contoh surat gugatan PTUN

CONTOH GUGATAN PTUN
SURAT GUGATAN UNTUK MENGGUGAT SK WALIKOTA
MENGENAI PERINTAH PEMBONGKARAN RUMAH

Ternate, 10 April 2013

Kepada Yth
Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Di –
Ambon

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawa ini saya :

Nama…………………………….umur………………kewarganegaraan,…………….alamat,………….pekerjaan…………………. dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum (domisili) di kantor kuasanya tersebut dibawah ini. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal ………………………….(terlampir) dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Nama………………………………………….., Advokat, berkantor di jln……………………….., hendak menandatangani dan mengajukan surat gugatan ini selanjutnya akan desbut sebagai PENGGUGAT
Dengan ini penggugat hendak mengajukan gugatan terhadap Walikotanya…………………di…………….. selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.
Adapun mengenai duduk persoalannya adalah sebagai berikut
Bahwa SK Walikota Ternate No……………………./…………../ tertanggal ……………………yang diajukan kepada penggugat, dalam pertimbangan hukumnya, ternyata tidak memuat fakta-fakta yang benar karena seharusnya Walikota melakukan penelitian lapangan terlebi dahulu atas fakta-faktanya sebelum menerbitkan keputusan (beschikking) tersebut.
Bahwa SK Walikota tersebut di atas, memenuhi rumusan sebagaimana di atur dalam pasal 1 angka 3 UU No 5 Thn 1986, sehingga penggugat memohon agar Pengadilan atas dasar fakta-faktanya
Menilai legalitas dari SK Walikotanya tersebut.
Bahwa Walikota ternyata sebagaimana telah diuraikan di atas, telah membuat tindakan hukum melalui SK Walikotanya tersebut yang menimbulkan kerugian bagi penggugat sebagaimana terurai dibawah ini:
a. Tanah atas penggugat (bukti hak terlampir) seluas 100
M2 dengan harga (menurut kelayakan) Rp. 60.000,- meter persegi………………Rp. 6.000.000,-
b. Bangunan berupa rumah dan pagar besi ditaksir seluruhnya sejumlah……….. Rp. 2.000.000,-
c. Dst.
Jumlah Total kerugia………………………………………………………………………………………… Rp. 8.000.000,-
Bahwa apabila tindakan tersebut tidak dihentikan dengan melakukan penundaan pelaksanaan SK Walikota tersebut, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi dari pada segala apa yang telah terurai di atas atau setidak-tidaknya telah terjadi sebagai akibat SK tersebut.
Bahwa SK Walikota No………. tersebut di atas yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara ini adalah merupakan keputusan (beschikking) penguasa yang nyata-nyata:
1. Bertentangan dengan hak yang dimiliki penggugat secara sah atas dasar bukti hak…….
(terlampir)
2. Bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan Yang baik, khususnya asas kecermatan (Priciple of carefulness).
3. Menggunakan wewenang yang menyimpan dari maksud dan tujuan pemberian wewenang (detournement de pouvoir)
4. Tanpa wewenang yang sah menurut hukum melakukan tindakan hukum yang merugikan penggugat (willekeur).
Berdasarkan segala alasan yang telah diuraikan di atas, maka penggugat mohon kepada Pengadilan TUN di……………. berkenan memeriksa dan mengadili dengan menggunakan acara cepat ex pasal 98 UU no 35 thun 2009 dan berkenan memutuskan

POKOK
Menyatakan bahwa surat Keputusan Walikota……………….. No…… tertanggal……………………… adalah TIDAK SAH sehingga harus DICABUT.
TAMBAHAN:
Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut sebagaimana telah terurai di atas

Hormat, kuasa penggugat

junaedi kadir S,H.,M,H

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s