hukuim acara peradilan agama

     HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA*)

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pada pasal 2 menyatakan : “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini”.

Anak kalimat ”perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini” dapat ditemukan petunjuknya dalam pasal 49 yang menyatakan : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

  1. perkawinan ;
  2. waris ;
  3. wasiat ;
  4. hibah ;
  5. wakaf ;
  6. zakat ;
  7. infaq ;
  8. shadaqah ; dan
  9. ekonomi syari’ah.

Bidang-bidang tersebut adalah perkara perdata. Maka hukum acara yang dimaksud dengan judul di atas adalah Hukum Acara Perdata Peradilan Agama.

 

  1. Pengertian Hukum Acara Peradilan Agama.

Menurut Prof. Dr. Wiryono Prodjodikoro, SH., hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      R. Suparmono SH. memberikan definisi hukum acara perdata adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur tentang cara-cara bagaimana mempertahankan, melaksanakan dan menegakkan hukum perdata materiil melalui proses peradilan (peradilan negara).

Prof. Dr. Soedikno Mertokusumo, SH. menyatakan, hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan dari putusannya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hukum Acara Peradilan Agama adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak di muka pengadilan yang terdiri dari cara mengajukan tuntutan dan mempertahankan hak, cara bagaimana pengadilan harus bertindak untuk memeriksa serta memutus perkara dan cara bagaimana melaksanakan putusan tersebut di lingkungan Peradilan Agama.

  1. Sumber Hukum Acara Peradilan Agama.

Pasal 54 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan, Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini. Oleh karena itu dapat tegaskan bahwa sumber hukum acara Peradilan Agama antara lain :

    1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
    2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
    3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.
    4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
    5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
    6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
    7. Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) untuk Jawa dan Madura.
    8. Rechtsreglement Buitengewesten (RBg.) untuk luar Jawa dan Madura.
    9. Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).
    10. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang penggunaan Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah-masalah di bidang Perkawinan, Perwakafan dan Kewarisan.
    11. Yurisprudensi, yaitu kumpulan yang sistematis dari Putusan Mahkamah Agung yang diikuti oleh Hakim lain dalam putusan yang sama.
    12. Surat Edaran Mahkamah Agung sepanjang menyangkut Hukum Acara Perdata.

 

  1. Asas-asas Hukum Acara Perdata Peradilan Agama.

Sebagai landasan Hukum Acara Peradilan Agama, perlu dipedomani Asas-asas Hukum Acara Peradilan Agama sebagai berikut :

    1. Peradilan Agama adalah Peradilan Negara (pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004, pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006.
    2. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam (pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989).
    3. Peradilan Agama menetapkan dan menmegakkan hukum berdasarkan keadilan berdasarkan Pancasila (pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004).
    4. Peradilan Agama memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara berdasarkan hukum Islam (pasal 2, 49 dan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 3 tahun 2006).
    5. Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa (pasal 4 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004, pasal 57 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006).
    6. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan (pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004, pasal 57 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989).
    7. Peradilan dilakukan menurut hukum dan tidak membeda-bedakan orang (pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004, pasal 58 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989).
    8. Peradilan dilakukan bebas dari pengaruh dan campur tangan dari luar (pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004).
    9. Peradilan dilakukan dalam persidangan Majelis dengan sekurang-kurangnya tiga orang Hakim dan salah satunya sebagai Ketua, sedang yang lain sebagai anggota, dibantu oleh Panitera Sidang (pasal 17 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004).
    10. Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap Hakim yang mengadili (pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004).
    11. Beracara dikenakan biaya (pasal 121 ayat (1) HIR, pasal 145 ayat (4) RBg.).
    12. Hakim bersifat menunggu (pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006).
    13. Hakim pasif (pasal 118 ayat (1) HIR, pasal 142 ayat (1) RBg.)
    14. Persidangan bersifat terbuka untuk umum (pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004).
    15. Hakim mendengar kedua belah pihak (pasal 121 HIR,pasal 145 RBg., pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004, pasal 58 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989).
    16. Tidak harus diwakilkan (pasal 123 HIR, pasal 147 RBg.).
    17. Hakim wajib mendamaikan para pihak (pasal 130 HIR, 154 RBg, pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).
    18. Hakim membantu para pihak (pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004, pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989).
    19. Hakim wajib menghadili setiap perkara yang diajukan kepadanya (pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004).
    20. Putusan harus disertai alasan (pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004, pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 184 ayat (1)dan pasal 195 RBg.).
    21. Tiap putusan dimulai dengan kalimat “Bismillahir rahmaanir rahiim” diikuti dengan “Demi Keadilan Berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa” (pasal 57 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989).
    22. Semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (pasal 20 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004).
    23. Tiap-tiap pemeriksaan dan perbuatan hakim dalam penyelesaian perkara harus dibuat berita acara (pasal 186 HIR, pasa 96 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989).
    24. Terhadap setiap putusan diberikan jalan upaya hukum berupa banding, kasasi dan peninjauan kembali (pasal 21, 22 dan 23 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004).
    25. Pelaksanaan putusan Pengadilan wajib menjaga terpeliharanya peri kemanusiaan dan peri keadilan (pasal 36 ayat (4) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004).

 

6. Pembuktian.

  1. Pembuktian adalah suatu upaya para pihak untuk meyakinkan hakim tentang dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu perkara yang dipersengketakan di hadapan sidang Pengadilan.
  2. Yang harus dibuktikan adalah peristiwa atau kejadian yang dikemukakan oleh para pihak dalam hal yang belum jelas atau yang menjadi sengketa.
  3. Yang dibebani wajib pembuktian adalah seseorang yang mengaku mempunyai hak dan seseorang yang membantah hak orang lain, dengan membuktikan adanya hak atau peristiwa yang didalilkan (pasal 163 HIR, pasal 283 RBg, pasal 1865 KUH Perdata).
  4. Tujuannya untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/kejadian yang diajukan itu merupakan fakta yang benar terjadi, atau dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.
  5. Dalam acara perdata yang dicari adalah kebenaran formil, sehingga tidak secara tegasmensyaratkan adanya keyakinan hakim. Hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh pihak yang berperkara.

7. Alat-alat bukti.

Alat-alat bukti dalam perkara perdata di Peradilan Agama, sesuai dengan pasal 164 HIR, pasal 284 RBg dan pasal 1866 KUH Perdata berupa :

  1. Alat bukti surat/tulisan.

Dibuat oleh Pejabat

Otentik

Akta Dibuat di hadapan Pejabat

Surat Di bawah tangan

Bukan Akta

Surat yaitu segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.

  1. Akta ialah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan semula untuk pembuktian.
  2. Akta otentik, akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang membuatnya, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat didalamnya oleh yang berkepentingan.
  3. Kekuatan pembuktian akta otentik ada 3 macam :
  1. Kekuatan pembuktian lahir, didasarkan atas keadaan yang tampak lahirnya. Surat yang tampak lahirnya seperti akta dan memenuhi syarat yang ditentukan, dianggap mempunyai kekuatan seperti akta sepanjang tidak terbukti sebaliknya.
  2. Kekuatan pembuktian formil, membuktikan kebenaran dari pada apa yang dilihat, didengar dan dilakukan pejabat pembuat akta terutama tanggal dan tempat akta dibuat, serta kebenaran tanda tangan di bawah akta tersebut.
  3. Kekuatan pembuktian materiil, membuktikan kepastian tentang materi suatu akta, bahwa pejabat atau para pihak yang membuat akta menyatakan dan melakukan seperti apa yang dimuat dalam akta.
  1. Akta di bawah tangan, suatu akta yang ditandatangani dan dibuat dengan maksud dijadikan alat bukti suatu perbuatan hukum tanpa bantuan seorang pejabat.
  2. Kekuatan pembuktian akta dibawah tangan :

1. Apabila suatu akta dibawah tangan, isi dan tanda tngan akta diakui oeh yang mebuatnya, maka akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta otentik.

2. Apabila tanda tangan dalam akta disangkal oleh pihak yang menanda tangani, maka pihak yang mengajukan akta harus berusaha membuktikan kebenaran tanda tangan itu.

  1. Surat bukan akta, surat yang dibuat tidak dengan tujuan sebagai alat bukti dan belum tentu ditandatangani. Kekuatan pembuktyiannya diserahkan pada pertimbangan hakim. Misalnya buku register, surat-surat rumah tangga, letter C tanah dsb.
  1. Alat bukti saksi.
    1. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil dalam persidangan.
    2. Syarat-syarat saksi :

Syarat formil saksi :

  1. Memberikan keterangan di depan Pengadilan
  2. Bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (pasal 145 HIR, pasal 172 RBg).
  3. Bagi kelompok yang berhak mengundurkan diri (pasal 146 a ayat (4) HIR, pasal 174 RBg), menyatakan kesediaan menjadi saksi.
  4. Mengangkat sumpah menurut agama yang dianutnya.

Syarat materiil saksi :

  1. Keterangan yang diberikan harus mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi. Keterangan saksi yang berdasarkan pendengaran orang lain (testimonium de auditu) tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.
  2. Keterangan yang diberikan saksi harus menyebutkan sebab-sebab ia mengetahui (pasal 171 ayat (1) HIR, pasal 308 ayat (1) Rbg), jadi tidak cukup hanya keterangan bahwa ia telah tahu. Pendapat atau persangkaan saksi berdasarkan akal pikiran tidak bernilai sebagai alat bukti (pasal 171 ayat (2) HIR, pasal 308 ayat (2) Rbg).
  3. Keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain dan alat bukti yang sah (pasal 172 HIR, pasal 309 Rbg).
  4. Keterangan seorang saksi tanpa dikuatkan alat bukti lain bukan bukan kesaksian (unus testis nullus testis) (pasal 169 HIR, pasal 306 Rbg).
    1. Yang tidak boleh menjadi saksi (pasal 145 HIR,pasal 172 RBg) :
      1. Tidak mampu absolut :
  1. Keluarga sedarah dan semenda dalam keturunan lurus salah satu pihak.
  2. Suami isteri salah satu pihak meskipuin telah bercerai.
      1. Tidak mampu relatif :
  1. Anak belum berumur 15 tahun.
  2. Orang gila meskipun kadang-kadang ingatannya terang.
    1. Yang boleh mengundurkan sebagai saksi (pasal 146 HIR, pasal 174 RBg) :
    1. Saudara laki-laki dan perempuan, ipar laki-laki dan perempuan dari saalah satu pihak.
    2. Keluarga sedarah menurut keturunan lurus dan saudara laki-laki dan perempuan dari suami/isteri salah satu pihak.
    3. Semua orang yang karena martabat, jabatan/hubungan kerja syang sah diwajibkan menyimpan rahasia.
  1. Bukti persangkaan.

Diatur pada pasal 173 HIR, pasal 310 RBg.

Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dikenal atau dianggap terbukti ke arah suatu peristiwa yang tidak dikenal atau belum terbukti.

Persangkaan sebagai alat bukti bersifat sementara, tak bisa berdiri sendiri, tetapi diambil dari alat bukti lain.

Persangkaan ada 2 macam :

    1. Persangkaan berdasarkan undang-undang.

Contoh : Perkawinan yang tidak memenuhi syarat, dianggap tidak sah menurut undang-undang (pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 1 tahun 1974).

    1. Persangkaan yang berupa kesimpulan yang ditarik oleh Hakim dari keadaan yang timbul di persidangan.

Contoh : Adanya 3 (tiga) surat tanda pembayaran (kuitansi) tiga bulan terakhir berturut-turut, timbul persangkaan angsuran bulan-bulan sebelumnya telah dibayar lunas.

  1. Bukti pengakuan.

Diatur pasal 174, 175 dan 176 HIR, pasal 311, 312 dan 313 RBg.

    1. Pengakuan ialah pernyataan seseorang tentang dirinya sendiri, bersifat sepihak dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain.
    2. Pengakuan dapat diberikan di muka Hakim di persidangan atau diluar persidangan, dapat pula diberikan secara
    3. Ada tiga macam pengakuan :
    1. Pengakuan murni yaitu pengakuan yang bersifat sederhana dan sesuai sepenuhnya dengan tuntutan pihak lawan.
    2. Pengakuan dengan kualifikasi, pengakuan disertai penyangkalan sebagian .

Contoh : Penggugat menyatakan telah menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari Tergugat, dan Tergugat mengaku telah menerima uang dari Penggugat tetapi hanya Rp. 3.000.000,-.

    1. Pengakuan dengan kalusula, yaitu pengakuan disertai keterangan tambahan yang bersifat membebaskan.

Contoh : Isteri menyatakan suami tidak memberi nafkah selama 3 tahun, suami mengakui benar tidak memberi nafkah karena isteri nusyuz.

  1. Bukti sumpah.

Diatur pasal 155 – 158 dan 177 HIR, pasal 182- 185 dan 314 RBg.

    1. Sumpah ialah pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu berjanji atau keterangan dengan mengingat sifat Maha Kuasa Tuhan dan percaya bahwa jika janji atau keterangan itu tidak benar, yang memberikan keterangan akan dihukum oleh-Nya.

Ada dua macam sumpah :

  1. Sumpah promissoir, yaitu sumpah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dilakukan sebelum memberikan kesaksian. Misalnya sumpah saksi atau saksi ahli.
  2. Sumpah assertoir atau confirmatoir, yaitu sumpah untuk meneguhkan bahwa sesuatu hal/peristiwa itu benar demikian atau tidak. Dilakukan sesudah memberikan kesaksian.
    1. Sumpah sebagai alat bukti ( pasal 155 HIR, pasal 182 RBg) ada 3 macam :
  1. Sumpah suppletoir (tambahan/pelengkap), yaitu sumpah yang atas perintah Hakim setelah ada bukti permulaan. Misalnya hanya ada satu saksi (bukti permulaan) karena belum mencukupi, ditambah dengan sumpah tersebut.
  2. Sumpah aestimatoir (penaksiran) yaitu sumpah atas perintah Hakim hanya kepada Penggugat saja, untuk menentukan jumlah uang ganti rugi atau sejumlah uang tertentu dengan rincian yang dituntutnya.
  3. Sumpah decissoir (pemutus), yaitu sumpah yang dilakukan atas permintaan salah satu pihak kepada lawannya, jika tidak ada pembuktian apapun dan dapat dilakukan setiap saat selama proses pemeriksaan di persidangan.

Dengan sumpah ini kebenaran peristiwa yang dimintakan sumpah menjadi pasti. Oleh karena itu sumpah decissoir harus berkenaan dengan hal yang pokok dan bersifat tuntas atau menentukan serta menyelesaikan sengketa. Menolak untuk mengucapkan sumpah akan berakibat dikalahkan.

  1. Saksi ahli.

Keterangan saksi ahli (expertise) diatur pada pasal 154 HIR, pasal 181 RBg, pasal 215 Rv.

    1. Keterangan saksi ahli yaitu keterangan pihak ke tiga yang obyektif bertujuan untuk membantu Hakim dalam pemeriksaan guna menambah pengetahuan Hakim sendiri.
    2. Tujuannya agar Hakim memperoleh kebenaran dan keadilan pada masalah yang bersangkutan.
    3. Syarat-syarat saksi ahli :
  1. Orang yang tidak boleh didengan sebagai saksi juga tidak boleh didengar sebagai saksi ahli.
  2. Saksi ahli harus memberikan keterangan secara jujur dan obyektif serta tidak memihak.
    1. Sebelum memberikan keterangan harus bersumpah bahwa ia akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang diperiksa menurut pengetahuan/keahliannya dengan sebaik-baiknya.
  1. Pemeriksaan Setempat.

Diatur pada pasal 153 HIR, pasal 180 RBg dan 211 Rv.

Yaitu pemeriksaan mengenai perkara oleh Hakim karena jabatannya, yang dilakukan di luar gedung atau tempat kedudukan Pengadilan, agar Hakim dengan melihat sendiri, memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa yang menjadi sengketa.

Putusan.

Setelah tahapan pembuktian dalam pemeriksaan perkara dilalui, para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan jika ada. Majelis Hakim kemudian bermusyawarah untuk merumuskan keputusan.

Dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ada dua macam produk keputusan Hakim/Pengadilan :

1. Putusan.

2. Penetapan

Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan terbuka untuk umum, bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan sengketa antar para pihak, sebagi hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (contentious).

Penetapan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan terbuka untuk umum, sebagi hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (voluntair).

Nilai suatu putusan Hakim terletak pada pertimbangan hukumnya, apakah pertimbangan itu baik atau tidak, dikaitkan dengan ketepatan analisis kasus perkaranya dan kejadian atau peristiwanya berdasarkan fakta hukum.

2. Macam-macam Putusan Hakim :

Dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara, ada dua macam yaitu :

1. Putusan Akhir

putusan akhir yaitu putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik yang telah melalui semua tahap pemeriksaan maupun yang belum/tidak menempuh semua tahap pemeriksaan.

Putusan Akhir yang dijatuhkan sebelum sampai tahap akhir pemeriksaan adalah :

Putusan gugur.

Putusan Verstek yang tidak diajukan verzet.

  1. Putusan tidak menerima.
  2. Putusan yang menyatakan Pengadilan tidak berwenang memeriksa.

2. Putusan Sela.

Putusan Sela ialah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan.

Putusan sela dilakukan dalam hal :

  1. Pemeriksaan berperkara cuma-cuma
  2. Pemeriksaan eksepsi tisak berwenang.
  3. Sumpah supletoir.
  4. Sumpah decissoir.
  5. Sumpah penaksir.
  6. Pemeriksaan gugatan provisionil.
  7. Pemeriksaan gugatan insidentil (intervensi).

Beberapa jenis Putusan Sela :

  1. Putusan Praeparatoir, putusan sela sebagai persiapan putusan akhir, tidak berpengaruh terhadap pokok perkara dan putusan akhir. Menurut HIR/RBg cukup dicatat dalam Berita Acara Persidangan.
  2. Putusan Interlocutoir, yaitu putusan yang berisi memerintahkan pembuktian seperti pemeriksaan saksi, pemeriksaan setempat.
  3. Putusan Insidentil, sehubungan dengan adanya peristiwa misalnya permohonan prodeo, eksepsi kewenangan, intervensi.

Dari segi hadir tidaknya para pihak, ada tiga macam yaitu :

1. Putusan gugur.

Yaitu putusan yang menyatakan gugatan gugur karena penggugat tidak hadir setelah dipanggil dengan resmi dan patut. Dijatuhkan pada sidang pertama atau sesudahnya sebelum pembacaan gugatan.

2. Putusan verstek.

Yaitu putusan yang dijatuhkan karena tergugat tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain, setelah dipanggil dengan resmi dan patut. Dapat dijatuhkan pada sidang pertama atau sesudahnya setelah pembacaan gugatan sebelum tahap jawaban tergugat.

3. Putusan contradictoir.

Yaitu yang pada saat dijatuhkan/diucapkan dalam sidang tidak dihadiri salah satu pihak atau para pihak. Dalam putusan contradictoir, disyaratkan baik penggugat maupun tergugat pernah hadir dalam sidang.

Dari segi isinya terhadap gugatan ada empat macam :

1. Tidak menerima gugatan.

Yaitu putusan yang menyatakan Hakim tidak menerima gugatan penggugat atau gugatan penggugat tidak diterima, karena gugatannya tidak memenuhi syarat hukum formil maupun materiil. Terhadap putusan ini penggugat tidak dapat mengajukan banding, tetapi dapat mengajukan perkara baru.

2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Yaitu putusan yang dijatuhkan setelah ditempuh semua tahap pemeriksaan tetapi dalil-dalil gugatan tidak terbukti.

3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak/tidak menerima selebihnya.

Yaitu putusan di mana dalil gugatan ada yang terbukti dan ada yang tidak terbukti, atau tidak memenuhi syarat syarat hukum formil maupun materiil.

  1. Dalil gugatan yang terbukti tuntutannya dikabulkan.
  2. Dalil gugatan yang tidak terbukti tuntutannya ditolak.
  3. Dalil yang tidak memenuhi syarat diputus dengan tidak diterima.

4. Mengabukan gugatan Penggugat seluruhnya.

Yaitu putusan yang dijatuhkan di mana syarat-syarat gugatan dipenuhi, dan seluruh dalil gugatan yang mendukung petitum telah terbukti.

Dari segi sifatnya terhadap hukum yang ditimbulkan, ada tiga macam, yaitu :

1. Declaratoir.

Yaitu putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan tertentu yang resmi menurut hukum. Misalnya putusan yang menyatakan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum atau status hukum, menyatakan boleh tidaknya suatu perbuatan hukum dsb.

2. Constitutif.

Yaitu suatu putusan yang menciptakan atau menimbulkan keadaan hukum baru, berbeda dengan keadaan hukum sebelumnya. Misalnya putusan perceraian, pembatalan perkawinan.

3. Condemnatoir.

Yaitu putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan untuk memenuhi prestasi.

Apabila putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak terhukum tidak mau melaksanakan isi putusan, maka atas permohonan penggugat, putusan dapat dilaksanakan dengan paksa oleh Pengadilan yang memutusnya, kecuali dalam putusan serta merta (uitvoerbaar bijvoorraad).

Putusan condemnatoir dapat berupa penghukuman untuk :

  1. Menyerahkan suatu barang.
  2. Membayar sejumlah uang.
  3. Melakukan suatu perbuatan tertentu.
  4. Menghentikan suatu perbuatan/keadaan.
  5. Mengosongkan tanah/rumah.

6. Kekuatan putusan Hakim :

Putusan Hakim mempunyai tiga macam kekuatan yaitu :

1. Kekuatan mengikat.

Putusan Hakim itu mengikat para pihak yang berperkara, para pihak harus tunduk dan menghormati putusan itu

2. Kekuatan pembuktian.

Dengan putusan Hakim itu telah diperoleh kepastian tentang sesuatu yang terkandung dalam putusan, dan menjadi bukti bagi kebenaran sesuatu yang termuat di dalamnya.

Putusan Hakim harus dianggap dan tidak boleh diajukan lagi perkara baru mengenai hal yang sama antara pihak-pihak yang sama.

3. Kekuatan eksekutorial.

Yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang telah ditetapkan dalam itu secara paksa oleh alat-alat negara. Oleh karena itu setiap putusan Hakim harus memuat titel eksekutorial yaitu kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

7. Kekuatan hukum tetap.

Suatu putusan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila terhadap putusan tersebut, sampai dengan habisnya masa upaya hukum yang ditetapkan menurut undang-undang, tidak dimintakan upaya hukum.

Upaya Hukum.

Setiap putusan hakim, tidak dapat luput dari kekeliruan atau kekhilafan, bahkan kadang-kadang bersifat memihak, oleh karena itu putusan hakim dimungkinkan untuk diperiksa ulang melalui upaya hukum.

Upaya hukum adalah suatu upaya untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan, karena salah satu pihak atau para pihak merasa dirugikan kepentingannya dalam memperoleh keadilan dan perlindungan/kepastian hukum, menurut cara-cara yang ditentukan undang-undang.

Ada dua macam upaya hukum :

Upaya hukum biasa terdiri dari :

1. Verzet.

Verzet atau perlawanan merupakan upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya Tergugat (verstek).

2. Banding.

Yaitu permohonan supaya perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama diperiksa ulang oleh Pengadilan Tinggi (tingkat banding) karena merasa tidak puas atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama, menurut cara-cara yang ditentukan undang-undang.

3. Kasasi.

Yaitu upaya hukum yang merupakan wewenang Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan dari Pengadilan-pengadilan terdahulu, menurut cara-cara yang ditentukan undang-undang.

Upaya hukum luar biasa yaitu :

Peninjauan kembali.

Yaitu peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena ditemukannya hal-hal baru (novum) yang dahulu tidak diketahui oleh Hakim, sehingga apabila hal itu diketahui maka putusan hakim akan menjadi lain.

Perlawanan Pihak Ke Tiga (derdenverzet).

Pada asasnya putusan Hakim hanya mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ke tiga. Tetapi ada pihak ke tiga yang merasa hak-haknya dirugikan oleh suatu putusan, ia dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan itu (pasal 378 Rv).

Pelaksanaan Putusan.

Pelaksanaan putusan atau eksekusi adalah realisasi dari kewajiban para pihak untuk memenuhi prestasi yang telah ditetapkan dalam putusan tersebut.

Pelaksanaan putusan hakim dapat dilakukan :

1. Secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.

2. Secara paksa dengan menggunakan alat negara, apabila pihak terhukum tidak mau melaksanakan secara sukarela.

Putusan yang dapat dimohonkan eksekusi/pelaksanaannya hanyalah putusan yang bersifat condemnatoir.

Ada beberapa jenis pelaksanaan putusan :

1. Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk menyerahkan suatu barang.

2. Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang.

3. Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.

4. Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk menghentikan suatu perbuatan/keadaan.

5. Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk mengosongkan tanah/rumah.

6. Eksekusi riil dalam bentuk penjualan lelang.

Pembicaraan lebih lanjut masalah pelaksanaan putusan/eksekusi dilakukan dalam pembahasan tersendiri.

      Azas-azas Hukum Acara Peradilan Agama

1)   Azas Personalitas Keislaman

Arti azas personalitas keislaman adalah orang yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang mengaku dirinya  pemeluk agama Islam. Penganut agama lain di luar Islam tidak tunduk kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama.

Asal personalitas keislaman diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009. Ketundukan personalitas muslim kepada lingkungan Peradilan Agama, “bukan” ketundukan yang bersifat umum meliputi semua bidang hukum perdata, tetapi ketundukan personalitas muslim kepadanya, hanya bersifat “khusus” sepanjang bidang hukum “tertentu”.

Dalam azas personalitas keislaman yang melekat pada UU Peradilan Agama tersebut, dijumpai beberapa penegasan yang melekat membarengi azas dimaksud :

a)     Pihak-pihak yang bersengketa harus sama-sama pemeluk agama Islam.

b)     Perkara perdata yang disengketakan harus mengenai perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah, dan ekonomi syari’ah.

c)      Hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu acara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam.

Jika hubungan hukum yang terjadi bukan berdasar hukum Islam, sengketanya tidak tunduk menjadi kewenangan lingkungan Peradilan Agama. Misalnya, hubungan hukum ikatan perkawinan antara suami isteri adalah hukum Barat. Sekalipun suami isteri beragama Islam, azas personalitas keislaman mereka ditiadakan oleh landasan hubungan hukum yang mendasari perkawinan. Oleh karena itu, sengketa perkawinan yang terjadi antara mereka tidak tunduk menjadi kewenangan Pengadilan Agama, tapi jatuh menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.

2)      Azas Wajib Mendamaikan Terutama dalam Perkara Perceraian

Azas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, sangat sejalan dengan tuntutan dan ajaran Islam. Islam selalu menyuruh menyelesaikan setiap perselisihan dan persengketaan melalui pendekatan islah (fa aslihu baina akhwaikum). Sebab bagaimanapun adilnya suatu putusan, namun akan tetap lebih baik dan lebih adil hasil perdamaian. Dalam suatu putusan yang bagaimanapun adilnya, pasti harus ada pihak yang “dikalahkan” dan “dimenangkan”. Tidak mungkin kedua pihak sama-sama dimenangkan atau sama-sama dikalahkan. Seadil-adilnya putusan yang dijatuhkan Hakim, akan tetap dirasa tidak adil oleh pihak yang kalah. Bagaimanapun zalimnya putusan yang dijatuhkan, akan dianggap dan dirasa adil oleh pihak yang menang. Lain halnya dengan perdamaian, hasil perdamaian yang tulus berdasar kesadaran bersama dari pihak yang bersengketa, terbebas dari kualifikasi “menang” dan “kalah”. Mereka sama-sama menang dan sama-sama kalah. Sehingga kedua belah pihak pulih dalam suasana rukun dan persaudaraan, tidak dibebani dendan kesumat yang berkepanjangan.

Usaha perdamaian dalam sengketa perceraian menurut Pasal 82 UU Peradilan Agama, harus dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan selama perkara belum diputuskan.

Berdasakan Pasal 130 HIR, Majelis Hakim wajib berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebelum memulai pemeriksaan perkara. Untuk mengimplementasikan pasal ini, para pihak diwajibkan menempuh proses mediasi di luar sidang yang teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi.

Dalam perkara perceraian (tentang status), jika mediasi berhasil dan para pihak telah  damai, maka pihak penggugat atau pemohon harus mencabut perkaranya. Dalam perkara sengketa harta benda, jika mediasi berhasil dan para pihak mencapai perdamaian, maka dibuatlah akta dading dan Majelis menjatuhkan putusan perdamaian.

Dengan dicapai perdamaian antara suami isteri dalam sengketa perceraian, bukan hanya keutuhan ikatan perkawinan saja dapat diselamatkan, tetapi sekaligus dapat diselamatkan kelanjutan pemeliharaan dan pembinaan anak-anak secara normal. Kerukunan antara keluarga kedua belah pihak dapat berlanjut. Harta bersama dalam perkawinan dapat lestari menopang kehidupan rumah tangga. Suami isteri dapat terhindar dari gangguan pergaulan sosial kemasyarakatan. Mental dan pertumbuhan kejiwaan anak-anak terhindar dari perasaan terasing dan rendah diri dalam pergaulan hidup. Memperhatikan itu semua, upaya mendamaikan sengketa perceraian, merupakan kegiatan yang terpuji dan lebih diutamakan dibanding dengan upaya mendamaikan persengketaan di bidang yang lain.

3)      Azas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, diatur pada Pasal 57 ayat 3 jo. Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman : “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”.

Maksud dari pengertian azas ini dipertegas dalam penjelasan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2004 yang berbunyi : “Ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan. Yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara yang efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat terpikul oleh rakyat. Namun demikian dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Prosedur dan proses hukum acara perdata dalam RV sangat berbelit-belit dengan ssitem “dag vaarding” atau “schriijtelijke procedur” dan sistem “procureur” (procureur stelling) atau “verplichte rechtbijstand” dengan berbagai bentuk putusan sela atau interlocuter vonnis. Tanpa bantuan advokat atau pengacara, tidak mungkin seorang dapat membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya. Semua proses pemeriksaan mesti secara tertulis. Lain halnya dengan hukum acara perdata yang diatur dalam HIR atau R.BG. Prosedur dan prosesnya sangat sederhana dengan sistem langsung secara lisan atau “mondelinge procedur” dan “onmiddlelijkeheid Van procedure” di persidangan. Tahap pemeriksaan pembuktian tidak memerlukan bentuk-bentuk putusan sela. Kesederhanaan ini yang dipertahankan azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Demikian pula hukum acara mufakat dalam fiqih Islam.

Penerapan azas ini tidak boleh mengurangi ketepatan pemeriksaan dan penilaian menurut hukum dan keadilan. Kesederhanaan, kecepatan pemeriksaan, jangan dimanipulasi untuk membelokkan hukum, kebenaran dan keadilan. Semua harus “tepat” menurut hukum (due to law).

4)      Azas Persidangan Terbuka Untuk Umum Kecuali Pemeriksaan Perkara Perceraian

Pasal 59 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 berbunyi :

a)       Sidang pemeriksaan Pengadilan Terbuka untuk umum, kecuali apabila undang-undang menentukan lain dan jika Hakim dengan alasan-alasan penting yang dicatat dalam berita acara persidangan, memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian akan dilakukan dengan sidang tertutup.

b)      Tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan seluruh pemeriksaan beserta penetapan atau putusannya batal demi hukum.

c)       Rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia.

Penerapan azas persidangan terbuka untuk umum dikecualikan dalam pemeriksaan perkara peerceraian. Mengenai pengecualian ini, Pasal 59 ayat (1) sendiri sudah membuka kemungkinan untuk itu dalam rumusan : “Kecuali apabila Undang-undang menentukan lain”. Hal ini sesuai dengan doktrin hukum yang mengajarkan “lex specialis drogat lex generalis”. Ketentuan khusus menyampingkan ketentuan umum. Keadaan inilah yang diatur dalam Pasal 80 ayat 2 UU Peradilan Agama tersebut jo Pasal 17 UU Nomor 33 PP Nomor 9 Tahun 1975. Pasal-pasal ini menyampingkan ketentuan azas umum yang diatur Pasal 59 UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 1970 jo. UU Nomor 04 Tahun 2004 yang berbunyi : “Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup”.

Pelanggaran atas Pasal 33 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat 2 UU Peradilan Agama  mengakibatkan pemeriksaan batal demi hukum. Sebab nilai yang terkandung dalam ketentuan itu menyangkut azas ketertiban umum atau orde publik, oleh karena itu dia mutlak bersifat “imperatif”. Satu-satunya cara yang dapat dibenarkan hukum untuk pemeriksaan sidang tertutup dalam perkara perceraian, hanya menjangkau selama proses pemeriksaan saja. Penerapannya, hanya meliputi proses pemeriksaan jawab-menjawab, pemeriksaan pembuktian jangkauan ketentuan pemeriksaan sidang tertutup dalam perkara perceraian, tidak meliputi pengucapan putusan. Apabila sudah tiba saat proses pemeriksaan sidang pada tahap pengucapan putusan kembali ditegakkan azas persidangan terbuka yang tercantum  dalam Pasal 81 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 34 ayat 1 PP Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi : “Putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”.

Gugatan adalah suatu surat yang di ajukan oleh penguasa pada ketua pengadilan agama yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak.

Permohonan adalah suatu surat permohonan yang didalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh suatu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dapat dianggap suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya.

Jadi perbedaan dari gugatan dan permohonan adalah bahwa permohona itu tuntutan hak perdata yang didalam kepentingannya itu bukan suatu perkara sedangkan gugatan adalah surat yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat yang menuntut tuntutan hak yang yang didalamnya berisi suatu perkara. Alam gugatan inilah yang disebut dengan pengadilan yang sesungguhnya dan produk hokum yang dihasilkan adalah putusan hokum.
Perbedaan Perkara voluntair Dan Contentieus.

Sebelum saya membahas apa itu perkara voluntair dan contentious saya akan menjelaskan apa itu yang disebut voluntair dan contentious.Voluntair juga disebut juga dengan permohonan, yaitu permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang ditunjukan kepada ketua pengadilan. Permohonan ini merupakan kepentingan sepihak dari pemohon yang tidak mengandung sengketa dengan pihak lain. Ciri dari voluntair ini diantaranya:

1. Masalah yang diajukan berisi kepentingan sepihak

2. Permasalah yang diselesaikan di pengadilan biasanya tidak mengandung sengketa

3. Tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang dijadikan lawan

Sedangkan contentious adalah perdata yang mengandung sengketa diantara pihak yang berpekara yang pemeriksaan penyelesaiannya diajukan dan diajukan kepada pengadilan, dimana pihak yang mengajukan gugatan disebut dan bertindak sebagia tergugat. Ciri – ciri dari contentieus ini diantaranya:

1. Ada pihak yang bertindak sebagai penggugat dan tergugat

2. Pokok permasalahan hokum yang diajukan mengandung sengketa diantara para pihak.

Perbedaan Antara Voluntair dan Contentieus

1.Contentieus
a. Para pihak terdiri dari penggugat dan tergugat

b. Aktifitas hakim yang memeriksa hanya terbatas pada apa yang diperkerakan untuk diputuskan.

c. Hakim hanya memperhatikan dan menerapkan apa yang telah di tentukan undang-undang dan tidak berada dalam tekanan atau pengaruh siapapun.

d. Kekuatan mengikat, keputusan hakim hanya mempunyai kekuaan men gikat kepada para pihak yang bersengketa dan keterangan saksi yang diperiksa atau didengarkan keterangannya.
2.voluntair
a. Pihak yang mengajukan hanya terdiri dari satu pihak saja.
b. Aktifitas hakim lebih dari apa yang dimihinkan oleh pihak yang bermohon karena hanya bersifat administrative.

c. Hakim mempunyai kebebasan atau kebijaksanaan untuk mengatur sesuatu hal.
d. Keputusan hakim mengikat terhadap semua orang.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s