
1) anak laki-laki
2) bapak
3) suami
b. Ditinjau Dari Jenis Kelamin Perempuan
Ditinjau dari jenis kelamin perempuan terdiri dari 9 golongan ahli waris yaitu:
1) Anak perempuan
2) Cucu perempuan
3) Nenek( ibu dari bapak)
4) Nenek (ibu dari ibu)
5) Saudara perempuan sekandung
6) Saudara perempuan sebapak
7) Saudara perempuan seibu
8) Istri
9) Ibu
Apabila ahli waris semua ada m aka yang berhak memperoleh bagian dari harta peninggalan hanya 5 golongan saja yaitu:
1) Istri
2) Anak perempuan
3) Cucu perempuan dari dari anak laki-laki
4) Ibu
5) Saudara Perempuan Sekandung
Apabila semua ahli waris ada baik laki-laki maupun perempuan , maka yang berhak mendapatkan harta warisan adalah 5 golongan saja yaitu:
1) Suami/ istri
2) Ibu
3) Bapak
4) Anak laki-laki
5) Anak perempuan.
c. Ditinjau Dari Hak dan Bagiannya
Ditinjau dari hak dan bagianya para ahli waris mendapat bagian tertentu antara ahli waris golongan yang satu dengan golongan yang lainya. Adapun bagianya adalah:
1) Ahli waris yang mempunyai bagian ½ (seperdua) adalah
a) Anak perempuan tunggal
b) Cucu perempuan tunggal yang sekandung dari anak laki-laki
c) Saudara perempuan tunggal yang sekandung dan sebapak
d) Suami jika istri tidak meninggalkan anak
2) Ahli waris yang mendapat bagian ¼ (seper empat) adalah:
a) Suami jika Meninggalkan anak
b) Istri Jika suami tidak meninggalkan anak
3) Ahli waris yang mendapat bagian 1/8 ( seper delapan) adalah :
a) Istri Jika Suami Meninggalkan anak
4) Ahli waris yang mendapat bagian 2/3 (dua pertiga) adalah:
a) Dua anak perempuan atau lebih
b) Dua cucu perempuan atau lebih
c) Dua saudara perempuan atau lebih yang seibu bapak atau sekandung
d) Dua orang saudara perempuan sebapak atau lebih
5) Ahli waris yang mendapat bagian 1/6 ( seper enam ) adalah :
a) Ibu Jika anak nya meninggalkan anak atau cucu
b) Bapak jika anak meninggalkan anak
c) Nenek jika tidak ada ibu
d) Kakek jika tidak ada ayah
e) cucu perempuan jika yang meninggal mempunyai anak tunggal
f) Seorang saudara yang seibu laki-laki atau perempuan
6) Ahli waris yang mendapat bagian 1/3 (seper tiga)
a) Ibu Jika yang meniggal tidak mempunyai anak
b) Dua saudara se ibu atau lebih
4. Asabah
seperti telah dijelaskan diatas bahwa ahli waris ada yang mendapat bagian tertentu dan ada yang tidak mendapat bagian tertentu yaitu. Bahkan tidak mendapat bagian apa-apa karena telah habis dibagi oleh golongan ahli waris dzawil furud yaitu golongan dzawil asabah.

5. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam
yang menyangkut asas-asas hukum mkewarisan Islam dapat digali dari ayat-ayat hukum kewarisan serta sunah nabi Muhammad SAW. Asas-asas dapat diklasifikasikan sebagi berikut4
a. Asas Ijbari
Secara etimologi “Ijbari” mengandung arti paksaan, yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri. Dalam hal hukum waris berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah
meninggal kepada yang masih hidup terjadi dengan sendirinya. Artinya tanpa adanya perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari pewaris. Dengan perkataan lain adanya kematian pewaris
secara otomatis hatanya beralih kepada ahli warisnya. Asas Ijbari ini dapat dilihat dari berbagai segi yaitu: 1) dari peralihan harta, 2) dari segi jumlah harta yang beralih, 3) dari segi kepada siapa harta itu akan beralih. Kententuan asas Ijbari ini dapat dilihat antara lain dalam ketentuan al-Qur’an surat An-Nisa ayat 7 yang menyelaskan bahwa: bagi seorang laki-laki maupun
perempuan ada nasib dari harta peninggalan orang tuanya atau dari karib kerabatnya kata nasib dalam ayat tersebut dalam arti saham, bagian atau jatah dari harta peninggalan sipewaris.
b. Asas Bilateral
Yang dimaksud dengan asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah seseorang menerima hak kewarisan bersumber dari kedua belah pihak kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun keturunan laki-laki. Asas bilateral ini secara tegas dapat di temui dalam ketentuan al-Qur’an surat An- Nisa ayat 7, 11, 12 dan 176 antara lain dalam ayat 7 dikemukakan
bahwa seorang laki-laki berhak memperoleh warisan dari pihak ayahnya maupun ibunya. Begitu juga dengan perempuan mendapat warisan dari kedua belah pihak orang tuanya. Asas bilateral ini juga berlaku pula untuk kerabat garis kesamping ( yaitu melalui ayah dan ibu)
c. Asas Individual
Pengertian asas individual ini adalah: setiap ahli waris ( secara individu) berhak atas bagian yang didapatkan tanpa terikat kepada ahli waris lainya. Dengan demikian bagian yang diperoleh
oleh ahli waris secara individu berhak mendapatkan semua harta yang telah menjadi bagianya. Ketentuan ini dapat dijumpai dalam ketentuan al-Qur’an surat An-Nisa ayat 7 yang mengemukakan bahwa bagian masing-masing ahli waris ditentukan secara individu.
d. Asas keadilan berimbang
Asas keadilan berimbang maksudnya adalah keseimbangan antara antara hak dengan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan kebutuhan dan kegunaan. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa faktor jenis kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan. Dasar hukum asas ini adalah dalam ketentuan al-Qur’an surat An-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 179.
e. Kewarisan Akibat Kematian
Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata karena adanya kematian. Dengan perkataan lain harta seseorang tidak dapat beralih apabila belum
ada kematian. Apabila pewaris masih hidup maka peralihan harta tidak dapat dilakukan dengan pewarisan.
B. Makna Keadilan
Sejak negara Indonesia merdeka pembuat undang-undang sudah menyetujui prinsip kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan . hal ini terbukti dalam rumusan Undang-undang dasar 1945, sebagai mana dinyatakan dengan dengan tegas dalam pasalk 27 ayat (1), juga dalam Undang-undang perkawinan. Telah menjadi hukum positip di Indonesia yang mengandung
penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Bahwa perempuan adalah haknya sejajar dengan laki-laki agar tercapai rasa keadilan untuk semua pihak. Salah satu cirri hukum modern adalah pengunaan secara sadar terhadap hukum yang berlaku tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Hukum tidak hanya dipakai dipakai untuk menguatkan pola kebiasaan dalam masyarakat, melainkan hukum diarahkan untuk tujuan tujuan yang dikehendaki, penghapusan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai maka akan diganti dengan pola prilaku baru yang dikehendaki. Hukum sebagai kontrusksi sosial, mempunyai lingkup yang sangat luas, meliputi segala aspek kehidupan manusia. Yang menimbulkan pola pengertian yang berbeda terhadap pengertian hukum. Pandangan klasik mengemukakan bahwa hukum itu netral adanya. Dengan demikian hukum bersifat otonom dan tidak terkait dengan pengaruh-pengaruh di luar bidang
hukum. Demikian juga degan pandangan pengertian dalam hukum murni dari Hans Kelsen bahwa hukum itu hanya melihat kebenaran formal, yaitu kebenaran yang tidak melihat kenyataan sosial yang ada. Sehingga hukum ini dikatakana adil apabila mampu berfungsi netral.
Tetapi ada yang berpendapat berbeda dengan pandangan diatas bahwa hukum itu dapat dikatakan adil apabila hukum itu melihat kenyataan sosial. Sehingga hukum itu tidak bisa lepas dari pengaruh-pengaruh di luar hukum sehingga hukum tidak bersifat netral namun sangat terkait dengan perilaku dan budaya dalam masyarakat. Dalam membicarakan keadilan dan kesetaraan jender, nampaknya pandangan pertama (positivisme hukum) sudah tidak dapat diterima. Karena hukum positip hanya mengejar kebenaran formal yang sudah baku saja tanpa melihat kenyataan yang di inginkan oleh masyarakat.juan-kemajuan yang telah dicapai oleh bidang ilmu-ilmu sosial
memberi pengaruh pandangan, pengaruh sarjana hukum terutama yang berpandangan hukum bukan hanya dilihat dari legitimasiny, melainkan hukum pandang juga dari segi efektivitasnya. Hukum tidak hanya mengatur dalam prosedur hukum saja tetapi tetapi hukum melihat apa yang dikehendaki oleh masyarakatnya. Hal yang terpenting dalam hukum yang terpenting adalah
bagaimana hukum itu dilaksanakan di dalam masyarakat. Hukum dibuat untuk kepentigan masyarakat apabila hukum itu tidak dilaksanakan oleh masyarakat lagi maka hukum tersebut tidak dapat dikatakan hukum lagi hukum yang adil adalah hukum yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat. Tetapi konsep mengenai keadilan oleh sebagian masyarakat masih jauh panggangan dari api yang artinya hukum itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Sehingga
muncul berbagai makna tentang keadilan makna keadilan merupakan pandangan yang relatif8.pada sisi yang lain keadilan adalah merupakan hasil hubungan antara harapan dengan
kenyataan.
C. Kerangka Konseptual
1. Keadilan dalam Konsep Kewarisan Bilateral
Kewarisan bilateral dalam hukum Islam mengandung dua nilai keadilan, yaitu keadilan Tuhan dan keadilan manusia. Keadilan tuhan keadilan yang mendasarkan pada pengertian bahwa keadilan yang berasal darai yang transcendental. Artinya keadilan dapat tercapai apabila melalui penempatan Tuhan secara proporsional. Dalam pengertian ini Tuhan adalah titik sentral setiap gerak dan tingkah laku mahluk dari awal kejadian sampai peraturan yang menjadi standar tingkahlaku makluk. Sedangkan keadilan manusia adalah keadilan yang mendasarkan prinsip – prinsip pada nilai keadilan manusiawi. Hukum kewrisan Islam hasil ijtihat Syafi’i oleh sebagian besar umat Islam telah dijadikan sebagai sumber hukum normatif dan harus diterima sebagai hukum yang mengikat dan terpancar dari perintah Allah dalam al-Qur’an dan Hadis, sehingga layak bagi setiap muslim untuk merasakan tidak adil terhadap hukum kewarisan tersebut. Pemahaman semacam ini pada awalnya dianggap sebagai prinsip keadilan obyektif semata keluar dari penilaian keadilan subyektif, terutama bagi masyarakat dengan sistem kekeluargaan matrilineal dan bilateral sebab kewarisan Syafi’i bercorak patrilinial. Akantetapi seiring dengan perjalanan waktu penilaian keadilan subyektif beradaptasi dengan penilaian keadilan
obyektif sebagai warisan sesuai dengan keadilan dua segi sekaligus yaitu keadilan obyektif dan keadilan subuektif. Persoalnya adalah, bagaimana jika dalam perjalanan selanjutnya
terdapat kekeliruan konsep hukum Islam dalam menagkap pancaran hikmah Allah dalam, al-Qur’an berupa hukum kewarisan Islam. Jawabanya akan kembali pada sejauhmana argumentasi normatif konseptor kontemporer mampu menjabarkan konsep dengan menjabarkan konsep dengan norma dasar hukum Islam. Dalam hal ini bagaimana al- Qur’an dan Hadis merestui konsep yang ditawarkan tersebut. Tentunya yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana penerima konsep bersedia untuk membuka diri tarhadap norma dan rasio. Pola penafsiran yang demikian bermuara pada pengertian hukum adil dipandang dari dua segi sebagaimana konsep keadilan Kelsen, yaitu keadilan rasional dan keadilan metafisis. Keadilan rasional konsep
keadilan tercermin dari konsep yang ilmiah, sebab beragkat dari kesimpulan penelitian ilmiah. Disamping itu kewearisan bilateral terbentuk dari pola budaya dan perilaku serta pandangan empirik manusia tentang nilai keadilan secara umum, sedang keadilan metafisis yang
ditawarkan adalah keadilan yang terpancar dari pedoman dasar sumber keadilan metafisis itu sendiri, yaitu al-Qur’an dan Hadis. Kedua prinsip keadilan tersebut bukan lahir begitu saja tersebut tidak begitu saja bersama. Keadilan rasional adalah hasil dari evolusi dari prinsipkeadilan metafisis. Keadilan metafisis berkembang peast pada era klasik pra-Socrates. Dan plato. Seiring perjalanan waktu dan perkembangan pemikiran manusia, Aristoteles mempelopori prinsip keadilan disamping metafisis juga intelektual rasiona. Artinya dengan
menjadikan sistem kewarisan Islam sebagai hukum yang bersandar pada prinsip nilai keadilan metafisis saja berarti menarik mundur hukumIslam kearah prinsip keadilan era klasik yang sekarang bukan zamannya lagi.
2. Keadilan Antropologis
Keadilan antropologis adalah nilai keadilan yang berangkat dari pengertian pluralitas budaya manusia. Keadilan antropologis dapat juga diartikan sebagai keadilan manusia, artinya keadilan yang mendasarkan pada pengertian keadilan dari sudut manusia secara alamiah. Nilai
keadilan manusiawi dijadikan landasan untuk membentuk budaya. Variable ini perlu diperhatikan sebab budaya adalah kenyataan empiris, sementara konsep adalah sebagai apa yang diinginkan sebagi idialitas sang pengagas. Apabila hukum kewarisan Islam tidak memperhatikan
kenyataan empirisnya, maka konsep itu akan sulit menyntuh dalam tararan praktis. Sebab hukum itu tidak mencerminkan keadilan alamiah sebagai proses menuju terbentuknya budaya.
Sebagai norma hukum, hukum kewarisan Islam secara otomatis akan bersentuhan dengan permasalahan sosial walaupun pada tataran kelompok sosial yang terkecil yaitu keluarga. Dengan demikian, mengukur keadilan dalam konsep ilmu kewarisan tidak dapat melepas diri dari teori keadilan umum. Ada dua hal yang sering dievalusi yang berkaitan dengan
keadilan dalam hubungan terhadap pengalaman dan interaksi sosial, yaitu apa yang mereka dapatkan bagaimana proses yang dialami dalam mengenai apa yang diperolehnya, tetapi sebagian lagi bahwa proses dan prosedur yang dialami adalah hal yang lebih penting.

3. Keadilan Gender
Konsep kewarisan bilateral adalah mawali. Konsep ini dipandang memenuhi standar keadilan gender. Mawali disebut sebagai pengurangan domonasi laki-laki dalam hukum kewarisan Islam sebelumnya. Dalam kewarisan Syafi’iah, anak perempuan menjadi asabah bukan atas
kedudukan sendiri sebagai asabah tetapi disebabkan adanya anak laki-laki yang menariknya sebagi asabah dalam bahasa Syafi’i disebut asabah bi al-ghairi
Konsep kewarisan model Syafi’i tersebut bertolak belakang dengan konsep yang di tawarkan Hazairin dalam konsep Hazairin anak laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kedudukan yang sama sebagai ahli waris keduanya berdiri sendiri tanpa adanya ketergantungan
antara satu dengan yang lainya. Konsep mawali bila disnadingkan dengan prinsip Naminem
Laederenya Soekanto akan menampakkan keserasian. Sebab mawali menjadikan cucu sebagai ash-habul faraidl kewarisan Syafi’i yang dirugikan oleh saudara pewaris menjadi ahli waris yang mendapatkan bagian mengantikan kedudukan ayah atau ibunya. Demikian pula dengan prinsip Suum Cuique Tribuere. Bila anak laki-laki mempunyai kemampuan menghijab, maka berikanlah hak yang sama bagi anak perempuan. Hal ini sesuai dengan penggantian Suum Cuique Tribuere yaitu “apa yang anda boleh mendapatkankanya”. Begitu juga dalam al-Qur’an Allah tidak pernah membedakan laki-laki dengan perempuan. Di samping itu konsep kewarisan Syafi’i yang dinilai bias gender adalah perbedaan kemampuan menghijab antara laki-laki dengan perempuan. Anak laki-laki dapat menghijap para saudara dari segala jurusan, baik laki-laki maupun perempuan, kakek dan nenek dari pewaris mempunyai kemampuan untuk itu. Sedangkan dalam konsep kewarisan bilateral, anak laki-laki dan perempuan mempunyai memiliki kemampuan
yang sama dalam urusan hajib-mahjub Anehnya, bagi sebagian orang bentuk ketidak setaraan laki-laki dengan perempuan dianggap sebagai sesuatu yang adil. Hal ini bukan saja ada dalam kewarisan Islam, bahkan beberapa peneliti ada yang mengganggap hal itu sebagai bentuk keadilan. Crosby (1982), Feather (1990) Jacson dkk(1992) menemukan bahwa bahwa perempuan lebih mudah memberikan penilaian terhadap perbedaan derajat tersebut. Hal semacam ini cenderung menjadi false consciousness yang perlu perhatian dan usaha untuk memperbaikinya, sebab al-Qur’an tidak pernah membedakan jenis kelamin dalam keadilan kewarisan.
4. Prinsip Keadilan Berimbang dalam Hukum Kewarisan Islam
Kata adil merupakan bahasa Indonesia yang berasalkan dari kata al-adlu di dalam al-Qur’an kata al-adlu ataun turunanya disebut lebih dari 28 kali. Sebagian diantaranya diturunkan Allah dalam bentuk kalimat perintah dan sebagian dalam bentuk kalimat berita. Kata al-adlu itu dikemukakan dalam konteks yang berbeda dan dalam arah yang berbeda pula. Sehingga akam memberikan definisi yang berbeda sesusai dengankonteks tujuan penggunaanya.45 Dalam hubungan dengan hak yang menyangkut materi khususnya yang menyangkut dengan kewarisan kata tersebut dapat diartikan: keseimbangan antara hak dan kewajiban keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Atas dasar pengertian tersebut di atas terlihat jelas asas keadilan
dalam pembagian harta warisan dalam hukum Islam. Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Artinya sebagaimana laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama kuatnya untuk mendapatkan warisa. Hal ini secara jelas disebut dalam al -Qur’an dalam surah al-Nisa ayat 7 yang menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hak mendapatkan warisan. Pada ayat 11-12.176 surah an-Nisa secara rinci diterangkan kesamaan kekuatan hak menerima warisan antara anak laki-laki, dan anak perempuan, ayah dan ibu(ayat 11), suami dan istri (ayat12) saudara lakilaki dan perempuan (ayat 12dan 176) Tentang jumlah bagian yang didapat oleh laki-laki dan perempuan terdapat dalam dua bentuk. Pertama: laki-laki mendapat jumlah yang sama banyak dengan perempuan; seperti ayah dengan ibu sama-sama mendapatkan seperenam dalam keadaan pewaris meninggalkan anak kandung, sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat 11 surah al-Nisa. Begitu pula dengan sudara laki laki dengan saudara perempuan sama-sama mendapat seperenam. Apabila seorang pewaris tidak memiliki ahli waris langsung seperti suami/istri, anak, bapak dan, ibu maka berlaku surah al-Nisa’ ayat 12. Kedua: laki-laki memperoleh bagian lebih banyak dua kali lipat dari yang
didapat oleh perempuan yaitu : anak laki-laki dengan anak perempuan, suami dengan isteri, sebagaimana tersebut dalam ayat 12 surat An-Nisa’. Ditinjau dari segi jumlah bagian saat menerima hak, memang terdapat ketidaksamaan. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan. Karena secara umum pria membutuhkan lebih banyak materi dibandingkan dengan wanita. Hal tersebut dikarenakan pria dalam ajaran Islam –memikul kewajiban ganda yaitu untuk dirinya sendiri
dan terhadap keluarganya termasuk para wanita; sebagaimana dijelaskan Allah dalam surah al-Nisa’ayat 34 Bila dihubungkan dengan jumlah yang diterima dengan kewajiban dan tanggung jawab seperti disebutkan diatas, maka akan terlihat bahwa kadar manfaat yang dirasakan laki-laki sama dengan apa yang dirasakan oleh pihak wanita. Meskipun pada mulanya pria menerima dua kali lipat dari perempuan, namun sebagian dari yang diterima akan diberikan lagi
kepada wanita, dalam kapasitasnya sebagai pembimbing yang bertanggung jawab atas wanita. Inilah konsep keadilan dalam Hukum Kewarisan Islam. Walaupun kerabat garis ke atas yaitu orang tua dan kerabat garis ke bawah yaitu anak sama-sama berhak atas harta warisan bahkan dalam surah An-Nisa ayat 11 menyatakan bahwa keduanya mempunyai kedudukan yang sama, namun terdapat perbedaan dalam jumlah yang diterima. Anak rata-rata mendapatkan bagian yang lebih besar dibandingkan dengan apa yang diterima oleh orang tuanya. Adanya perbedaan ini dapat dikaji dari segi hak dan kewajiban, serta tanggung jawab, maka tanggung jawab orang tua terhadap anak lebih besar daripada tanggung jawab anak terhadap orang tua. Hak warisan yang diterima oleh ahli waris pada hakekatnya merupakan kontinuitas tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya atau ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab seseorang ( yang kemudian menjadi pewaris) terhadap keluarga (yang kemudian menjadi ahliwaris) bagi seorang laki-laki tanggung jawab yang utama adalah istri dan anak-anaknya merupakan kewajiban yang harus dipikulnya. Umur juga tidak menjadi faktor yang menentukan dalam
pembagian harta warisan. Dilihat dari segi kebutuhan sesaat yaitu waktu menerima hak, terlihat bahwa kesamaan jumlah penerimaan antara yang besar dengan yang kecil tidaklah adil, tetapi tinjauan dari kebutuhan tidak bersifat saat dilangsungkanya pembagian harta warisan tetapi untuk jangkawaktu yang lama sampai pada usia dewasa yang kecil membutuhkan materi yang sama banyaknya dengan orang yang sudah dewasa. Bila dihubungkan dengan besarnya keperluan orang dewasa dengan lamanya keperluan bagi anak yang belum dewasa dan sikaitkan
dengan pula kepada perolehan yang sama dalam hak kewarisan, maka hasilnya keduanya akan mendapatkan kadar manfaat yang sama atas apa yang mereka terima. Inilah keadilan hakiki dalam pandangan Islam. Yaitu keadilan berimbang dan bukan keadilan yang sama rata.

BAB III
PEMBAHASAN
Sampai saat ini di Indonesia belum terbentuk hukum kewarisan secara nasional yang dapat mengatur pewarisan secara nasional. Sehingga dalam hukum kewarisan di Indonesia dapat menggunakan berbagai macam sistem pewarisan antara lain: sistem hukum kewarisan menurut KUHPerdata, sistem kewarisan menurut hukum adat dan sistem kewarisan menurut hukum
Islam. Ketiga sistem ini semua berlaku dikalangan masyarakat hukum di Indonesia. Terserah para pihak untuk memilih hukum apa yang akan digunakan dalam pembagian harta warisan yang dipandang cocok dan mencerminkan rasa keadilan. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dimungkinkan banyak dari anggota masyarakat yang mengunakan sistem
hukum Islam. dalam hal terdapat perbedaan pembagian warisan antara laki – laki dan perempuan dalam hukum islam dengan KUHPerdata ,dalam KUHPerdata 1: 1 sedangkan dalam hukum islam pembagian warisan antara laki – laki dan perempuan itu adalah 2 : 1. Dengan adanya perbedaan tersebut maka timbul pertanyaan apakah dalam hukum islam 2 ; 1 itu bisa dikatakan adil.
Ditinjau dari segi jumlah bagian saat menerima hak, memang terdapat ketidaksamaan. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris tetapi juga dikaitkan kepada
kegunaan dan kebutuhan. Karena secara umum pria membutuhkan lebih banyak materi dibandingkan dengan wanita. Hal tersebut dikarenakan pria dalam ajaran Islam –memikul kewajiban ganda yaitu untuk dirinya sendiri dan terhadap keluarganya termasuk para wanita; sebagaimana dijelaskan Allah dalam surah al-Nisa’ayat 34 Bila dihubungkan dengan jumlah yang diterima dengan kewajiban dan tanggung jawab seperti disebutkan diatas, maka akan terlihat bahwa kadar manfaat yang dirasakan laki-laki sama dengan apa yang dirasakan
oleh pihak wanita. Meskipun pada mulanya pria menerima dua kali lipat dari perempuan, namun sebagian dari yang diterima akan diberikan lagi kepada wanita, dalam kapasitasnya sebagai pembimbing yang bertanggung jawab atas wanita. Inilah konsep keadilan dalam Hukum Kewarisan Islam. Walaupun kerabat garis ke atas yaitu orang tua dan kerabat garis ke
bawah yaitu anak sama-sama berhak atas harta warisan bahkan dalam surah An-Nisa ayat 11 menyatakan bahwa keduanya mempunyai kedudukan yang sama, namun terdapat perbedaan dalam jumlah yang diterima. Anak rata-rata mendapatkan bagian yang lebih besar
dibandingkan dengan apa yang diterima oleh orang tuanya. Adanya perbedaan ini dapat dikaji dari segi hak dan kewajiban, serta tanggung jawab, maka tanggung jawab orang tua terhadap anak lebih besar daripada tanggung jawab anak terhadap orang tua. Hak warisan yang diterima oleh ahli waris pada hakekatnya merupakan kontinuitas tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya atau ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab seseorang ( yang
kemudian menjadi pewaris) terhadap keluarga (yang kemudian menjadi ahliwaris) bagi seorang laki-laki tanggung jawab yang utama adalah istri dan anak-anaknya merupakan kewajiban yang harus dipikulnya.Asas hukum dalam pewarisan Islam tidak memandang perbedaan antara
laki-laki dengan perempuan semua ahli waris baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama sebagai ahli waris. Tetapi hanyalah perbandinganya saja yang berbeda. Memang didalam hukum waris Islam yang ditekankan keadilan yang berimbang dipakai, bukanlah keadilan yang sama rata sebagai sesama ahli waris. Karena prinsip inilah yang sering menjadi polemik dan perdebatan yang kadang kala menimbulkan persengketaan diantara para ahli
waris. Begitu pula gerakan wanita yang memperjuangkan haknya untuk setara dengan kaum laki-laki. Karena di zaman sekarang peran perempuan dan peran laki-laki hampir sama dalam menjalamkan roda perekonomian keluarga. Perempuan yang dahulu hanya dikotomikan sebagai konco winking yang hanya bertugas dalam urusan rumah tangga telah mengalami pergeseran nilai seiring dengan perubahan zaman. Seiring dengan pesatnya perkembangan industri selama kurun waktu tiga puluh lima tahun di Indonesia telah melahirkan berbagai perkembangan sosial.
Yang dahulu perempuan merupakan sebagai pendamping laki-laki di dalam rumah tangga telah mengalami perubahan yang mencolok. Semakin banyaknya peran perempuan dalam mencari nafkah diluar rumah mempengaruhi pola kehidupan dalam masyarakat.
Dampak kapitalisme dan industri modern bagi perempuan diyakini juga ambigu. Kapitalisme maju melalui komersialisasi aktivitas-aktivitas produktif manusia. Ia melakukan rasionalisasi pasar pemisahan yang domestik dan pribadi dari yang publik dan sosial. Pada saat yang sama, dorongan kuat akan keberhasilan telah mengabaikan gagasan-gagasan tradisional tentang penghasilan keluarga yang bertumpu pada laki-laki serta memaksa perempuan
dari kelas bawah dan selanjutnya sejumlah kalanperempuan kelas menengah untuk bekerja .
Dengan majunnya kapitalisme telah membuka kesempatan kesempatan baru bagi perempuan termasuki kemungkinan untuk eksis di luar keluarga dan menentang dominasi laki-laki dengan budaya patriarki. Pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin laki-laki menjadi kontrol
kemampuan kemampuan produksi. Kesetaraan penuh antara laki-laki dan perempuan akan tercapai penuh melalui tercapainya kemajuan teknologi dimana pekerjaan tidak harus mengunakan tenaga yang besar tetapi dapat di laksanakan dengan kemampuan ilmu dan ketrampilan Kapitalisme industri telah menghancurkan unit kerja suami dan istri,
awalnya perempuan setidaknya telah menjadi lebih tergantung kepada laki-laki bagi keberlangsungan ekonominya. Pernikahan bagi perempuan, menurut Hamilton, telah menjadi tiket perempuan untuk memperoleh kehidupan walau kadang kala sama sekali tidak mencukupi. Kapitalisme dan patiarki merupakan dua sistem yang saling berkaitan. Karenanya , ada hubungan antara pembagian kerja dan upah dan kerja domestik, pembagian kerja domestik yang hirarkis
terus dihidupkan oleh keluarga telah mengenyampingkan peranan produktif tradisional bagi keberlangsungan dan kebaikan dalam masyarakat. Yang dahulu wanita hanya sebagai pendamping pria dalam mencari nafkah kini telah mengalami pergeseran. Kini perempuan tidak sedikit malah menjadi tulang punggung perekonomian keluarga. Perubahan inilah yang
menjadikan perubahan sosial yang dahulu wanita merupakan sebagai mahluk
kelas dua kini telah mensejajarkan kedudukanya dengan laki-laki begitu pula dalam tuntutan dalam pembagian terhadap harta warisan. Sebab didalam sistem hukum kewarisan Islam menempatkan pembagian yang tidak sama antara laki-laki dengan perempuan. Pergeseran peran laki-laki dan perempuan inilah yang menjadi isu gender di masyarakat tuntutan kaum perempuan terhadap hak-haknya sesuai peran perempuan dalam keluarga. Sehingga hukum waris Islam pun harus dapat pula mengakomodir kebutuhan masyarakat terhadap hukum yang dapat
memberikan keadilan terhadap perempuan dimasa sekarang ini. Dimana terjadi
perbedaan perhitungan pembagian dalam hukum waris Islam. Dimana laki-laki mendapat bagian yang lebih banyak dari perempuan. Dengan melihat perkembangan hukum dunia dan pada sistem
kekeluargaan. Pada zaman sekarang laki-laki tidak lagi sebagai satu satunnya pencari nafkah dalam keluarga. Pada zaman sekarang sejalan dengan peran wanita dalam perekonomian keluarga. Wanita sekarang tidak lagi diposisikan sebagai subyek hukum kelas 2. Dahulu sebelum
Islam pada zaman jahiliah wanita dikonsepkan sebagai pribadi yang harus dilindungi sepenuhnya oleh laki-laki. Pada zaman jahiliah laki – lakilah satu-satunya orang yang bertanggung jawab terhadap perekonomian keluarga, sedang wanita hanya sebagai pribadi yang
tidak mempunyai hak untuk menentukan hidupnya sendiri, prinsip patriarki dan laki-laki center membaut laki-laki lebih dominan terhadap setiap perbuatan hukum tidak terkecuali pada pembagian harta warisan. Disini sudah terlihat bahwa konsep hukum kewarisan Islam
telah mengakomodir konsep hukum modern. Yaitu tidak membeda – bedakan antara laki-laki dengan perempuan, dan adanya musyawarah untuk kebaikan bersama. Hukum faraid diterapkan apabila dalam keadaan yang terpaksa. Yaitu apabila masing-masing pihak tidak tercapai kesepakatan dalam pembagian harta warisan. Menurut hemat penulis hukum waris Islam adalah Hukum yang Paling Rasional dibanding dengan Hukum waris yang menganut sistem kekeluargaan Patrilinial Maupun Matrilinial. Didalam sistem kekeluargaan yang menganut sistem kekeluargaan yang Patrilinial maupun Matrilinial, salah satu jenis kelamin ahli waris tidak berhak terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya maupun saudaranya.17seperti dalam system kekeluargaan Patrilinial, dalam sistem kekeluargaan yang menganut sistem Patrilinial hanya ahli waris yang laki-laki yang berhak sebagia ahli waris. Sedang dalam sistem kekeluargaan yang menganut system matrilinial hanya perempuanlah yang berhak
sebagai ahli waris.Pada system kekeluargaan ini telah menjadi kesepakatan
masyarakat adat yang telah dianut oleh masyarakat adat tanpa melihat perkembangan sosial yang terjadi pada masyarakatnya. Seperti pada masyarakat adat Bali hanya laki-laki yang menjadi ahli waris terhadap harta warisan orang tuanya. Sedang pada masyarakat adat minang
hanya perempuan yang berhak menjadi ahli waris.

SARAN

Untuk dapat mencerminkan hukum kewarisan yang berkeadilan gender yaitu hukum yang memperhatikan hak-hak laki-laki maupun perempuan. Dengan tidak meninggalkan nilai-nilai keadilan Islam yaitu keadilan guna mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena prinsip hukum Islam adalah untuk kemaslahantan umat atau “rahmatan lil alamin” yaitu rahmat untuk
semua alam dengan mendahulukan musyawarah untuk mencapai mupakat dan tidak bersekutu dalam hal yang tidak diridhoi oleh Allah.

DAFTAR PUSTAKA

Suhardi, K Lubis, Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis, Jakarta, Sinar Grafika
Theo Huiijbers, Filsafat Hukum, Yogyakarta Kanisius 1991

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s